DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Juni 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 1) diubah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa tarif retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pejak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi;
c.bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi belum tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah dimaksud;
d.bahwa dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); BUPATI KAPUAS SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 27).

Menetapkan

Menetapkan : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS dan BUPATI KAPUAS MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1.Diantara angka 13, dan angka 14, Pasal 1 disisipkan 6 (enam) angka yakni angka 13a, angka 13b, angka 13c, angka 13d, angka13e dan angka 13f, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Kapuas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Bupati adalah Bupati Kapuas.
6.Instansi adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Retribusi Daerah.
7.Kepala Instansi adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Retribusi Daerah.
8.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 13.a.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi atas layanan dibidang pengawasan dan pengendalian baik ditinjau dari aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum yang besaran nilai retribusi dikaitkan dengan pengawasan pengendalian menara telekomunikasi. 13.b.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. 13.c.Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi dengan ketinggian tertentu. 13.d.Zonasi adalah pemaanfaatan ruang yang disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang. 13.e. Penyelenggara Telekomunikasi (Telco Operator) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan istansi pertahanan keamanan negara. 13.f. Tarif Dasar Retribusi Menara Telekomunikasi adalah ketetapan tarif yang dihitung oleh instansi teknis sebagai dasar perhitungan retribusi menara telekomunikasi.
14.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Judul Paragraf 1 Bagian Kesebelas diubah, sehingga Paragraf 1 berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1)Dengan nama retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, pelayanan dibidang pengawasan dan pengendalian baik ditinjau dari aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
(2)Retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut terhadap menara telekomunikasi yang telah berijin.

4.Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai barikut :

Pasal 54

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

5.Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yaitu Pasal 54A dan Pasal 54B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1)Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Pasal 54

B Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

6.Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kawasan, jumlah pengguna menara, dan ketinggian menara

7.Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

8.Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1)Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan Variabel Perhitungan, sebagai berikut: Variabel Jenis Kawasan Indeks Tata Ruang/lokasi (Variabel I) Kawasan Pertanian, Perkebunan, Persawahan, dan Pariwisata1 1 Kawasan Pelabuhan Laut, dan kawasan terminal 1,2 Kawasan perdagangan, dan kawasan perkantoran 1,6 Jumlah Pengguna (Variabel II) 1 Operator 2 2 Operator 1,75 ≥ 2 Operator 1,5 Ketinggian (Variabel III  0 - 20 meter 1,4  21 - 40 meter 1,6  41 - 60 meter 1,8  61 meter 2
(2)Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap tahun dengan rumus sebagai berikut : (jumlah indeks variable I+II=III) X TDR Jumlah variabel Keterangan: TDR : Tarif Dasar Retribusi
(3)Tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah besaran biaya operasional rata-rata per tahun untuk masing- masing menara.
(4)Komponen dan besaran biaya operasional per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9.Lampiran XI Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihapus.
10.Diantara BAB XVI dan BAB XVII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XVIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

Penunggakan Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara selama 1 (satu) tahun berjalan, menara telekomunikasi dapat disegel dengan pemutusan catudaya palan menara tersebut. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas. Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 19 Juni 2017 BUPATI KAPUAS, ttd BEN BRAHIM S.BAHAT Diundangkan di Kuala Kapuas pada tanggal 19 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, ttd RIANOVA BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02, 02/2017 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, KRISTOP, SH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19620315 199103 1 010 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 pada ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi. Bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi belum tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kapuas sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…