DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 122

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengelolaan Sampah meliputi ruang lingkup sebagai berikut: pengurangan Sampah dan penanganan; lembaga pengelola; hak dan kewajiban; perizinan; insentif dan disinsentif; kerjasama dan kemitraan; retribusi; pembiayaan dan kompensasi; peran masyarakat; mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa; pengawasan dan pengendalian;dan larangan sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengelolaan sampah secara komprehensif, terpadu, efektif dan efisien Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum maupun tindakan implementatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
8.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
9.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 5);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 19);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33); Dengan Persetujuan Bersama 3 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS Dan BUPATI KAPUAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Kapuas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas.
4.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
5.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
8.Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9.Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
10.Tempat Penampungan Sementara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle, dan/atau Tempat Pemprosesan Akhir.
11.Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip Reduce, Reuse, Recyle, selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
12.Tempat Pemprosesan Akhir, selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
13.Stasiun Peralihan Antara, selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 Km (dua puluh lima Kilometer) yang dapat dilengkapi dengan fasilitas Pengolahan Sampah.
14.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
15.Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi Pengelolaan Sampah.
16.Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
17.Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah.
18.Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS, TPS 3R, dan/atau TPST.
19.Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari Sumber Sampah, TPS, TPS 3R, dan/atau TPST menuju ke TPA.
20.Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah. 4
21.Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
22.Prasarana Persampahan, selanjutnya disebut Prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan Sampah.
23.Sarana Persampahan, selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan Sampah.
24.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
25.Orang adalah orang perseorangan, dan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
26.Produsen adalah Orang yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor dan ekspor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas :

a.tanggung jawab;
b.keterpaduan dan keberlanjutan;
c.manfaat;
d.keadilan;
e.kesadaran;
f.keseimbangan;
g.kebersamaan;
h.nilai ekonomi; dan
i.kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan tujuan untuk:

a.mewujudkan kesehatan masyarakat;
b.mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
c.mengurangi dampak buruk Sampah terhadap lingkungan dan masyarakat;
d.meningkatkan pemanfaatan Sampah secara optimal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
e.mensinergikan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 4

Pengelolaan Sampah meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

a.pengurangan Sampah dan penanganan;
b.lembaga pengelola;
c.hak dan kewajiban
d.perizinan;
e.insentif dan disinsentif;
f.kerjasama dan kemitraan;
g.retribusi;
h.pembiayaan dan kompensasi;
i.peran masyarakat;
j.mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa; 5
k.pengawasan dan pengendalian;dan
l.larangan sanksi.

Pasal 5

Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan terhadap:

a.Sampah Rumah Tangga;
b.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
c.Sampah Spesifik.

Pasal 6

(1)Sampah Spesifik karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.Sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
6. f.Sampah yang timbul secara tidak periodik.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENGURANGAN SAMPAH

Pasal 7

Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi kegiatan:

a.pembatasan timbulan Sampah;
b.pendauran ulang Sampah; dan
c.pemanfaatan kembali Sampah.

Pasal 8

(1)Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam.
(2)Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk atau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang atau digunakan ulang.
(3)Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan dengan cara memanfaatkan kembali Sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah, Produsen, pelaku usaha, dan masyarakat wajib melakukan kegiatan pengurangan Sampah.
(2)Kewajiban Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan yang dilakukan oleh produsen; dan
2. b.fasilitasi kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang Sampah.
(3)Kewajiban Produsen dan pelaku usaha dalam melakukan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: 6
1. a.penggunaan bahan produksi dan pewadahan yang sedikit mungkin menimbulkan Sampah, dapat digunakan ulang, dan mudah diurai melalui proses alam;
2. b.pendauran ulang Sampah yang merupakan hasil kegiatan usahanya dengan menggunakan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
3. c.pengurangan Sampah dan pemanfaatan Sampah untuk menghasilkan bahan produksi dan/atau energi;
4. d.penampungan kembali kemasan produk yang dimanfaatkan oleh konsumen; dan/atau
5. e.menunjuk pihak lain untuk melakukan pengurangan Sampah yang dihasilkannya.
(4)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
(5)Kewajiban masyarakat dalam melakukan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang persampahan.

BAB IV

PENANGANAN SAMPAH

Pasal 10

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi kegiatan:

a.Pemilahan Sampah;
b.Pengumpulan Sampah;
c.Pengangkutan Sampah;
d.Pengolahan Sampah; dan
e.pemprosesan Akhir Sampah.

Isi peraturan

Teks122PDFHirarki

Memuat teks peraturan…