DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK, BAB III PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN AIR LIMBAH DOMESTIK; BAB IV PENYEDOTAN AIR LIMBAH DOMESTIK; BAB V PERIZINAN; BAB VI LARANGAN; BAB VII SANKSI ADMINISTRASI; BAB VIII KETENTUAN PIDANA; BAB IX PENYIDIKAN; BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas.
4.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
5.IPAL Komunal adalah IPAL yang menerima air limbah domestic dari jaringan perpipaan airb limbah domestic komunal.
6.Septik tank individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan yang digunakan untuk rumah tangga sendiri.
7.Septik tank komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan dalam skala besar yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

Pasal 2

Maksud pengelolaan air limbah domestik adalah

1.mewujudkan kota yang sehat melalui pengelolaan air limbah domestik dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat;
2.melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan pelestarian lingkungan hidup;
3.meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah

a.terkendalinya pembuangan air limbah domestik;
b.terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan;
c.meningkatnya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB II

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 4

(1)Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan dengan melalui sistem pengolahan air limbah setempat atau terpusat.
(2)Sistem pengolahan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembuangan air limbah domestik kedalam septik tank individual ,septik tank komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal.
(3)Sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Jaringan air limbah domestik pada sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan jaringan perpipaan yang terdiri dari Saluran Induk/Primer, Saluran Penggelontor, Saluran Lateral/Sekunder, Pipa Servis/tersier dan Sambungan Rumah, yang kemudian akan bermuara di IPAL Terpusat.
(2)Saluran Induk/Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pipa besar yang digunakan untuk mengalirkan air limbah dari pipa lateral.
(3)Saluran Penggelontor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sistem penggelontor untuk menjaga aliran pembersih dalam sistem pengolahan limbah yang dangkal.
(4)Saluran Lateral/Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pipa yang membentuk ujung atas sistem pengumpulan air limbah dan biasanya terletak dijalan ataupun tempat-tempat tertentu digunakan untuk mengalirkan air limbah dari pipa servis ke pipa induk.
(5)Pipa Servis/tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pipa yang digunakan untuk menghubungkan pipa sambungan rumah ke pipa lateral.
(6)Sambungan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sambungan saluran pembuangan dari bangunan tempat pemakai yang dihubungkan ke jaringan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Setiap orang atau badan wajib mengelola air limbah domestiknya melalui sistem pengolahan air limbah setempat atau terpusat.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 7

Pengembangan Saluran Lateral/Sekunder, Pipa Servis/tersier dan Sambungan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 8

(1)Pemeliharaan Saluran Lateral/ Sekunder dan Pipa Servis/tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi kewenangan Daerah.
(2)Pemeliharaan Sambungan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi tanggung jawab masyarakat.

Pasal 9

(1)Orang atau Badan yang terjangkau sistem pengolahan air limbah terpusat wajib menyalurkan air limbah domestiknya ke jaringan air limbah terpusat.
(2)Penyambungan air limbah domestik ke jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)Penyambungan pada jaringan air limbah terpusat dapat dikerjakan oleh pemohon dan atau pihak ketiga dengan pengawasan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang dibidang pengelolaan air limbah.
(4)Pembiayaan penyambungan jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemohon.
(5)Bagi masyarakat yang tidak mampu dalam pembiayaan penyambungan sebagaimanadimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah membantu penyambungan jaringan air limbah tersebut baik seluruhnya atau sebagian.

Pasal 10

(1)Orang atau badan di wilayah-wilayah yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan jaringan air limbah domestik terpusat, diwajibkan membuat instalasi pengolahan air limbah setempat berupa septik tank komunal atau IPAL komunal.
(2)Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, diperbolehkan membuat septik tank individual sepanjang secara teknis sanitasi memungkinkan.
(3)Pada wilayah-wilayah yang dekat dengan badan air, masyarakat diwajibkan membangun IPAL Komunal apabila lahan memungkinkan.
(4)Pembangunan instalasi pengolahan air limbah setempat menjadi tanggung jawab penggunanya.
(5)Dalam kondisi tertentu, Pemerintah Daerah membangun instalasi pengolahan air limbah setempat beserta jaringannya, seluruhnya atau sebagian.
(6)Pekerjaan pembangunan instalasi pengolahan air limbah setempat dilaksanakan oleh pemohon dan atau pihak ketiga dengan pengawasan dari SKPD yang berwenang.
(7)Dalam radius tertentu masyarakat wajib menyalurkan air limbah domestiknya kedalam instalasi pengolahan air limbah setempat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitasnya.
(8)Masyarakat wajib melaporkan kepada SKPD yang berwenang apabila akan membangun atau menyambung instalasi pengolahan air limbah setempat.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap instalasi pengolahan air limbah setempat yang telah terbangun.
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban secara berkala melakukan pemantauan terhadap kualitas pengolahan air limbah setempat.
(3)Operasional dan pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah setempat menjadi tanggung jawab penggunanya.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…