DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

pengembangan ekonomi kreatif yang memuat kewenangan Pemda, komite, pelaku, subsektor, pengembangan ekosistem, rencana induk pengembangan, kelembagaan, dan kerja sama serta peran serta masyarakat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan sumber daya manusia di Kabupaten Jombang, diperlukan pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan serta pengarusutamaan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum;
c.bahwa perlu dilakukan pengaturan dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Jombang sebagai landasan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang ditetapkan dalam peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
9.Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
10.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 10 Seri E);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 12/D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG dan BUPATI JOMBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Bupati adalah Bupati Jombang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
6.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
7.Komite Ekonomi Kreatif adalah lembaga non struktural independen yang mempunyai tugas mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.
8.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga Kabupaten Jombang atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
9.Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
10.Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah adalah dokumen perencanaan dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
11.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
12.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan Ekonomi Kreatif harus berdasarkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pelaksanaan Ekonomi Kreatif berasaskan:

a.keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.manfaat;
c.keadilan;
d.berkelanjutan; dan
e.identitas bangsa.

Pasal 4

Tujuan pengaturan pengembangan Ekonomi Kreatif adalah:

a.mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi Daerah, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
b.meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Daerah dan meningkatkan pendapatan asli Daerah;
c.menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global di Daerah;
d.menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya serta sumber daya ekonomi lokal;
e.mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
f.melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
g.mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.komite Ekonomi Kreatif;
c.pelaku Ekonomi Kreatif;
d.sub sektor Ekonomi Kreatif;
e.pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
f.rencana induk pengembangan Ekonomi Kreatif;
g.kelembagaan Ekonomi Kreatif; dan
h.kerja sama serta peran serta masyarakat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Pengembangan Ekonomi Kreatif termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren pilihan di bidang pariwisata, yaitu sub urusan:
1. a.pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual; dan
2. b.pengembangan sumber daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
(2)Pemerintah Daerah dalam pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penyediaan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pemerintah Daerah dalam pengembangan sumber daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai kewenangan untuk melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar.
(4)Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KOMITE EKONOMI KREATIF

Pasal 7

(1)Bupati sesuai kewenangannya membentuk Komite Ekonomi Kreatif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
(3)Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas membantu Bupati dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan Ekonomi Kreatif serta tugas lainnya yang ditugaskan oleh Bupati terkait dengan pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif.
(4)Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

BAB IV

PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 8

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 9

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

a.pelaku kreasi; dan
b.pengelola kekayaan intelektual.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:
1. a.pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
2. b.dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
3. c.standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.
(2)Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…