DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2017

Nomor: 15
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Jombang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang APBD TA 2018 Kabupaten Jombang

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG _ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 8

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 se bagai berikut :

1.Pendapatan Daerah sejumlah 2 . Belanja Daerah sejumlah Defisit sejumlah
3.Pembiayaan Daerah sejumlah Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sejumlah

Pasal 2

Rp 2.454.935. 104.052,00 Rp 2.577.935.104.052,00 Rp (123.000.000.000,00) Rp 123.000.000.000,00 Rp 0 ,00

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri d a ri : a . · Pendapatan Asli Daerah sejumlah
1. b.Dana Perimbangan sejumlah
2. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 402.072.289.955,00 Rp l.549.958.374 .000,00 Rp 502. 904. 440. 097, 00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejum lah Rp 94.370.000 .000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp 45.495.075.890,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli · Daerah yang Sah sejumlah Rp. 2.949.999.180,00 Rp 259.257.214.885,00
(3)Dana Perimbangan sebagaiman a dima ksud pada ayat ' (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a . Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak sejumlah Rp. 94.087.134.000,00
1. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp l.09 1.779.457.000,00
2. c.Dana Alokasi Khusus sejumla h Rp 364.091.783.000,00
(4)Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan hibah sejumlah Rp. 105.327.870.000,00
2. b.Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya · sejumlah Rp. 140.506.682.097,00
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumla Rp. 18. 500. 000. 000, 00 d . Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 75.000.000,00 e . Bantuan Keu angan dari Pemerintah Pusat Rp. 238.494.888.000,00
4. f.Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi sejumlah Rp. 0,00 9

Pasal 3

(1 ) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a.Bela nja Tidak Langsung sejumlah Rp. l .640.046.665.650,00 b . Belanja Langsung sejumlah Rp. 937 .888.438.402,00

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. l.099.020.555.013,50
2. b.Belanja Hibah sejumlah Rp. 123.511 .673 .090,00
3. c.Belanja Bantuan Sosial sejumlahRp. 6.446.000.000,00
4. d.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 410.068.437.546,50
5. e.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 9 1.54 1.294 .732,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah
3. c.Belanja Modal sejum lah

Pasal 4

Rp. 576.107.504.749,09 Rp. 270.239 .638.920,91

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 123 .000.000.000,00 b . Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 123.000 .000.000,00
2. b.Pen cairan Dana Cadangan Rp. 0,00
3. c.Penerimaan kembali Investasi Non . Permanen sejumlah Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pem biayaan Penyertaan Moda l (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasa l 1, tercan tum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.La mpiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerin tahan Daerah dan Organisasi SKPD; 10
3.Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
4.Lampiran IV
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
9.Lampiran IX
10.Lampiran X
11.Lampiran XI Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

(1)Untuk keperluan mendesak dan keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan yang belum tersedia dan/ atau tidak cukup anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/ atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) .
(2)Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a . bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
1. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
2. c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
3. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang b elum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
(4)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan belanja tidak terdu ga. 11
(5)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(6)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(7)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berj alan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(8)Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
(9)Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
(10)Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
(11)Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
(12)Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana se bagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
2. b.PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB; c . pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. d.penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; .. • 12
4. e.Kepala Sadan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung j awab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
5. f.pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap a tau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
(13)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi a n ggaran.
(14)Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA OPD untuk d ijadika n dasar pengesahan DPA-OPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah .
(15)Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Ketentuan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang . Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 28 Desember 2017 BUPATI JOMBANG, NYONOSUHARLIWIHANDOKO Diundangkan di Jombang Pada tanggal 28 Desember 2017 H KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 15/ A NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 436-16/2017 D:\HUKUM 0\HUKUM 0\HIMPIJNAN PERDA\PERDA 2017\15 TAHUN 2017 APBD 2018.do<

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…