DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Catatan Atas Laporan Keuangan; e. Laporan Operasional; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih. dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas;
4. d.Catatan Atas Laporan Keuangan;
5. e.Laporan Operasional;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 6

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp. 2.512.786.629.845,60
b.Belanja Rp. 2.354.108.953.698,38 surplus/defisit Rp 158.677.676.147,22
c.Pembiayaan: - Penerimaan Rp. 344.245.338.109,09 - Pengeluaran '"R"'p'-'-.-----"'8.,_7"'-1"'.9'-'-7---"1'"".5""9"--'1..,.""0""0 - Pembiayaan Netto Rp. 343.373.366.518,09 Silpa Rp. 502.051.042.665,31

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.23.309.729.900,75 dengan rincian sebagai berikut: 1) anggaran pendapatan setelah perubahan 2) realisasi selisih le bih / (kurang) Rp.2.489 .4 76.899. 944,85 Rp.2.512. 786.629.845,60 Rp. 23.309.729.900,75
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(478.720.157.864,56) dengan rincian sebagai berikut: 1) anggaran belanja setelah perubahan 2) realisasi selisih lebih/ (kurang) Rp. 2.832.829.111.562,94 Rp. 2.354.108.953.698,38 Rp. (478.720.157.864,56)
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 502.029.887.765,31 dengan rincian sebagai berikut: 1) defisit setelah perubahan Rp. (343.352.211.618,09) 2) realisasi (surplus/defisit) Rp. 158.677.676.147,22 selisih lebih/(kurang) Rp. 502.029.887.765,31
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 21.154.900,00 dengan rincian sebagai berikut: 1) anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 344.224.183.209,09 2) realisasi selisih lebih/(kurang) Rp. 344.245.338.109,09 Rp 21.154.900,00
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut: 1) anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 871.971.591,00 2) realisasi Rp 871.971.591,00 selisih lebih/ (kurang) Rp. 0,00
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 21.154.900,00 dengan rincian sebagai berikut: 1) anggaran pembiayaan netto setelah perubahan 2) realisasi selisih le bih / (kurang) Rp. Rp. Rp. 343.352.211.618,09 343.373.366.518,09 21.154.900,00 7

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp. 3.404.158.364.115,27
b.jumlah kewajiban Rp. 28.651.460.298,37
c.jumlah ekuitas dana Rp. 3.375.506.903.816,90

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a.saldo kas awal per 1 Januari 2018 Rp. 344.224.183.209,09
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp. 451.862.002.801,53
c.arus kas dari aktivitas investasi non keuangan Rp. (293.184.326.654,31)
d.arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. (850.816.691,00)
e.arus kas dari aktivitas transitoris
f.saldo kas akhir per 31 Desember 2018

Pasal 6

Rp. 0,00 Rp. 502.051.042.665,31 Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:
1. a.Jumlah Pendapatan
2. b.Jumlah Beban
3. c.Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi
4. d.Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
5. e.Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
6. f.Surplus/Defisit Pos Luar Biasa
7. g.Surplus/Defisit - Laporan perasional Rp. 2.325.399.109.910,96 Rp. 2.093.969.670.203,45 Rp. 231.429.439.707,51 Rp. (5.334.794.841,95) Rp. 226.094.644.865,56 Rp. (7.288,00) Rp. 226.094.637.577,56 8

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal
b.Surplus/ Defisit - Rp. 3.148.616.718.034,71 Rp. 226.094.637.577,56 Laporan Operasional
c.Dampak Komulatif Perubahan Rp. 795.548.204,63 Kebijakan/Kesalahan Mendasar
d.Ekuitas Akhir Rp. 3.375.506.903.816,90

Pasal 9

Laporan Perubahan sisa Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a.Sisa Anggaran Lebih Awal Rp. 344.224.183.209,09
b.Penggunaan sisa Anggaran Rp. 344.224.183.209,09 Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA) Rp. 502.051.042.665,31
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. 0,00
e.Lain-lain
f.Sisa Anggaran Lebih Akhir Rp. 502.051.042.665,31

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

a.Lampiran I Lampiran 1.1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Laporan Realisasi AnggaranRincian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan; Lampiran I.4
b.Lampiran II C. Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
1. 1.Lampiran IX J. LampiranX
k.Lampiran XI
1. 1.Lam piran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.LampiranXV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX
t.Lampiran XX
u.Lampiran XXI
v.Lampiran XXII 9 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD / Perusahaan Daerahl; Ikhtisar Laporan Keuangan Desa; Laporan Kinerja.

Pasal 11

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APED Tahun Anggaran 2018 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 10

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…