DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 167

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA; BAB III PELAKSANAAN; BAB IV KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONOR/KONTRAK/PEGAWAI PEMERINTAH TIDAK TETAP SEBAGAI CALON KEPALA DESA; BAB V PENGAWASAN PEMILIHAN; BAB VI MASA JABATAN, TUGAS DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA; BAB VII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA; BAB VII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA; BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB X KETENTUAN PERALIHAN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4572);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor Tahun 2008 Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS dan BUPATI KAPUAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Kapuas.
2.Camat adalah Camat masing-masing wilayah dan berada diwilayah Kabupaten Kapuas. 4
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Kapuas.
4.Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
6.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
8.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan atau Panitia Pilkades adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
9.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
10.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
12.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
13.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara. 5
14.Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
15.Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
16.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
17.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
18.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
19.Tim Pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh Bupati yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.
20.Tim Pengawas Kabupaten adalah Tim Pengawas yang dibentuk dan berpusat di Ibukota Kabupaten.
21.Tim Pengawas Kecamatan adalah Tim Pengawas yang dibentuk dan berpusat di Ibukota Kecamatan.
22.Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1)Pemilihan Kepala Desa dilakukan denga cara :
1. a.secara serentak satu kali; atau
2. b.bergelombang.
(2)Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten. 6
(3)Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa paling banyak dilakukan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama (2) Tahun.
(4)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan;
2. b.kemampuan dan ketersediaan keuangan daerah;
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten Kapuas yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa;
4. d.Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(5)Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

(1)Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa;
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
8. h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 7

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 5

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas kegiatan:

a.pemberitahuan oleh BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 6

(1)Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat. 8
(2)Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Tokoh Masyarakat.
(3)Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari :
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota;
3. c.bendahara merangkap anggota;dan
4. d.anggota sesuai kebutuhan.
(4)Panitia Pemilihan tidak boleh menjadi Bakal Calon Kepala Desa.
(5)Panitia Pemilihan tidak boleh berasal dari unsur BPD.
(6)Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 7

Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:

a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat setelah mendapat persetujuan BPD;
c.melakukan pendaftaran yang berhak memilih dan penetapan pemilih yang disusun dalam daftar pemilih yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta disahkan oleh BPD;
d.mengadakan penjaringan dan penyaringan yang ditentukan berdasarkan verifikasi bakal calon bersifat verifikasi kelayakan administrasi dan kelayakan tentang ilmu pengetahuan pemerintahan desa
e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f.melaksanakan pencabutan nomor urut calon Kepala Desa, disaksikan oleh masing-masng calon, BPD, Aparatur Desa dan perwakilan tim sukses calon.
g.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan berdasarkan pedoman dari Pemerintah Kabupaten;
h.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye berdasarkan pedoman dari Pemerintah Kabupaten; 9
i.mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa beserta nomor urutnya, dan daftar penduduk yang berhak memilih di tempat- tempat yang dapat dibaca penduduk;
j.menyiapkan surat undangan bagi para calon Kepala Desa dan penduduk yang berhak memilih;
k.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
l.melaksanakan pemungutan suara;
m.melaksanakan pemilihan dengan langsung, umum, rahasia, jujur, adil dan netral;
n.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
o.menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
p.mengusulkan pemberhentian anggota panitia dalam hal terdapat anggota panitia yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
q.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Panitia Pemilihan wajib untuk :

a.mengumumkan kepada penduduk Desa bahwa akan ada penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
b.memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
c.mendaftarkan Pemilih berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
d.menyusun Daftar Pemilih Sementara;
e.mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada penduduk desa ditempat umum yang dibaca atau diketahui dengan maksud Penduduk dapat mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan;dan
f.menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepada Bupati melalui Camat setelah diketahui BPD dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
g.mengesahkan Daftar Pemilih Sementara apabila sudah tidak ada usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan dari Penduduk menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
h.melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu. 10

Pasal 9

(1)Bagi Panitia Pilkades yang tidak dapat menjalankan tugasnya atau telah mengundurkan diri dari kepanitiaan, maka BPD dapat menggantikannya dengan keanggotaan yang lain dari unsur yang sama.
(2)Anggota Panitia yang tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), disebabkan karena :
1. a.Meninggal dunia;
2. b.Sakit yang tidak bisa melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan keterangan dokter; atau
3. c.Mengundurkan diri.
(3)Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c paling lambat sebelum penetapan calon Kepala Desa.

Pasal 10

Syarat menjadi Panitia Pilkades:

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
b.warga negara Republik Indonesia;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.berumur sekurang-kurangnya 25 (dua lima) tahun atau sudah pernah menikah;
e.berdomisili di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun;
f.terdaftar sebagai pemilih;
g.tidak menjadi pengurus Partai Politik;
h.tidak menjadi tim sukses calon kepala desa; dan
i.memiliki komitmen kuat untuk menegakkan demokrasi dan besikap netral.

Isi peraturan

Teks167PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas No. 1 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2007