DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Ruang Lingkup Pengelolaan Sampah; 3. Asas, Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; 4. Tugas dan Wewenang Pemda; 5. Kebijakan, strategi dan Perencanaan; 6. Hak dan Kewajiban; 7. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; 8. Lembaga Pengelola; 9. Perizinan; 10. Sumber Daya Manusia; 11. Pembiayaan dan Kompensasi; 12. Insentif dan Disinsentif; 13. Sistem Informasi; 14. Kerjasama dan Kemitraan; 15. Peran serta Masyarakat; 16. Larangan; 17. Penyelesaian Sengketa; 18. Pengawasan dan Pembinaan; 19. Sanksi Administratif; 20. Penydiikan; 21. Ketentuan Pidana; 23. Ketentuan Peralihan; 24. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659); , 2
8.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri bidang Pembangunan Daerah Tahap III;
12.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah;
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 ten tang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
15.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG dan BUPATI JOMBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang. 3
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5.Bupati adalah Bupati Jombang.
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pengelolaan Sampah sesuai dengan peraturan perundang- undangan Daerah.
7.Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ a tau badan hukum;
8.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
9.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
10.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya. disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
11.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
14.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
15.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
16.Lurah adalah kepala kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan 1 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu!, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dalam ha! ini Desa adalah wilayah kerja kepala desa sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan. 4
18.Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
19.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
20.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
21.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
22.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
23.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
24.Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
25.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
26.Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
27.Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
28.Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
29.Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat degan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
30.Bank Sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah
31.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
32.Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ketempat pengolahan sampah terpadu.
33.Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang di desain untuk mengangkut sampah. 5
34.Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/ataujumlah sampah.
35.Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
36.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
37.Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
38.Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disingkat PDU adalah suatu wadah atau tempat untuk mendaur ulang sampah yang masih dapat dimanfaatkan kembali kedalam bentuk lain.
39.Stasiun peralihan antara yang selanjutnya disebut SPA adalah sarana pemindahan dan alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah
40.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
41.Insentif adalah upaya untuk memotivasi suatu lembaga, pelaku usaha, dan perorangan secara positif agar mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
42.Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi suatu lembaga, pelaku usaha, dan perseorangan yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
43.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam ha! dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
1. a.sampah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga;
3. c.sampah spesifik. 6
(2)Sampah rumah tangga, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis rumah tangga, berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.sampah rumah tangga yang mengandung limbah dan bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang timbul akibat bencana;
3. c.puing bongkaran bangunan;
4. d.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
5. e.sampah yang timbul secara tidak periodik.
(5)Sampah spesifik yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sampah B3 yang berasal dari aktifitas sehari hari, bukan perdagangan dan industri.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

a.Asas Tanggung Jawab;
b.Asas Berkelanjutan;
c.Asas Manfaat;
d.Asas Keadilan;
e.Asas Kesadaran;
f.Asas Kebersamaan;
g.Asas Keselamatan;
h.Asas Keamanan; dan
i.Asas Nilai Ekonomi.

Pasal 4

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk menyediakan instrumen kebijakan guna melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pengelolaan sampah bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
2. b.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
3. c.menjadikan sampah sebagai sumber daya, yang memiliki nilai ekonomis dan mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien; 7
4. d.meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/ atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
(2)Togas Pemerintah Daerah, terdiri atas:
1. a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
2. b.melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;
3. c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
4. d.melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
5. e.memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah;
6. f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk menangani dan mengurangi sampah; dan
7. g.melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

(1)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
5. e.menetapkan lokasi TPS, TPST, PDU dan TPA;
6. f.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
7. g.menyusun dan menyelenggarakan sistem darurat pengelolaan sampah sesuai kewenangannya. tanggap dengan 8
(2)Sistem tanggap darurat sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(3)Penetapan lokasi TPS, TPST, PDU dan TPA sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian rencana tata ruang wilayah di daerah.
(4)Camat bertugas membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya dan berwenang membantu menjalankan wewenang pemerintah daerah di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya serta bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
(5)Lurah dan/atau Kepala Desa membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
(6)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(5)meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing - mas1ng.

Pasal 7

(1)Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah paling sedikit memuat:
1. a.arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
2. b.program pengurangan dan penanganan sampah.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:
1. a.target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
2. b.target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
(3)Dalam menyusun kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 9

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Rencana Induk (DRI) dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
(2)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.aspek teknis teknologi;
2. b.aspek pendanaan;
3. c.aspek kelembagaan;
4. d.aspek pengaturan; dan/ atau
5. e.aspek peran serta.
(3)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam:
1. a.Rencana Aksi Daerah (RAD) pengelolaan sampah; dan
2. b.Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah terkait.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dokumen Rencana Induk dan Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Setiap orang berhak:

a.mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
b.mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/ a tau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
c.berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
d.memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
e.mendapatkan perlindungan karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
f.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 10

(1)Setiap orang atau badan hukum wajib:
1. a.menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya;
2. b.turut aktif dalam pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya;
3. c.dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, di daur ulang dan/ a tau mudah di urai oleh proses alam. 10
(2)Setiap kepala rumah tangga, sopir angkutan umum, sopir kendaraan pribadi, penanggung jawab fasilitas umum, penanggung jawab fasilitas sosial, kepala perkantoran, kepala perusahaan, kepala pusat perbelanjaan, wajib menyediakan wadah sampah, TPS dan/atau fasilitas pemilahan sampah.
(3)Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala RT /RW, dan/atau Desa/Kelurahan/Kecamatan dengan pembinaan teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.
(4)Dalam pengelolaan sampah Pemerintah Daerah melakukan: wajib
1. a.pemeliharaan TPS, TPST, PDU dan TPA yang dikelola pemerintah daerah beserta pengembangannya sesuai dengan kebutuhan;
2. b.pengangkutan sampah dari TPS, TPST, PDU dan TPS 3R ke TPA;
3. c.pengolahan sampah di TPA;
4. d.memfasilitasi pengelolaan sampah di TPS 3R;
5. e.menyediakan sarana angkutan sampah yang dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah;
6. f.menyediakan sarana di TPST, PDU dan TPA yang dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah.
(5)Setiap penyelenggara kegiatan insidentil wajib bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan tersebut.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYELENGGARAANPENGELOLAANSAMPAH

Pasal 11

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari:

a.pengurangan sampah;
b.penanganan sampah;
c.pemilahan;
d.pengumpulan;
e.pengangkutan;
f.pengolahan; dan
g.pemrosesan akhir.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…