DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 189

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Nama, Tempat Kedudukan, Maksud, Tujuan dan Jangka Waktu Pendirian; 2. Modal; 3. Organ Perusahaan Daerah Air Minum; 4. KPM; 5. Pegawai; 6. Dana Pensiun; 7. Tarif; 8. Satuan Pengawas intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya; 9. Tahun Buku dan Penggunaan Laba; 10. Laporan Kegiatan Usaha; 11. Kepailitan; 12. Tanggung jawab da Tuntutan Ganti Rugi Pegawai; 13. Pembinaan dan Pengawasan; 14. Asosiasi; 15. Kerjasama Perusahaan; dan 16. Pembubaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa badan usaha yang mengelola air minum di Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 7) dan sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaikan;
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap bentuk dan struktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pambelom;
d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pambelom; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS dan BUPATI KAPUAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PAMBELOM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pambelom, selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Kapuas
7.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD
8.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
10.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan BUMD. 4

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD, TUJUAN DAN JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perusahaan Daerah Air Minum, yang semula bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas status badan hukumnya diubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pambelom yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Pambelom.
(2)Perubahan badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pula kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pambelom.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan lambang Perumda Air Minum Tirta Pambelom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Perumda Air Minum Tirta Pambelom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Wilayah Kabupaten Kapuas.

Pasal 4

(1)Maksud dan Tujuan Pendirian Perumda Air Minum Tirta Pambelom meliputi:
1. a.menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
2. b.mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
3. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Air Minum Tirta Pambelom melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1. a.memproduksi air minum;
2. b.mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
3. c.mendirikan, membangun dan / atau mengelola instalasi air minum;dan
4. d.membentuk dan mengembangkan unit usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Pambelom sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Jangka waktu pendirian Perumda Air Minum Tirta Pambelom diatur dalam Anggaran Dasar Perumda Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MODAL

Pasal 6

(1)Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Pambelom adalah sebesar Rp 220.788.235.678,00 (dua ratus dua puluh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(2)Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah telah menyetorkan modal disetor sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp 168.883.235.678,00 (seratus enam puluh delapan milyar delapan ratus 5 delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah)
(3)Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Pambelom berasal dari :
1. a.Kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
2. b.Neraca permulaan Perumda Air Minum Tirta Pambelom yang berasal dari semua aktiva dan passive Perusahaan Daerah Air Minum.
(4)Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber modal Perumda Air Minum Tirta Pambelom terdiri atas :
1. a.Penyertaan modal daerah;
2. b.Pinjaman;
3. c.Hibah; dan
4. d.Sumber modal lainnya.
(5)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD ; dan /atau
2. b.Konversi dari pinjaman.
(6)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan /atau
3. c.Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat bersumber dari :
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
1. a.Kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset;dan
3. c.agio saham.

BAB IV

ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 7

(1)Organ Perumda Air Minum Tirta Pambelom, terdiri dari:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(2)Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi setiap orang dalam pengurusan BUMD yang sudah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku. 6

Pasal 8

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Pambelom, apabila dapat membuktikan:

a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Pambelom; dan / atau
c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Pambelom secara melawan hukum.

Pasal 9

(1)KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Pambelom.
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Rapat tahunan;
2. b.rapat persetujuan RKAP Perumda Air Minum Tirta Pambelom;dan
3. c.rapat luar biasa.

Pasal 10

(1)Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Pambelom dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Isi peraturan

Teks189PDFHirarki

Memuat teks peraturan…