DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

penyelenggaraan telekomunikasi, fasilitasi infrastruktur telekomunikasi, kerja sama dan fasilitasi, perizinan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur pasif pada BMD, tarif pemanfaatan infrastruktur pasif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang harus memperhatikan keamanan, estitika lingkungan dan tata ruang, sehingga perlu dilakukan penataan yang terpadu dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat;
c.bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi mengalami perubahan yang signifikan, sehingga perlu untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG dan BUPATI JOMBANG 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Bupati adalah Bupati Jombang.
4.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
5.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya layanan telekomunikasi.
6.Infrasrutkur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktrur Pasif adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7.Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk kontruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
8.Penyelenggara Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
9.Penyedia Infastruktur Pasif Telekomunikasi adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
10.Infastruktur Pasif Telekomunikasi Bersama adalah Infastruktur Pasif Telekomunikasi yang dibangun dan dipergunakan secara bersama-sama oleh penyedia layanan telekomunikasi untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
11.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan /atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. 4

Pasal 2

Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi berlandaskan asas:

a.kaidah tata ruang;
b.kemanfaatan;
c.keberlanjutan;
d.keselamatan;
e.keselarasan dan keserasian;
f.kepastian hukum;
g.keadilan; dan
h.estetika.

Pasal 3

Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi bertujuan untuk:

a.meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi;
b.mewujudkan infrastruktur pasif telekomunikasi yang memiliki informasi, identitas yang jelas dan terpantau kelaikan operasional;
c.mewujudkan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi yang fungsional, efisien dan selaras dengan lingkungannya;
d.mewujudkan tertib penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan dan keamanan; dan
e.mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi:

a.Penyelenggaraan Telekomunikasi;
b.Fasilitasi Infrastruktur Telekomunikasi;
c.Kerja Sama Dan Fasilitasi Infrastruktur Telekomunikasi;
d.Perizinan Pembangunan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Pada Barang Milik Daerah; dan
e.Tarif Pemanfaatan Infrastruktur Pasif.

BAB II

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

Penyelenggaraan telekomunikasi terdiri atas:

a.Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
b.Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; dan
c.Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus. 5

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
1. a.Penyelengaraan jaringan tetap; dan
2. b.Penyelengaraan jaringan bergerak.
(2)Penyelenggaraan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
2. b.Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
3. c.Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional;
4. d.Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup; dan
5. e.Penyelenggaraan jaringan tetap lainnya yang ditetapkan oleh menteri.
(3)Penyelenggaraan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial;
2. b.Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
3. c.Penyelenggaraan jaringan bergerak satelit; dan
4. d.Penyelenggaraan jarigan bergerak lainnya yang ditetapkan oleh menteri.
(4)Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang menyediakan jaringan untuk disewakan termasuk namun tidak terbatas pada kabel dengan perangkat aktif telekomunikasi atau tanpa perangkat aktif telekomunikasi dan jaringan yang disediakan dengan menggunakan spektrum frekuensi radio

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b meliputi:
1. a.Penyelengaraan jasa teleponi dasar;
2. b.Penyelengaraan jasa nilai tambah teleponi; dan
3. c.Penyelenggara jasa multimedia.
(2)Penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh:
1. a.Penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis circuit switched;
2. b.Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
3. c.Penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung international;
4. d.Penyelenggara jaringan bergerak seluler;
5. e.Penyelenggara jaringan bergerak satelit; atau
6. f.Penyelenggara jaringan bergerak terestrial. 6
(3)Selain penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jasa telepon dasar dapat diselenggarakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan teleponi dasar melalui satelit yang telah memperoleh hak labuh satelit.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c diselengarakan untuk:
1. a.keperluan sendiri; atau
2. b.keperluan pertanahan dan keamanan negara.
(2)Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk keperluan:
1. a.perseorangan;
2. b.instansi pemerintah;
3. c.dinas khusus; atau
4. d.badan hukum.
(3)Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus yang sifat, bentuk, dan kegunaannya diperuntukkan khusus bagi keperluan pertahanan negara yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, serta untuk keperluan keamanan negara yang dilaksanakan Kepolisian Negara

BAB III

FASILITASI INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

Pasal 9

(1)Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:
1. a.tanah;
2. b.bangunan; dan/atau
3. c.infrastruktur pasif Telekomunikasi.
(2)Pelaksanaan penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, danlatau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelengara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namum tidak terbatas pada:
1. a.Pemberian hak perlintasan (right of way);
2. b.Akses terhadap gedung dan kawasan;
3. c.Pungutan dan/atau retribusi biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha;
4. d.Tarif sewa dan/atau penggunaan aset milik Pemerintah Daerah; dan
5. e.Standarisasi teknis dan teknologi telekomunikasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…