DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang LingkupPenyelenggaraan TJSL; 3. Pelaksanaan TJSL Perusahaan; 4. Tim Koordinasi dan Sekretariat Tetap TJSL Perusahaan; 5. Forum Pelaksana TJSL Perusahaan; 6. Laporan penyelenggaraan TJSL Perusahaan; 7. Penghargaan; 8. Penyelesaian Sengketa; 9. Sanksi Administratif; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa keberadaan pelaku usaha harus turut berperan serta dalam m ewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran m asyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui progra m tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
b.bahwa agar program tanggung jawab sosial di lingkungan perusahaan d a pat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan yan g sinergis a ntara para pelaku usaha dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
c.ba hwa untuk m elaksanaka n sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 195 0 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi J awa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 1965 Nom or 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3 . Undang-Unda n g Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 349 1);
4.Undang-Undang Nomor 19 Ta hun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indon esia Ta hun 2003 Nomor 70, Ta mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 2
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesa Nomor 4866);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanga n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha n Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 20 14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATE N JOMBANG dan BUPATI JOMBANG 3 MEMUTUSKAN : Mene tapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Bupati adalah Bupati Jombang.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.
5.Perusahaan adalah badan hukum perseroan baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keun tungan.
6.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk turut serta secara aktif melakukan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan hubungan dengan masyarakat yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
7.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8.Wilayah sasaran program TJSL perusahaan adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat atau daerah perairan yang terkena irnbas baik langsung maupun tidak langsung dari ke beradaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
9.Tim Koordinasi TJSL perusahaan adalah suatu komisi ad hoc yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan TJSL perusahaan.
10.Forum pelaksana TJSL perusahaan adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan program TJSL perusahaan, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan program TJSL perusahaan. 1 4
11.U saha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha memiliki kekayaan bersih paling ban yak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah). 12 . Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekon omi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pen yelen ggaraan TJSL peru sahaan diselenggarakan berdasarkan asas: a . kepastian huku m;

b.kepentingan u mum;
c.kebersarnaan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.berwawasan lingkungan; h . kemandirian; dan
1. 1.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah, regional dan n asional.

Pasal 3

Pen yelenggaraan TJSL perusahaan mempunyai maksud untuk:

a.Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan progra m TJSL perusahaan di Daerah; dan
b.Memberi pedoman pela ksanaan program TJSL perusahaan yang meliputi perencanaan, analisa program dan sasaran, pengelola, serta pengawasan yang melibatkan masyarakat dan Pemerin tah Dae rah.

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSL perusahaan bertujuan untuk:

a.terwujudnya program TJSL perusahaan yang berdaya manfaat optimal sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalarn suatu koordinasi yang dilakukan secara terpadu dan selaras; 5
b.terwujudnya batasan yan g jelas tentang TJSL perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya; c . melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang; d . meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
e.terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakuka n apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSL perusahaan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan TJSL perusahaan meliputi:

a.Pelaksanaan TJSL perusahaan; b . Tim Koordinasi dan Sekretariat Tetap TJSL perusahaan; c . Forum Pelaksana TJSL perusahaan;
d.Laporan Penyelenggaraan TJSL perusahaan;
e.Penghargaan;
f.Penyelesaian Sengketa; dan
g.Ketentuan Sanksi Administratif.

BAB III

PELAKSANAANTJSLPERUSAHAAN

Pasal 6

( 1) Pelaksana TJSL perusahaan adalah perusahaan yang berstatus ba dan hukum.

(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.

Pasal 7

(1)Program TJSL perusahaan meliputi:
1. a.Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat; b . Bidang Kesehatan;
2. c.Bidang Pertanian;
3. d.Bidang Pendidikan;
4. e.Bidang Infrastruktur dan Permukiman;
5. f.Bidang Konservasi Lingkungan; dan/ a tau
6. g.Bidang Sosial dan Budaya.
(2)Program TJSL perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk:
1. a.Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial; b . Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. c.Memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha; dan
3. d.Memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan. 6

Pasal 8

Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian usaha masyarakat serta kemitraan bagi usaha mikro dan koperasi di Daerah.

Pasal 9

Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1)huruf b merupakan program untuk meningkatkan kualitas kesehatan, perilaku hidup sehat dan sarana prasarana penunjang kesehatan.

Pasal 10

Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan program untuk meningkatkan pemberdayaan pelaku usaha tani, bantuan sarana produksi pertanian, dan meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…