DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

a. pengelolaan komunikasi dan informasi; b. pengelolaan SPBE dan nama domain; c. pengelolaan persandian keamanan informasi; d. pengelolaan data statistik sektoral; dan e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat dalam bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik serta pengawasan publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu pengaturan terhadap penyelenggaraan komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
c.bahwa pemanfaatan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights: Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaga Negara RI Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3980);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
19.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
20.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
21.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/P/M.KOMINFO/2007 tentang Tata Cara dan Kriteria Seleksi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Penyiaran; 4
23.Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
24.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26.Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123);
27.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
29.Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
30.Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
31.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS dan BUPATI KAPUAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2.Bupati adalah Bupati Kapuas.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Kapuas.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.
6.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik Iainnya.
7.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun nonelektronik.
8.Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan, dan penyebaran informasi.
9.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi. 6
10.Penyelenggara TIK adalah Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha, Organisasi Profesi, Lembaga Profesi yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Informasi untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
11.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penggunaan TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan.
12.Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan informatika, sehingga terlaksananya pengembangan SPBE.
13.Infrastruktur adalah sarana dan prasarana TIK yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan TIK.
14.Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik menggunakan TIK.
15.Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
16.Penyebarluasan Informasi Daerah adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah daerah kepada masyarakat, baik diminta atau tidak diminta yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
17.Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.
18.Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
19.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
20.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. 7
21.Informasi Berklasifikasi adalah informasi publik yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang- undangan.
22.Lembaga Komunikasi Sosial adalah Lembaga Komunikasi Perdesaan, Lembaga Media Tradisional, Lembaga Pemantau Media, dan Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi.
23.LPPL adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan televisi.
24.Jaringan adalah perangkat dan media yang saling berhubungan yang berfungsi untuk menyalurkan komunikasi secara langsung antara dua tempat atau lebih.
25.Pengelolaan adalah proses pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
26.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik.
27.Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni, dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
28.Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaring telekomunikasi.
29.Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
30.Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu (Pemerintah Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas- tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
31.Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dan Bupati/Walikota yang lain, dan/atau antara Bupati dengan Gubernur, bupati dan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
32.Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada perwujudan Sistem Statistik Nasional. 8
33.Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik yang merupakan instansi vertikal di Kabupaten Kapuas.
34.Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
35.Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (sebagian dari keseluruhan populasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
36.Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan/pencatatan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.
37.Responden adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, dan/atau unsur masyarakat lainnya yang ditentukan sebagai objek kegiatan statistik.
38.Petugas statistik adalah orang yang diberi tugas oleh penyelenggara kegiatan statistik untuk melaksanakan pengumpulan data, baik melalui wawancara, pengukuran, maupun cara lain terhadap objek kegiatan statistik.
39.Wali data adalah pejabat yang bertugas mengumpulkan dan mengelola data yang dihasilkan oleh produsen data serta menyebarluaskan data di lingkup instansi pemerintah.
40.Wakil Wali Data adalah pejabat yang bertugas mengumpulkan dan mengelola data pada Perangkat Daerah. ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik berasaskan:

a.manfaat;
b.transparansi;
c.sinergi;
d.akuntabilitas;
e.partisipatif;dan
f.kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik yaitu untuk mengatur komunikasi, informasi, informatika, persandian, dan statistik di daerah sebagai sarana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan sarana bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 9

Pasal 4

Tujuan pengaturan penyelenggaraan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik yaitu:

a.meningkatkan pelayanan publik;
b.memberikan informasi yang akurat kepada publik;
c.terselenggaranya pemerintahan daerah yang berbasis teknologi informasi;
d.menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika;
e.menjamin keamanan data dan informasi pemerintah daerah maupun pusat;
f.terwujudnya satu data kabupaten kapuas yang terintegrasi; dan
g.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik meliputi:

a.pengelolaan komunikasi dan informasi;
b.pengelolaan SPBE dan nama domain;
c.pengelolaan persandian keamanan informasi;
d.pengelolaan data statistik sektoral; dan
e.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II

PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan komunikasi dan informasi melalui kegiatan penyediaan dan pelayanan komunikasi dan informasi yang efektif berupa iklan layanan masyarakat, pengumuman, himbauan, advertorial dan layanan kehumasan. 10
(2)Kegiatan penyediaan dan pelayanan komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi;
2. b.pengelolaan layanan keterbukaan informasi publik;
3. c.diseminasi informasi kebijakan pusat maupun daerah melalui media pemerintah daerah; dan
4. d.pengemasan konten nasional menjadi konten lokal maupun pembuatan konten lokal.
5. e.Layanan kehumasan pada Unsur Pimpinan dan Perangkat Daerah
(3)Pelaksanaan penyediaan pengelolaan dan pelayanan komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1)Penyediaan sarana komunikasi milik pemerintah daerah dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (2) huruf a, melalui fasilitasi kegiatan dengan menggunakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak yang berkepentingan, baik perangkat daerah, instansi maupun tingkat kecamatan, dan desa.
(2)Penyediaan akses informasi dan dokumentasi bagi masyarakat sebagaimana ayat (1) dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu melalui Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan melalui lembaga komunikasi sosial di daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah.
(4)Lembaga komunikasi sosial sebagaimana ayat (3) seperti Kelompok Informasi Masyrakat (KIM) dan Kelompok Komunitas lainnya.
(5)Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penyebarluasan informasi.
(6)Koordinasi dan kerjasama serta fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) melalui:
1. a.media massa; dan
2. b.lembaga komunikasi sosial. 11

Pasal 8

(1)Koordinasi dan kerjasama serta fasilitasi kegiatan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a merupakan penyediaan kegiatan informasi publik melalui:
1. a.media cetak;
2. b.elektronik; dan
3. c.media lainnya.
(2)Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: surat kabar, majalah, baleho, buku, buletin, leaflet, booklet, dan brosur.
(3)Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: radio, televisi dan film.
(4)Pemerintah daerah memiliki media elektronik berupa Radio dan Televisi sebagaiman ayat (3) yang tergabung dalam Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Publik Lokal diatur dengan Peraturan Bupati.
(6)Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diantaranya:
1. a.media baru, meliputi website (media online);
2. b.media sosial;
3. c.media tradisional meliputi pertunjukan rakyat;
4. d.media interpersonal meliputi sarasehan, ceramah/diskusi, lokakarya; dan
5. e.media luar ruang berupa, spanduk, dan baliho, billboard, spotlight, videotron dan banner dilakukan didasarkan kepada kebutuhan setempat.
(7)Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan media sosial di Kabupaten Kapuas sebagaimana pada ayat (6) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Koordinasi dan kerjasama serta fasilitasi kegiatan melalui Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (6) huruf b untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan penyebarluasan informasi serta pemantauan media. 12
(2)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sebagai berikut:
1. a.Perumusan kebijakan;
2. b.bimbingan teknis;
3. c.fasilitasi dalam diseminasi informasi pengembangan model;
4. d.kemitraan;
5. e.fasilitasi jaringan pengembangan usaha;
6. f.kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi;
7. g.penyediaan bahan-bahan informasi;dan
8. h.studi banding.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang Lembaga Komunikasi Sosial diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan layanan keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
(2)Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(3)Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
(4)Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Pejabat Fungsional.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…