DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas dan Tujuan Pelaksanaan Pengutan Usaha Mikro; 3. Pengutan Usaha Mikro dilakukan melalui: a. Pembinaan usaha mikro; b. Fasilitasi pengembangan usaha mikro; dan c. Perlindungan usaha mikro. 4. penumbuhan Iklim Usaha Bagi Usaha Mikro; 5. pengembangan Ekonomi Kreatif; 6. peran Serta Masyarakat; 7. Pelaporan; 8. Pendanaan; 9. Sanksi Administratif; 10. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa usaha mikro memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pen a n ggulangan kemiskinan;
b.ba hwa usaha m ikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan melalui fasilitasi dan penciptaan iklim usaha yang sehat sekaligus memberikan m a n faat dan kesejahteraan m asyarakat di Kabupaten Jomba n g;
c.bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a da n huruf b, perlu m embentuk Peraturan Daerah tentang Penguatan Usaha Mikro. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (S erita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaim a n a tela h diubah dengan Unda n g-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tamba h a n Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 2730) ;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4.Undang-Und a ng Nomor 2 0 Tahun 2008 tentan g Usaha Mikro, Kecil d a n Men engah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tamba h an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ', 6. 7. 8 . 9. 10. 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 ten tang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); Undang-Undang Nomor 7 Tahun Perdagangan (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5512); 2014 tentang Indonesia Tahun Negara Republik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20 13 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1) ; 1 1. Peraturan Presiden Nomor 87 Ta hun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Unda ng Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha mikro Kecil;
13.Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha mikro dan Kecil;
14.Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 80 Tah un 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG dan BUPATI JOMBANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN USAHA MIKRO. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang. 3 . Bupati adalah Bupati Jombang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5.Penguatan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pengembangan dan penumbuhan iklim usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berdaya saing.
6.Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 7 . Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan U saha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
8.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro. 9 . Izin Usaha mikro adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
10.Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penguatan usaha mikro dilaksanakan berdasar asas :

a.kepastian hukum;
b.demokrasi ekonomi;
c.kepentingan daerah dan masyarakat;
d.persaingan usaha yang sehat;
e.keterpaduan pembangunan daerah;
f.kemandirian;
g.keberlanjutan; h . keterbukaan; dan
1. 1.berwawasan lingkungan. 4

Pasal 3

Penguatan usah a m ikro diselenggarakan dengan tujuan :

a.menin gkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
b.menciptakan dan memperluas lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan;
d.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah;
e.meningkatkan daya saing usah a lokal;
f.meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbu hkan usaha mikro dan ekonomi kreatif;
g.menumbuhkembangkan kewirausah aan dan budaya kreatif pelaku usaha mikro dan ekonomi kreatif;
h.meningkatkan kapasitas sumber daya manusia usaha mikro dan ekonomi kreatif;
1. 1.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yan g berkeadilan ; J. memberikan perlindungan ekonomi masyarakat;
k.menumbuhkan iklim usaha daerah yang kondusif; dan
1. 1.mewujudkan kepastian berusaha dan berinvestasi, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan sektor ekonom i oleh satu kelompok atau perseorangan.

BAB ILL

PENGUATAN USAHA MIKRO

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan penguatan usaha mikro.
(2)Penguatan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui :
1. a.Pembinaan usaha mikro;
2. b.Fasilitasi pengembangan usah a mikro; dan
3. c.Perlindungan usaha mikro. BABIV PEMBINAAN USAHA MIKRO Bagian Kes atu

Pasal 5

(1)Pembinaan usaha mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a . menyusun, menyiapkan, menetapkan dan / atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang fasilitasi pengembangan usaha dan kemitraan; dan
1. b.mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia usaha mikro di daerah. 5

Pasal 6

(1)Pembangunan sumber daya manusia dalam usaha mikro bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usahanya dan/ a tau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
(2)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro berperan memfasilitasi pembangunan sumber daya manusia dalam usaha mikro.
(3)Upaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.membangun budaya kewirausahaan; b . menumbuhkan motivasi dan kreatifitas usaha; dan
2. c.meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha.

Pasal 7

(1)Upaya pembangunan sumber daya manusia dilakukan melalui fasilitasi pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau lembaga- lembaga lain.
(2)Penyelenggaraan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan usaha mikro.
(3)Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. BABV FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro memfasilitasi usaha mikro dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat dan murah.
(2)Upaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) meliputi:
1. a.Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank untuk menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan pelayanan terhadap usaha mikro;
2. b.meningkatkan kerjasama dengan lembaga penjamin kredit untuk menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan pelayanan terhadap usaha mikro; dan
3. c.memberikan pendampingan dan usaha mikro dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan. 6

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro memfasilitasi pengembangan produksi bagi usaha mikro d a lam pemanfaatan bahan baku se bagai beriku t :
1. a.memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk usaha mikro;
2. b.mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk usaha mikro;
3. c.mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sum ber daya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal se bagai bahan baku bagi pengolahan produk usaha mikro; dan
4. d.mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.
(2)Untuk mengembangkan produksi usaha mikro, Pemerintah Daerah mendorong dan / atau mempromosikan pemanfaatan bahan baku yan g berasal dari sumber daya daerah.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…