DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp3.342.482.487.430,00 (tiga triliun tiga ratus empat puluh dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp2.772.482.487.430,00, belanja daerah sebesar Rp3.326.646.987.430,00, dan pembiayaan daerah sebesar Rp554.164.500.000,00.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 29 Bulan November Tahun 2024;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; NOMOR 1 TAHUN 2025 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transper ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2006 Nomor 7);
24.Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS dan BUPATI KAPUAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2.Bupati adalah Bupati Kapuas.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
9.Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10.Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan yang bersumber dari penerimaan yang yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
11.Belanja operasional adalah pengeluaran anggaran untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah.
12.Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
13.Belanja tidak terduga adalah pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
14.Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp3.342.482.487.430,00 (tiga triliun tiga ratus empat puluh dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Pendapatan Daerah Rp2.772.482.487.430,00
2. b.Belanja Daerah Rp3.326.646.987.430,00 Defisit/Surplus (Rp554.164.500.000,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp570.000.000.000,00
  2. 2.Pengeluaran Rp15.835.500.000,00 Pembiayaan Netto Rp554.164.500.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.772.482.487.430,00 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah; dan
b.Pendapatan transfer.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp167.319.973.930,00 (seratus enam puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.713.445.500,00 (tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.605.150.000,00 (lima milyar enam ratus lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.001.378.430,00 (delapan puluh dua milyar satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.605.162.513.500,00 (dua triliun enam ratus lima milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.509.142.998.000,00 (dua triliun lima ratus sembilan milyar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp96.019.515.500,00 (sembilan puluh enam milyar sembilan belas juta lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.326.646.987.430,00 (tiga triliun tiga ratus dua puluh enam milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar R p 2.003.330.990.837,45 (dua triliun tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja hibah; dan
5. e.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.042.407.753.748,00 (satu triliun empat puluh dua milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp753.861.253.490,96 (tujuh ratus lima puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh enam sen).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp201.723.300.677,49 (dua ratus satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah empat puluh sembilan sen).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp338.682.921,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp871.273.284.206,61 (delapan ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam rupiah enam puluh satu sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.245.000.000,00 (enam belas milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp113.454.092.353,94 (seratus tiga belas milyar empat ratus lima puluh empat juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh empat sen).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp237.942.580.767,67 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh tujuh sen).
(5)Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp502.748.331.085,00 (lima ratus dua milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp683.280.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp81.596.821.585,94 (delapan puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah sembilan puluh empat sen), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp370.445.890.800,00 (tiga ratus tujuh puluh milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp364.445.890.800,00 (tiga ratus enam puluh empat milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…