DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. ketentuan umum; 2. Kedudukan, Fungsi, Manfaat dan Masa Berlaku; 3. Asas, Sasaran dan ruang lingkup; 4. Tujuan, prinsip, kebijakan dan strategi penataan ruang BWP Diwek; 5. Rencana Pola Ruang; 6. Zona RTH; 7. Rencana Jaringan Prasarana; 8. Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan; 9. Peraturan Zonasi; 10. Ketentuan Perizinan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/ atau dunia usaha;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka strategi dan arahan kebijaksan aan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Peraturan Zonasi; dan
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Diwek Tahun 2017-2037 . Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Und~g Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 'fahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
10.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notnor 4725);
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang · Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negas-a Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3
17.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
18.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
19.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
20.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5214);
21.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
22.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
23.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
24.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
25.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor . 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4489); 4
29.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 33 . Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan_ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
40.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); 5
41.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
42.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 43 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
44.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
45.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
46.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 ten tang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah;
48.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
49.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Lahan Perkotaan;
50.Per:aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
51.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah;
52.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
53.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analis Aspek Fisik dan Lingkungan Eki:momi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
54.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
55.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan; 6
56.Peraturan Menteri Perindustrian Nom or 41 Ta hun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Ta nda Daftar;
57.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hija u di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan;
58.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedom a n Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
59.Pera turan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang d a n Peraturan Zonasi Kabupaten/ Kota; 60 . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pen etapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
61.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi lsyarat Lalu Lintas;
62.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelen ggaraan Terminal Angkutan Jalan;
63.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pem anfaatan Air Permukaan di J awa Timur (Lembaran Daerah Provinsi J awa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
64.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
65.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi J awa Timur (Lembaran Daerah Provinsi J awa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E) ;
66.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah Provinsi J awa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
67.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi J awa Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
68.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 20 10 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi J awa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E); 69 . Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 20 12 tentang Ren cana Ta ta Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 20 11 - 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 20 12 Nomor 3 Seri D); 7 0. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Rua n g Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E);
71.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 7 /E); 7
72.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 6/C);
73.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko ·Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 16/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 15/E);
74.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2012 ten tang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 20 12 Nomor 17 /E);
75.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 21/E);
76.Per aturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Penataan Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 2/E);
77.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Leinbaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 3/E);
78.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mata Air (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 5/E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG dan BUPATI JOMBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN DIWEK TAHUN 2017-2037.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang. 2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 8
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hl;l.k tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah , tempat manu sia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7.Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8.Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekon omi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan perun tukan ruang un tuk fungsi budidaya.
10.Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, pe.netapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
12.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
13.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14.Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
15.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 9
18.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
19.Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari daerah dan/atau kawasan strategis daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Jombang yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
20.Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian y~ng sama dengan sub zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
21.Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang- kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
22.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
23.Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
24.Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25.Zona Perlindungan Setempat adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan sungai, sempadan pantai dan sempadan waduk.
26.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/ jalur dan · a tau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun y~ng sengaja ditanam.
27.Hutan kota, adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
28.Jalur hijau, adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan (Rumija) maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau. 10
29.Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
30.Taman Lingkungan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.
31.Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
32.Zona Suaka Alam dan cagar budaya adalah peruntukan tanah yang m erupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya beserta nilai budaya dan sejarah bangsa.
33.Benda Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BCB adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian, atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
34.Zona Rawan Bencana Alam adalah peruntukan tanah yang merupakan bagan dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, dan gempa bumi.
35.Zona Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan d engan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
