DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana. Nilai Penyertaan Modal yang sudah disetor sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaima n a tela h diubah d engan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Le mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propins i Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pemben tukan Daerah-daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah , Jawa Barat, dan Daerah Istim ewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2003 Nomor 47, Ta mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6385);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 3
15.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/ A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jorn bang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupatern Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG dan BUPATI JOMBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KENCANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Pemerintahan Daerah a dalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daera h menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Jombang. 5 . Dewan Perwakilan Rakya t Daerah yang sela njutnya dis ingkat DPRD a dala h Dewa n Perwa kilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.
6.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan Daerah yang belum dipisahkan serta dapat dinilai den gan u ang yan g m erupa ka n kekayaan Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana, a dalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ken cana yan g modal seluruhnya a ta u sebagian merupakan kekayaan Daerah yang d ipisahkan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapka n Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daera h Air Minum Tirta Ken cana. 4

Pasal 3

(1)Penyertaan Moda l Pem erintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta m endapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pen yertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi m a syara k a t.

Pasal 4

Pen yertaan modal yang sudah d isetor ke Pe rusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana a dalah sebagai berikut:

a.Penyer taan Moda l dari Pemerin tah Kabupaten Jomba n g pada Perusahaa n Umum Daera h Air Minum Tirta Kencana pada Tahun Anggaran 2 007 sebesar Rp. 745. 199.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
b.Penyertaan Modal dari Pem erintah Kabupaten Jombang p a d a Perusahaan Umum Daera h Air Minum Tirta Kencana pa d a Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
c.Penyertaan Modal dari Pem erintah Kabupaten Jombang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana pada Tahun Anggaran 20 12 sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
d.Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Jombang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ken cana pada Ta hun Anggaran 20 13 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milia r rupiah).

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal dari Pemerinta h Kabupa ten Jombang pada Perusahaan Umum Daera h Air Minum Tirta Ken cana pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.4 .500.000 .000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
(2)Penyertaan Modal dari Pemerinta h Kabupaten Jombang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ken cana pada Ta hun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga m iliar rupiah).

Pasal 6

Tata cara penyertaan moda l sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1)dilaksanakan sesu ai ketentuan peraturan perundang- undangan d engan m emperhatikan k emampuan keuangan daerah. 5

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang. Diundangkan di Jombang Pada tanggal 12 Juli 2021 SEKRET S DAERAH Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 12 Juli 2021 BUsiPATI JO, BANG fu MU JD~ AHAB RAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 NOMOR 4/E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 74-4/2021 D:\HUl(UM 0\HIMPUNAN PERDA\PERDA 2021 \4 TH 202 1 Pcny Model PDAM.doc

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…