DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan penjelasan sesuai urut penyajian pada Laporan Keuangan; (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan penjelasan sesuai urut penyajian pada Laporan Keuangan;
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a per 31 Desember 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.Pendapatan……………………. Rp. 1.837.120.019.618,32
b.Belanja………………………….. Rp. 1.760.768.381.389,77 Surplus/(Defisit) ........… Rp. 76.351.638.228,55 Hal. ….5
c.Pembiayaan : - Penerimaan ………............... Rp. 106.432.291.146,60 - Pengeluaran ……….............. RP. 13.216.129.032,26 Pembiayaan Netto……….. Rp. 93.216.162.114,34 Sisa Lebih Pembiayaan Rp. 169.567.800.342,89 Anggaran (SILPA)

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 per 31 Desember 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 4.228.928.618,32 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan Rp. 1.832.891.091.000,00 setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp. 1.837.120.019.618,32 Selisih lebih /(kurang) Rp. 4.228.928.618,32
b.Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (420.416.430.610,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran belanja Rp. 2.181.184.812.000,00 setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp. 1.760.768.381.389,77 Selisih lebih/(kurang) Rp. (420.416.430.610,00)
c.Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 424.645.359.228,55 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Surplus/Defisit Rp. (348.293.721.000,00) setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp. (76.351.638.228,55) Selisih lebih / (kurang) Rp. 424.645.359.228,55
d.Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (255.161.429.853,40) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran penerimaan Rp. 361.593.721.000,00 Pembiayaan
2. 2.Realisasi Rp. 106.432.291.146,60 Selisih lebih / (kurang) Rp. (255.161.429.853,40)
e.Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (83.870.967,74) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran Rp. 13.300.000.000,00 Pembiayaan Perubahan.
2. 2.Realisasi Rp. 13.216.129.032,26 Selisih lebih / ( kurang ) Rp. (83.870.967,74) Hal. ….6
f.Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (255.077.558.885,66) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pembiayaan Rp 348.293.721.000,00 Netto Setelah Perubahan
2. 2.Realisasi Rp. 93.216.162.114,34 Selisih lebih / ( kurang ) Rp. (255.077.558.885,66)

Pasal 4

Uraian Laporan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 81.593.720.349,52
b.Penggunaan SAL sebagai Rp. 81.414.416.146,60 Sub Total Rp. (220.695.797,08)
c.Sisa Lebih / Kurang Rp. 169.567.800.342,89 Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Sub Total Rp. 169.347.104.545,81
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp. 220695.797,08 Tahun Sebelumnya
e.Lain-lain Rp. 0,00 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 169.567.800.342,89

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.Jumlah aset Rp. 3.819.450.369.895,11
b.Jumlah kewajiban Rp. 89.152.610.583,09
c.Jumlah ekuitas dana Rp. 3.730.297.759.312,02

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.Pendapatan -LO Rp. 1.805.753.533.765,72
b.Beban Rp. 1.703.226.918.978,35 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Rp. 102.526.614.787,37 Operasional
c.Surplus (Defisit) dari Kegiatan Rp. (1.033.513.117,58) Surplus (Defisit) sebelum Pos Rp. 101.493.101.669,79 Luar Biasa
e.Surplus (Defisit) dari Pos Luar Rp. (17.462.335.761,00) Biasa Surplus (Defisit) Laporan Rp. 84.030.765.908,79 Operasional

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Hal. ….7

a.Saldo kas awal per Rp. 81.865.741.400,24 per 1 Januari Tahun 2021
b.Arus kas Bersih dari aktivitas Rp. 406.290.606.812,33 Operasi
c.Arus kas Bersih dari aktivitas Rp. (340.638.968.583,78) Investasi /Investasi Non Keuangan
d.Arus kas Bersih dari aktivitas Rp. 22.101.745.967,74 Pendanaan/Pembiayaan
e.Arus kas Bersih dari aktivitas Rp. (1.888.277,16) Transitoris
f.Saldo Akhir Kas Rp. 169.617.237.319,37

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp. 3.636.412.891.261,89
b.Surplus/Defisit LO Rp. 84.030.765.908,79
c.Dampak Kumulatif Perubahan Koreksi Ekuitas Rp. 9.854.102.141,34
d.Ekuitas Akhir Rp. 3.730.297.759.312,02

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut.
(2)Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
1. a.Lampiran I : laporan realisasi anggaran terdiri atas; Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program , kegiatan, sub kegiatan , kelompok jenis pendapatan , belanja dan pembiayaan; Hal. ….8 Lampiran I.4 : rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran; Lampiran I.5 : rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
2. b.Laporan II : laporan perubahan saldo anggaran Lebih;
3. c.Lampiran III : laporan operasional;
4. d.Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
5. e.Lampiran V : neraca;
6. f.Lampiran VI : laporan arus kas;
7. g.Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
8. h.Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
9. i.Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10. j.Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11. k.Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
12. l.Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. m.Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
14. n.Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
15. o.Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
16. p.Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
17. q.Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
18. r.Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
19. s.Lampiran XIX : daftar kegiatan – kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali tahun anggaran berikutnya; dan
20. t.Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah; Hal. ….9

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…