36.Zona Perumahan adalah zona peruntukan tanah yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
37.Sub Zona rumah kepadatan tinggi/ R-2 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah denganluaslahan.
38.Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang/R-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
39.Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah / R-4 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. 11
40.Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan jual beli yang bersifat komersial, sarana pelayanan umum, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi. ·
41.Sub Zona Perdagangan dan Jasa Bentuk Tunggal / K-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/ atau jasa, tempat bekerja, ternpat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk tunggal secara horizontal maupun ver tikal.
42.Sub Zona Perdagangan dan Jasa Bentuk Kopel/K-2 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difun gsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/ a tau jasa, ternpat bekerja, ternpat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam ben tuk kopel secara horizontal maupun vertikal.
43.Sub Zona Perdagangan dan Jasa Bentuk Deret/K-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan b"l,ldidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/ atau jasa, ternpat bekerja, tern pat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk deret.
44.Zona Perkantora n adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan, sarana pelayanan umum, tempat bekerja, tempat b erusah a, tempat hiburan dan rekreasi.
45.Sub Zona Perkantoran Pemerintah/KT-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
46.Sub Zona Perkantoran Non Pemerintah/KT-2 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perkantoran swasta, jasa, tempat bekerja, tempat berusaha dengan fasilitasnya yang dikembangkan dengan bentuk tunggal / renggang secara horisontal maupun vertikal. 4 7. Zona Industri adalah peruntukan tanah yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/ a tau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
48.Sub Zona Indu stri Kecil/I-3 adala h zona industri yang berdiri sendiri dengan kegiatan ekonomi produktif, dilakukan oleh or ang perorangan atau badan u saha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan besar. 12
49.Sub Zona Aneka Industri/I-4 adalah industri yang mengh asilkan beragam kebutuhan konsumen.
50.Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan tanah yang dikembangkan untuk m enampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olah raga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangka n dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/ rapat dengan s kala pelayanan yang ditetapkan dalam ren cana kota.
51.Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan/SPU-1 a da la h peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk sarana p endidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal maupun informal dan dikembangkan secara horizontal maupun vertikal.
52.Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan/SPU-3 adala h peruntukan tanah yang m erupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikemba ngkan untuk p engembangan sarana kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan yang d isesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani yang dikembangkan secara horizontal maupun vertikal.
53.Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga/SPU-4 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasa n budidaya yang dikemba ngkan untuk menampung sarana ola h raga dalam bentuk terbuka maupun tertutup sesuai dengan lingkup pelayanannya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaika n d en gan jumlah penduduk.
54.Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Sosial Budaya/SPU-5 adalah perun tukan tanah ya:r:ig merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung sarana sosial budaya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dikembangkan secara horizontal m aupun vertikal.
55.Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan/SPU-6 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian da ri kawasan budidaya yang dikembangkan untuk m enampung sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesu aikan dengan jumlah penduduk.
56.Zona Peruntukan lainnya adalah peruntukan tanah yang dikembangkan untuk m enampung fungsi kegiatan di daerah tertentu b erupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
57.Sub Zona Peruntukan Lainnya Pertanian/ PL-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegia tan-kegiatan yang berhubungan d engan pengusahaan m engusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan dan pemeliharaan hewan untuk pribadi a tau tujuan komersial.
58.Sub Zona Peruntukan lainnya Pariwisata/PL-3 a dalah peruntukan ruang yang dikembangka n untuk m en gembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya
59.Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain. 13
60.Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
61.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
62.Jalan Kolektor Primer yaitu jaringan jalan menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal.
63.Jalan Lokal Primer yaitu jaringan jalan menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
64.Jalan Lingkungan Primer yaitu jaringan jalan menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
65.Ruang manfaat jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.
66.Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan ja lur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu. 67 . Ruang pengawasan jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
68.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi kebutuhan standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
69.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
70.Utilitas umum adalah kelengkapan sarana pelayanan lingkungan yang memungkinkan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mencakup sistem penyediaan air bersih, sistem drainase air hujan, sistem pembuangan limbah, sistem persampahan, sistem penyediaan energi listrik, sistem jaringan gas, sistem telekomunikasi dan lain-lain. 14
71.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga lis trik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai d en gan standar di bidang ketenagalistrikan. 72 . Ketenagalistrikan adalah segal8: sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan ten aga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. 73 . Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ a tau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, ra dio atau sistem elektro m agnetik lainnya.
74.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sa mpah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
75.Tempat Pengola h a n Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan p engumpulan, pemilahan, pen ggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
76.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ky media lingkungan.
77.Penggunaan laha n adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan dan/ atau persil. 78 . Peraturan Zon asi yang selanjutnya disingkat PZ adala h ketentuan yang m en gatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setia p blok/ zona peruntukan yan g penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
79.Intensitas ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
80.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka p ersen tase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/ tanah p erpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
81.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan a ntara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan da n lingkungan.
82.Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disebut KTB a d a lah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan . 15
83.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adala h angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
84.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak bebas minimum dari bidang-bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas tepi Rumija, batas lahan yang dikuasai, batas tepi sungai/pantai, antar massa bangunan dan rencana saluran jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya dan memiliki pengertian sama dengan Ruwasja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
85.Tinggi bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar/horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
86.Jarak antar bangunan adalah jarak antara satu bidang bangunan dengan bangunan lain di sebelahnya.
87.Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, MANFAAT DAN MASA BERLAKU

