DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III RUANG LINGKUP; BAB IV PELAYANAN PENYELENGARAAN IBADAH HAJI DAERAH; BAB V BIAYA OPERASIONAL DAN TRANPORTASI JEMAAH HAJI; BAB VI PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL DAN TRANSPORTASI JAMA’AH HAJI; BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 pada ayat (3) dan ayat

(4)Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Bupati dapat mengangkat petugas yang menyertai Jemaah Haji, dan biaya operasional Panitia Penyelenggaraan dan petugas operasional daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Kapuas. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
5.Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS dan BUPATI KAPUAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KABUPATEN KAPUAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Kapuas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Bupati adalah Bupati Kapuas.
7.Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dalah Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.
8.Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas.
9.Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji daerah yang di bentuk Bupati untuk mengatur mempersiapkan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari embarkasi atau debarkasi.
10.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Tim yang memandu para Jama’ah Haji daerah dalam melaksanakan ibadah haji yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada jemaah di keloter.
11.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jama’ah Haji.
12.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah dana yang dipergunakan untuk membiayai pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jama’ah Haji yang dapat di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas.
14.Pembinaan adalah kegiatan bimbingan manasik haji dan pembinaan pasca ibadah haji.
15.Pelayanan adalah kegiatan kegiatan pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi dan transportasi pemberangkatan, pemulangan dan barang bawaan.
16.Perlindungan adalah keamanan dan keselamatan jamaah haji mulai pemberangkatan dari daerah sampai embarkasi dan pemulangan dari debarkasi sampai ke daerah.
17.Jamaah Haji adalah penduduk Kabupaten Kapuas yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan masuk dalam kouta pemberangkatan pada tahun berkenaan.
18.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jama’ah Haji ke Arab Saudi.
19.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jama’ah Haji dari Arab Saudi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap biaya transportasi serta memberikan pelayanan bagi Jemaah Haji agar berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Pembentukan PPIHD, TPHD dan TKHD;
b.Pelayanan transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal pelayanan;
c.Pembebanan biaya/pendanaan, termasuk mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran.

BAB IV

PELAYANAN PENYELENGARAAN IBADAH HAJI DAERAH

Pasal 4

(1)Bupati selaku koordinator Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji menunjuk Kepala Kantor Kementerian Agama selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Haji.
(2)Bupati selaku Koordinator Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji, membentuk PPIH Daerah Kabupaten Kapuas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Kepala Kantor Kementerian Agama selaku Kepala Staf Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.

Pasal 5

(1)Guna menunjang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah, Bupati membentuk TPHD dan TKHD.
(2)TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Syarat yang menjadi anggota TPHD dan TKHD harus memenuhi persyaratan kompotensi, pengalaman, intergritas dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional.

Pasal 7

Pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan jamaah haji dalam bentuk :

a.Pembekalan (pemantapan bimbingan manasik)
b.Pemeriksaan kesehatan
c.Mengantar Jamaah haji yang meninggal dunia/sakit dari Embarkasi/debarks ke domisili.

Pasal 8

(1)Pembekalan yang dimaksud dalam Pasal 7 pada huruf a dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan agama.
(2)Dalam pelaksanaan pembekalan sebagaimana pada ayat (1) kepada SKPD yang membidangi urusan keagamaan membentuk tim pembekalan.
(3)Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan pemantapan bimbingan manasik.

Pasal 9

(1)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal pada huruf b dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan.
(2)Dalam pelaksanaan urusan kesehetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD yang membidangi urusan kesehatan membentuk Tim Pemeriksaan Kesehatan.
(3)Tim Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan dasar dan pemeriksaan kesehatan lanjutan secara menyeluruh meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lainnya.

BAB V

BIAYA OPERASIONAL DAN TRANPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 10

(1)Biaya Operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Besarnya dan rincian biaya operasional dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…