DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk merangsang investasi di Daerah yang memuat kewenangan, hak kewajiban dan tanggung jawab investor, bentuk dan tata cara pemberian insentif, jangka waktu dan frekuensi pemberian, evaluasi dan pembinaan pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG dan BUPATI JOMBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Bupati adalah Bupati Jombang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6.Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
7.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanam modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
8.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan Investasi di daerah.
9.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
10.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12.Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Pasal 2

Maksud Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi adalah untuk merangsang investasi di Daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d.meningkatkan kemampuan daya saing daerah;
e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
f.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
h.merangsang Investor menanamkan modalnya.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi berwenang:

a.melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah;
b.menetapkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
c.membuat peta potensi investasi Daerah.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB INVESTOR

Pasal 5

Investor memiliki hak:

a.mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
b.mendapatkan informasi secara terbuka terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi;
c.mendapatkan layanan terkait Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi; dan
d.mendapatkan pembinaan terkait Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi.

Pasal 6

(1)setiap Investor memiliki kewajiban:
1. a.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. b.melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; dan
3. c.membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan;
4. d.menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
5. e.mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap Investor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Pasal 7

(1)Investor memiliki tanggung jawab:
1. a.menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan jika Investor menghentikan, meninggalkan, atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
3. c.menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal-hal lain yang merugikan Daerah atau negara;
4. d.menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
5. e.menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
(2)Setiap Investor yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 8

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
b.menyerap banyak tenaga kerja lokal;
c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.pembangunan infrastruktur;
h.melakukan alih teknologi;
i.melakukan industri pionir;
j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k.bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
l.industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
n.berorientasi ekspor.

Pasal 9

(1)Kriteria memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dikenakan kepada badan usaha atau Investor yang menimbulkan dampak positif atau penetesan ke bawah di Daerah.
(2)Hasil dampak positif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan pemenuhan ketentuan upah minimum Daerah.

Pasal 10

(1)Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) diluar tenaga kerja Ahli.
(2)Laporan penyerapan tenaga kerja lokal dilampirkan dengan daftar tenaga kerja yang sekurang-kurangnya memuat nama pekerja, nomor induk kependudukan, alamat, dan status perkawinan pekerja.
(3)Laporan penyerapan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyerapan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah penggunaan bahan baku lokal sebesar 60% (enam puluh persen) yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…