Pasal 2

Kedudukan RDTR dan PZ BWP Diwek yaitu sebagai pedoman bagi:

a.penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, penyusunan rencana teknis ruang perkotaan, rencana pembangunan sektoral, dan/ atau program pengembangan wilayah/kawasan;
b.pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan;
c.perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor dan antar pemangku kepen tingan;
d.penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
e.penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Pasal 3

(1)RDTR dan PZ BWP Diwek berfungsi sebagai: a . kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah perkotaan berdasarkan RTRW;
1. b.acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yan g lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW; 16
2. c.acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. d.acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan
4. e.acuan dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
(2)Manfaat dari RDTR dan PZ BWP Diwek adalah sebagai berikut: a . penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
1. b.alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan/ a tau masyarakat;
2. c.ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kota secara keseluruhan; dan d . ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada tingkat BWP atau sub BWP.

Pasal 4

(1)Masa berlaku penyusunan RDTR dan PZ BWP Diwek berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2037.
(2)RDTR dan PZ BWP Diwek dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila terjadi dinamika yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar, seperti bencana alam skala besar atau pemekaran wilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASAS, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

Asas yang digunakan dalam penyusunan RDTR BWP Diwek meliputi:

a.asas keterpaduan;
b.asas keserasian;
c.asas keselarasan dan keseimbangan;
d.asas keberlanjutan;
e.asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
f.asas keterbukaan;
g.asas kebersamaan dan kemitraan;
h.asas perlindungan kepentingan umum;
1. 1.asas kepastian hukum dan keadilan; dan
j.asas akuntabilitas. 17

Pasal 6

Sasaran dari RDTR BWP Diwek adalah sebagai berikut:

a.menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam kawasan BWP Diwek;
b.mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun dalam kawasan BWP Diwek;
c.terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsional perkotaan, yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan swasta;
d.mendorong investasi masyarakat di dalam kawasan BWP Diwek; dan
e.terkoordinasinya pembangunan kawasan antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta.

