DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kapuas

regulasi_utama

Ringkasan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2017

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Pe.raturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan ':I-an Belanja Daerah · yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf ·a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daeral1. Tahun 2017 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepal{ati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD; ·
c.bahwa berdasarkan pertimbangfu""'l sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas ten.tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017; L Undang-Undang Nomor 27 · Tahun 1959 ten.tang Penetapan Undang-Undan.g Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah · Tingk:at II di Kalimantan (Lemb_aran Negara Republik Indq1Q.esia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No1nor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal1.un 1999 Nomor 75, Tambaha.i7. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcw:111gnn Ncgnrn (Lcmhnrnn Ncgnrn Rcpublik Indo.ncsia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undan·g-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Le1nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambah~ Lembaran Ncg::ira Republik Tndonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik I Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lem.baran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang · Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor go·, Tambahan Lembaran Negara Republik ·Indonesia Nomor 4416) · sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun ~007 tentang. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah ·Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11.Peraturan · Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N01nor 4578);
12.Peraturan Menteri Dakun Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaa:n Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri N01nor 2I'Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Ment.eri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Daerah Kabupatcn Kapuas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pokok.-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Le1nbaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Noinor 16);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas {Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
15.Peraturan n'aerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 18) · Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAl.,. RAKYAT DAER.AH KABUPATEN I{APUAS Dan BUPATIKAPUAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

AnggaraJ.1. ·· Pendapatan dan Belanja. Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

1.Pendapatan Rp. l.646.570.549.000,00 ~, Rp. 1.800.875.599.000,002. · Belanja Daerah Surplus/ (Defisit) Rp. {154.305.050.000,00)
3.Pembiayaan

a., · Penerimaan Rp.
b.Pengcluaran Rp. Jumlah Pembiayaru.1. Netto i96.008.650.000,00 41.703.600.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkena.an Rp. Rp. 154.305 .050.000,00 / o,oo

Pasal 2

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a.Pendapatan Asli Daerah Rp. .. 95.056.620.000,00
b.Dana Perimbangan Rp. l.326.463.926.000,00
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 225.050.003.000,00 Pendapatan Asli Dnernh sebAgaimana climnksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan : .,~
a.Pendapatan Pajak Daerah . Rp. 15.933.500.000,00
b.Hasil Retribusi Daerah Rp. 6.517.300.000,00
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. 3.935.000.000,00 Yang Dipisahkan
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Rp. 68.670.820.000,00 Sah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Rp. Pajak
b.Dana Alokasi Umum
c.Dana Alokasi Khusus Rp. Rp. 180.186.792.000,00 881.812.337.000,00 264.464. 797 .000,00 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri darijenis pendapatan:
a.Pendapatan Hibah Rp. 3.400.000.000,00 54.776.000.000,00b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp. dan Pemerintah Daerah lainnya
c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp. 166.874.003.000,00 Khusus

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimal<::sud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a.Belanja Tidak Langsung Rp. 949.322.327.000,00
b.Belanja Langsung Rp. . 851.553.272.000,00 Belanja Tidal{ Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
a.Belanja Pegawai
b.Belanja Bunga
c.Belanja Hibah
d.Belanja Bantuan Sosial
e.Belanja Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintah Desa kepada dan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1. 636.994.231.000,00 4.000.000.000,00 21.683.600.000,00 9.103.000.000,00 2.084.080.000;00
f.Belanja Bantuan Keuangan kepada Rp,,..( 271.457.416.000,00 Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerin- tahan Desa, dan Partai Politik
g.Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung scbagaimana dimaksud jenis belanja :
a.Belanja Pegawai
b.Belanja Barang dan Jasa
c.Belanja Modal Rp. 4.000.000.000,00 pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Rp. 1.966.597.000,00 Rp. 438.345.397.000,00 Rp. 411.241.278.000~00

(3)' -----------------------·---·······~·

Pasal 4

_Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a.Penerimaan Rp. 196.008.650.000,00
b.Pengeluaran Rp. 41.703.600.000,00 Penerimaan sebagaimana dimal{sud pada ayat (1) huruf a, terdiri clari jenis pembiayaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Rp. Anggaran Sebelumnya ~•· 196.008.650.000,00 ',• Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
a.· Pembentukan Dana Cadangan Rp.
b.Penyertaan Modal (Investasi) Rp. Pemerintah Daerah

Pasal 5

30.000.000.000,00 11.703.600.000,00 {1) Untuk mengantisipasi keadaan darurat dan keperluan mendesak, dapat dianggarkan pendanaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas. · (2) Keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : .

a.bencana al.am; · b. bencana sosial; dan
c.bencana karena ulah manusia.

Pasal 6

· Ur:aian lebih lanjut APBD Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud .dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dad :

l.Lampiran I . 2. Lampiran II
1. 3.Lampiran III
2. 4.Lampiran IV
3. 5.Lampiran V
4. 6.Lampiran VI
5. 7.Lampiran VII
6. 8.Lampiran VIII
7. 9.Lampiran IX
8. 10.~mpiranX Ringkasan APBD; . Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlal.1. Pegawai per Golopgan dan per Jabatan; Daftar piutang daerah; "'" Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya; Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belurri diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah, dan Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obliga~i Daerah.

Pasal 7

Bupati Kapuas menetapkan Peraturan tentang Penjabaran · APBD sebagai . landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Diundangkan di Kuala Kapuas pada tanggal 20 Januari 2017 Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 20 Januari 2017 BUPATI KAPUAS, ttd BEN BRAHIM S. BAHAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, ttd RIANOVA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 20 17 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINS! KALIMANTAN TENGAH: 01/2017 uai Dengan Aslin.ya Kapuas, 1 010

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…