DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Mei 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA; BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA; BAB IV APB Desa; BAB V PENGBELOLAAN; BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan desa, dengan adanya tuntutan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa yang terus berkembang, maka diperlukan pengaturan tentang Keuangan Desa sebagai pedoman penyelengaran pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
o.oanwa aengan oerlaklinya unaang-Unoang Norn.or 6 Tanilii 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu adanya pengaturan tentang Keuangan Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalirp.anum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undan~ (Lembaran Ne~ara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik - -~ ~ ._ Indonseia Nomor Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hurt 2015 Nomot 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6.Peraturan Pemenntiih Norn.or 43 Talhin 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berstimber aan Afiggaran Penaapatan aan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ten.tang Pengelolaan Ketiangan Desa (Ben.ta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9.PeratUran Men.ten Dalam Negefi Norn.or 80 Talitiii 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS dan BUPATIKAPUAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kapuas.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas.
5.Camat adalah Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kecamatan. 6.Sekretaris Desa atau yang sering disingkat menjadi Sekdes adalah jabatan sekretaris Desa pada pemerintahan Desa; Sekretaris Desa merupakan unsur Staf Pemerintah Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 7.Kepala Seksi atau yang sering disingkat menjadi Kasi adalah jabatiiti kepala seksi pada peme:tihtah desa kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis dalam membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesa.man Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemenntah Desa adfilali Kepfila Desa aan PerangKat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4 11; Badan Permusyawaratan Desa (BPD} adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerinta.han Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
13.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Desa.
14.Afiggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjtimya disihgkat APBDesa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15.Surat Pertanggungjawaban selanjutnya disingkat SPJ adalah salah satu bentuk laporan penggunaan anggaran atau uang yang telah digunakan.
16.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
17.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18.Sekretaris Desa atau yang senng disingkat menjadi Sekdes ada.Iah jabatan sektetaris Desa pada pemei'iiitahan Desa, Sekretaris Desa merupakan unsur Staf Pemerintah Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
19.Kepala Seksi atau yang sering disingkat menjadi Kasi adalah jabatan kepala seksi pada pemerintah desa kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis dalam membantti Kepa.Ia Desa sebagai pelaksaii.a tugas operasional.
20.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PfPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
21.Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertartggungjawabkart Keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
22.Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat setempat dan dikelola terpisah dari Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. ---------------------------- 5 23; Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan} yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (Satu) Tahun.
24.Rencana. Pembangunan Jangka. Menenga.h Desa. yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan Desa untuk. periode 5 (Lima) Tahun.
25.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. BABII ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 2

(1)Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
(2)Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB ILL

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

(1)Kepa.la. Desa. a.da.la.h pemegang kekua.sa.an pengelola.an keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
(2)Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
1. a.menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. b.menetapkan PTPKD~
3. c.menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
4. d.menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
5. e.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
(3)Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD. 6

Pasal 4

(1)PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
1. a.Sekretaris Desa;
2. b.Kepala Seksi; dan
3. c.Bendahara.
(2)PTPKD sebagaimana ditnaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

(1)Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
(2)Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} mempunyai tugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
2. b.menyusun Rancangan Peratutan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
3. c.melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
4. d.menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
5. e.melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa. PasaJ.6
(1)Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat
(1)huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
(2)Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; b, m€laksanakan lregiatan dan/atau b€rsama L€mbaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
2. c.melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
3. d.mengendalikan pelaksanaan kegiatan!
4. e.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
5. f.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 7

Pasal 7

(1)Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada bagian yang membidangi Urtlsan Keuangan. (2} Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1} mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dart pengeltiatart pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
(1)APBDesa,terdiri atas:
1. a.Pendapatan Desa;
2. b.Belanja Desa; dan
3. c.Pembiayaart Desa.
(2)Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
(3)Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
(4)Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Pendapatan Pasal 9
(1)Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penenmaan uan.g melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
(2)Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (2), terdiri atas kelompok:
1. a.Pendapatan Asli Desa (PADesa);
2. b.Transfer; dan
3. c.Pendapatan Lain-Lain.
(3)Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a, terdiri atas jenis :
1. a.Hasil usaha;
2. b.Hasil a.set;
3. c.Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli desa.
(4)Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Badan Usaha Milik Desa, sewa tanah kas desa. 8
(5)Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
(6)Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
(7)Lain-lain pendapatan asli desa sebaga.imana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa. (8} Pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7} sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PasallO
(1)Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :
1. a.Dana Desa;
2. b.Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
3. c.Alokasi Dana Desa (ADD};
4. d.Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
5. e.Bantu.an Keuangan APBD Kabupaten/ Kata.
(2)Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
(3)Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
(4)Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurnf C; terdiri atas jenis ;
1. a.Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
2. b.Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

BAB IV

APBDesa Pasal s

Pasal 11

(1)Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
(2)Pemberian Hibah dan sumbangan pihak ketiga tidak membebaskan pihak ketiga dari kewajiban-kewajiban lain yang dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak. ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. 9

Pasal 12

(1)Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa. yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
(2)Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 13

(1)Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok _:
1. a.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. c.Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. d.Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. e.Belanja Tak Terduga.
(2)Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
(3)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:
1. a.Pegawai;
2. b.Barang dan Jasa; dan
3. c.Modal.

Pasal 14

(1)Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
(3)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. · Pasal 15
(1)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. 10
(2)Belanja barang/jasa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
1. a.alat tulis kantor;
2. b.benda pos;
3. c.bahan/ material;
4. d.pemeliharaan;
5. e.cetak/penggandaan;
6. f.sewa kantor desa;
7. g.sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
8. h.makanan dan minuman rapat;
  1. 1.pakaian dinas dan atributnya; J. perjalanan dinas;
9. k.upah kerja;
  1. 1.honorarium narasumber / ahli;
10. m.operasional Pemerintah Desa;
11. n.operasional BPD;
12. o.insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
13. p.pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
(3)Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT /RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
(4)Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

(1)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas} bulan.
(2)Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…