Pasal 7

(1)Wilayah BWP Diwek meliputi beberapa wilayah administratif desa dengan luas ±1.192,90 ha (kurang lebih seribu seratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh hektar).
(2)Batas-batas BWP Diwek meliputi :
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Balongbesuk dan Desa Kedawung;
2. b.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Puton dan Kecamatan Ngoro;
3. c.sebelah timur berbatasan dengan Desa Bandung, Desa Jatirejo, Desa Grogol dan Desa Bendet; dan d . sebelah barat berbatasan dengan Desa Pundong dan Desa Keras.
(3)Wilayah administrasi BWP Diwek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Desa Ceweng dengan luas ·± 164,61 ha (kurang lebih seratus enam puluh em pat koma enam puluh satu hektar);
2. b.Desa Diwek dengan luas ± 193,43 ha (kurang lebih seratus sembilan puluh tiga koma empat puluh tiga hektar);
3. c.Desa Jatirejo dengan luas ± 165,06 ha (kurang lebih seratus enam puluh lima koma nol enam hektar); d . Desa Kwaron dengan luas ± 174,40 ha (kurang lebih seratus tujuh puluh empat koma empat puluh hektar);
4. e.Desa Cukir dengan luas ± 255,42 ha (kurang lebih dua ratus lima puluh lima koma empat puluh dua hektar); dan
5. f.Desa Kayangan dengan luas ± 270,82 ha (kurang lebih dua ratus tujuh puluh koma delapan puluh dua hektar).
(4)RDTR dan PZ BWP Diwek mengatur:
1. a.tujuan, prinsip, kebijakan dan strategi penataan ruang;
2. b.rencana pola ruang;
3. c.rencana jaringan prasarana; 18
4. d.penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
5. e.ketentuan pemanfaatan ruang;
6. f.peraturan zonasi;
7. g.ketentuan perizinan;
8. h.insentif dan disinsentif;
  1. 1.hak dan kewajiban; J. peran serta masyarakat; k : sanksi administratif;
  2. 1.ketentuan penyidikan;
9. m.ketentuan pidana;
10. n.ketentuan lain-lain;
11. o.keten tuan peralihan; dan
12. p.ketentuan penutup.
(5)Ruang Lingkup wilayah BWP Diwek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan di dalam peta batas wilayah BWP Diwek sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TUJUAN, PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG BWP DIWEK

Pasal 8

(1)Tujuan penataan ruang BWP Diwek adalah mewujudkan BWP Diwek sebagai wilayah tujuan wisata religi skala n asional, wilayah pendidikan umum dan pondok pesantren berbasis agama skala nasional yang didukung dengan kegiatan perdagangan dan jasa yang tertata, serasi dengan kegiatan industri dan pertanian yang berkelanjutan.
(2)Prinsip penataan ruang BWP Diwek meliputi:
1. a.tersedianya j aringan jalan dan prasarana transportasi yang memadai;
2. b.tersedianya sarana dan prasarana pendu kung kegiatan wisata religi yan g dapat menampung aktivitas wisatawan secara memadai, tertata dan berkelas;
3. c.tersedia dan tertatanya zona perdagangan dan jasa akibat kegiatan pariwisata maupun pendidikan di BWP khususnya di koridor jalan provinsi;
4. d.terkendalinya kegiatan industri yang tidak menimbulkan dampak negatif lingkungan;
5. e.terwujudnya perlindungan jaringan irigasi di BWP Diwek untuk mendukung zona pertanian perkotaan yang berkelanjutan; dan
6. f.tersedianya RTH perkotaan yang cukup dan tertata untuk memperindah wilayah perkotaan. 19

Pasal 9

(1)Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang BWP Diwek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang.
(2)Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.menata kawasan sekitar Makam KH. Wachid Hasyim dan KH. Abdurrahman Wahid sebagai kawasan tujuan wisata religi skala nasional yang teratur dan nyaman;
2. b.menata zona pendidikan yang menampung pelajar/ mahasiwa dari luar ~layah secara baik;
3. c.menata kegiatan perdagangan dan jasa di sepanjang koridor jalan dan sekitar tempat wisata yang teratur dan tidak menggangu lalu lintas; d.' menata zona industri yang tidak mengganggu lingkungan perumahan dan lalu lintas umum dan pertanian yang ada di BWP Diwek;
4. e.melindungai ja ringan irigasi sekunder agar tidak terganggu oleh limbah rumah tangga dan industri sehingga produktivitas lahan pertanian yang ada di perkotaan dan sekitarnya dapat berkelanjutan;
5. f.menata sistem transportasi yang aman dan lancar; dan
6. g.pengendalian penggunaan air tanah untuk menjaga ketersediaan air tanah di Cekungan Air Tanah (CAT) BWP Diwek.

