DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Jombang

regulasi_utama

Ringkasan

penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang berupa tanah dan bangunan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nontor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN 2
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 14/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 14/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 3/E); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG dan BUPATI JOMBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/ atau kekayaan Daerah yang belum dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang yang merupakan kekayaan Daerah.
4.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan aset Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik Daerah.
5.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Daerah sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk penambahan modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah. 4
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang.
(4)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa Barang Milik Daerah.
(5)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai sesuai nilai riil pada saat dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
(6)Nilai rill sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berupa tanah dan bangunan senilai Rp.1.876.203.100,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga ribu seratus rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Veteran Nomor 327 Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, seluas 496 m2 (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi), senilai Rp.1.560.515.200,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
2. b.bangunan rumah negara golongan II TIPE c darurat yang terletak di Jalan Raya Veteran Nomor 327 Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, seluas 45 m2 (empat puluh lima meter persegi), senilai Rp.68.067.900,00 (enam puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah); dan
3. c.tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kawi Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, seluas 300 m2 (tiga ratus meter persegi), senilai Rp.247.620.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang. Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 13 Maret 2024 Pj. BUPATI JOMBANG ttd SUGIAT Diundangkan di Jombang Pada tanggal 13 Maret 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG, ttd AGUS PURNOMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 2/E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 29-2/2024 D:\HUKUM 0\HIMPUNAN PERDA\PERDA 2024\2 TH 2024 Penyertaan Modal BMD Bank Jombang.doc

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…