DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas, dan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 3. Ruang lingkup; 4. Tugas dan wewenang; 5. Perencanaan; 6. Pemanfaatan; 7. Pengendalian; 8. Pemeliharaan; 9. Sistem Informasi; 10. Hak, kewajiban dan larangan; 11. Peran masyarakat; 12. Pembinaan dan pengawasan; 13. Sanksi Administratif; 14. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup; 15. Ketentuan peralihan; 16. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menyusun kebijakan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu m enetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menginga t : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2008 Nomor 6 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4 . Undang-Undang Nomor 18 Tah un 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 2
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9.Peraturan Pem erintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20 16 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kajian Lin gkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594 1);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 17 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 20 13 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
14.Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG dan BUPATI JOMBANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PE;NGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3.Bupati adalah Bupati Jombang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 6 . . Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
7.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
8.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup. 9 . Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, a1r, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
10.Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampu an lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan / atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. 11 . Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. 4
12.· Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan/ a tau program.
13.Analisis mengenru dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ten tang penyelenggaraan usaha dan/ a tau kegiatan, yang terdiri dari dokumen Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL. 14 . . Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan / a tau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ a tau kegiatan.
15.Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/ a tau kegiatan yang wajib UKL- UPL.
16.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan / a tau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatannya di luar usaha dan/ a tau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
17.Izin lingkungan adalah 1zm yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ a tau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ a tau kegiatan.
18.Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan izin PPLH adalah izin yang wajib dimiliki oleh penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain Izin Pembuangan Air dan Pemanfaatan Air Limbah, Izin penyimpanan Sementara · Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan/atau
19.Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
20.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 5
21.Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
22.Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/ a tau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
23.Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah •ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/ a tau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
24.Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yan g diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
25.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan.
26.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung B3.
27.Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3.
28.Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan.
29.Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan dan/ a tau memasukkan limbah dan/ atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
30.Gas Rumah Kaea yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami . maupun anthropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah. 3 1. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Pejabat yang berwenang.
32.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Negeri Sipil tertentu yang perundang-undangan ditunjuk mempunyai wewenang untuk tindak pidana. adalah Pejabat Pegawai berdasarkan peraturan selaku Penyidik dan melakukan penyidikan 6

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keserasian dan keseimbangan;
d.keterpaduan; e . manfaat; kehati-hatian;f.
g.keadilan; h. 1. ekoregion; keanekaragaman hayati; J. pencemar membayar;
k.partisipatif;
1. 1.kearifan lokal;
m.• tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n.otonomi daerah.

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah bertujuan:

a.melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup;
b.menjamin keselamatan, kesehatan dan keberlangsungan kehidupan manusia;
c.menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan ekosistem;
d.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e.· mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
f.menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g.menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h.mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
1. 1.mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j.mengantisipasi isu lingkungan global.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini adalah :

a.tugas dan wewenang;
b.perencanaan; 7
c.pemanfaatan;
d.pengendalian;
e.pemeliharaan;
f.sistem informasi;
g.hak, kewajiban dan larangan;
h.peran masyarakat;
1. 1.pembinaan dan pengawasan; J. sanksi administratif; dan
k.penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerin tah Daerah memiliki tugas dan wewenang :

a.menetapkan kebijakan PPLH;
b.menyusun KLHS;
c.menyusun RPPLH;
d.menetapkan jenis usaha dan/ atau kegiatan wajib UKL-UPL;
e.melakukan inventarisasi sumber daya alam dan emisi GRK;
f.mengembangkan kerjasama dan kemitraan;
g.mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
h.m emfasilitasi penyelesaian sengketa; 1. J. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang- undangan; melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
k.mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
1. 1.mengelola, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
m.memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
n.menerbitkan izin lingkungan;
o.· m elakukan penegakan hukum lingkungan; dan
p.memberikan fasilitasi sarana prasarana perlindungan d a n pengelolaan lingkungan hidup kepada kelompok usaha skala mikro.

Pasal 6

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan: a . inventarisasi lingkungan hidup;

b.penetapan wilayah ekoregion; dan
c.penyusunan RPPLH.

Pasal 7

(1)RPPLH memuat rencana tentang: a . pemanfaatan dan/ a tau pencadangan sumber daya alam;
1. b.pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/ atau fungsi lingkungan hidup;
2. c.pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya a lam; dan d . adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
(2)RPPLH Daerah disusun berdasarkan :
1. a.RPPLH Provinsi; b . inventarisasi ekoregion Pulau Jawa; dan
2. c.inventarisasi ekoregion Daerah.
(3)· Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.keragaman karakter dan fungsi ekologis;
2. b.sebaran penduduk;
3. c.sebaran potensi sumber daya alam; d . kearifan lokal;
4. e.aspirasi masyarakat; dan
5. f.perubahan iklim.
(4)RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan RPPLH yang telah disusun.
(2)Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditetapkan Bupati dengan memperhatikan: 9
1. a.keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
2. b.keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
3. c.keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.
(3)Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup di daerah terbagi dalam tahap:
1. a.pencegahan;
2. b.penanggulangan; dan
3. c.pemulihan
(2). Bupati melakukan pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan terbagi dalam : a . pengendalian pencemaran air;
1. b.pengendalian pencemaran udara;
2. c.pengelolaan keanekaragaman hayati;
3. d.pengelolaan persampahan; dan e . penyimpanan sementara limbah B3 dan / a tau pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah.
(3)Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan penanggung jawab usaha dan / a tau kegiatan sesuai kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…