Pasal 10

Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:

(1)Strategi untuk menata kawasan sekitar Makam KH. Wachid Hasyim dan KH . Abdurrahman Wahid sebagai kawasan tujuan wisata religi skala nasional yang teratur dan nyaman, meliputi: a . penyediaan lahan parkir;
1. b.penyediaan jalur pejalan kaki dan penyeberangan orang;
2. c.penyediaan ruang untuk PKL;
3. d.penyediaan pendukung untuk akomodasi wisata yang tertata dan terintegrasi dengan zona perdagangan dan jasa di sekitar zona pariwisata religi;
4. e.penyediaan RTH yang memadai; dan
5. f.penyediaan jalur-jalur alternatif menuju tempat wisata.
(2)Strategi untuk m enata zona pendidikan yang menampung pelajar dan mahasiswa dari luar wilayah secara baik, meliputi:
1. a.penyediaan zona perumahan yang memadai dan tertata di sekitar zona pendidikan yang dapat menampung kebutuhan perkembangan penduduk lokal dan pendatang secara tertib; 20 b .' penataan zona perdagangan dan jasa di sekitar zona p endidikan yang teratur; dan
2. c.penataan aksesbilitas yang baik ke lokasi pendidikan.
(3)Strategi untuk m enata kegiatan perdagangan dan jasa di sepanjang koridor jalan dan sekitar tempat wisata yang teratur dan tidak menggangu lalu lintas, m elipu ti:
1. a.pen ataan zona perdagan gan dan jasa yang menjamin ketersediaan lahan parkir yang cukup;
2. b.penataan zon a perdagangan dan jasa melalui pengendalian tata bangunan dan lingkungan yang mencerminkan estetika dan k eteraturan kawasan;
3. c.pengendalian PKL di sepanjang jalan; dan
4. d.p enataan pasar rakyat yang tidak m enggangu lalu lintas.
(4)Strategi untuk m enata zona industri yang tidak mengganggu lingkungan perumahan dan lalu lintas umum dan pertanian yang a d a di BWP Diwek, m eliputi:
1. a.p enyediaan RTH yang m emadai; b . p engelolaan limbah agar tidak mengganggu lingkungan;
2. c.pembatasan loka si, skala kegiatan dan luas zona industri; dan
3. d.penataan jalan dan transportasi yang memadai dan aman ke lokasi zona industri.
(5)Strategi untuk melindungi jaringan irigasi sekunder agar tida k terganggu oleh limbah rumah qmgga dan industri sehingga produktivitas lahan pertanian yang ada di perkotaan dan sekitarnya dapat berkelanjutan, m eliputi:
1. a.pelarangan bangunan di atas jaringan irigasi; b .' tidak mengalirkan limbah ke jaringan irigasi; dan
2. c.penyediaan RTH di sepanjang jaringan irigasi.
(6)Strategi untuk menata sistem transportasi yang aman dan lancar, meliputi;
1. a.pelebaran j a lan altematif menuju tempat wisata religi yang memungkinkan dilalui bus secara mamadai; b . pelebaran jala n yang digunakan sebagai jalur distribusi pertanian;
2. c.peningkatan kualitas perkerasan jalan; d . penyediaan angkutan umum yang memadai; e . penyediaan jalur sepeda d a n pejalan kaki;
3. f.penyediaan sarana penyeberangan orang;
4. g.penataan parkir agar tidak berada d i badan jalan; dan h .' penataan jalur angkutan b arang yang tertib.
(7)Strategi pen gendalian penggunaan air tanah untuk menjaga ketersediaan air tanah di Cekungan Air Tanah (CAT) BWP Diwek meliputi:
1. a.m erencanakan jangka panjang atas kebutuhan air untuk m asyarakat luas dan berbagai k egiatan sektoral;
2. b.mengadakan dan menambah jumlah sumur pantau untuk mengetahui perubahan-perubahan kondisi air tanah akibat pengambilan sebagai tindak lanjut dalam m en gambil keputusan pengelolaan air tanah; 21
3. c.mengatur penempatan kawasan industri yang memerlukan air sebagai bahan baku dan proses industri, sesuai dengan potensi sumber daya air yang tersedia;
4. d.mendayagunakan air tanah yang lebih menekankan pada tujuan pelestarian dan perlindungan sumber daya air tanah; dan e . memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan menyangkut kemampuan teknis sumber daya manusia, peralatan serta ketersediaan data/ informasi ten tang sumber daya air tanah. BABV RENCANA POLA RUANG

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…