DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kapuas

regulasi_utama

Ringkasan

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2017

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017;

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Be bas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 1
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunap Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Intj_onesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 2
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); 3
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 16);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 18);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Ka bupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS Dan BUPATIKAPUAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. l.800.875.599.000,00 bertambah sejumlah Rp. 120.209.991.189,01 sehingga menjadi Rp. l.921.085.590.189,01 dengan rincian sebagai berikut: 4

(1)Pendapatan
1. a.Semula Rp. 1.646.570.549.000,00
2. b.Bertambah/(berkurang) __R....._p_.___8_1_.9_1_3_._3_2_6_.0_0_0-'---,0_0_ Jumlah Pendapatan setelah Rp. 1.728.483.875.000,00 Perubahan
(2)Belanja Daerah
1. a.Semula Rp. 1.800.875.599.000,00
2. b.Bertambah/ (berkurang) __R....._p--'-.___1_2_0_._2_0_9_.9_9_1_._1_89~,,_0_1_ Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.921.085.590.189,01 Surplus/(Defisit) Rp. (192.601.715.189,0l) Setelah Perubahan
(3)Pembiayaan
1. a.Penerimaan 1) Semula Rp. 196.008.650.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) __R....._p_.____8_.2_9_6_._6_6_5._1_8_9_,__,0_1_ Jumlah Penerimaan setelah Rp. 204.305.315.189,01 Perubahan
2. b.Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. Rp. Rp. Jumlah Pembiayaan Netto Rp. Setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Rp. perubahan

Pasal 2

41.703.600.000,00 (30.000.000.000,00) 11.703.600.000,00 192.601. 715.189,01 0,00

(1)Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
2. b.Dana Perimbangan 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan 5 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 95.056.620.000,00 4.240.990.000,00 99.297.610.000,00 l.326.463.926.000,00 20.814.118.000,00 l.347.278.044.000,00 225.050.003.000,00 56.858.218.000,00
  1. 281.908. 221. 000, 00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Pajak Daerah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
2. b.Hasil Retribusi Daerah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 15.933.500.000,00 744.500.000,00 16.678.000.000,00 6.517.300.000,00 369.000.000,00 6.886.300.000,00 3.935.000.000,00 1.590.774.000,00 5.525.774.000,00 68.670.820.000,00 1.536.716.000,00 70.207.536.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenis pendapatan : huruf b terdiri
1. a.Dana Hasil Pajak/Bukan Pajak 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah dana hasil pajak/bukan pajak setelah Perubahan
2. b.Dana Alokasi Umum 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan
3. c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubah an 6 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 180.186.792.000,00 16.065.114.000,00 196.251.906.000,00 881.812.337 .000,00 (15.490.607.000,00) 866.321.730.000,00 264.464.797.000,00 20.239.611.000,00
  1. 284.704.408.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Bibah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pendapatan Bibah setelah Perubahan
2. b.Dana Bagi Basil Pajak dari Provinsi dan Pemerin tah Daerah Lainnya 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Bagi Basil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan
4. d.Pendapatan Lainnya 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan

Pasal 3

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 3.400.000.000,00 58 .436 .400. 000 ,00 61.836.400.000,00 54.776.000.000,00 (10.000.000.000,00) 44.776.000.000,00 166.874.003.000,00 0,00 166.874.003.000,00 0,00 8.421.818.000,00 8.421.818.000,00

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan
2. b.Belanja Langsung 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 949.322.327.000,00 (12.891.859.810,99) 936.430.467.189,01 851.553.272.000,00 133.101.851.000,00 984.655.123.000,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan 7 Rp. Rp. Rp. 636.994.231.000,00 (17.602.710.000,00) 619.391.521.000,00
2. b.Belanja Bunga 1) Semula Rp. 4.000.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. (730.000.000,00) Jumlah belanja bunga setelah Rp. 3.270.000.000,00 Perubahan C. Belanja Hibah 1) Semula Rp. 21.683.600.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 2.708.500.000,00 Jumlah belanja hibah setelah Rp. 24.392.100.000,00 Perubahan
3. d.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp. 9.103.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 175.648.000,00 Jumlah belanja bantuan sosial Rp. 9.278.648.000,00 setelah Perubah an
4. e.Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1) Semula Rp. 2.084.080.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 272.350.000,00 Jumlah belanja Bagi Hasil kepada Rp. 2.356.430.000,00 Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan
5. f.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa, dan Partai Politik 1) Semula Rp. 271.457.416.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 284.352.000,00 Jumlah belanja Bantuan Keuangan Rp. 271. 7 41. 768.000,00 kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, dan Partai Politik setelah Perubahan
6. g.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 4.000.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 2.000.000.189,01 Jumlah belanja tidak terduga Rp. 6.000.000.189,01 setelah Perubahan
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari j enis belanj a :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 1.966.597.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 295.392.000,00 Jumlah belanja pegawai setelah Rp. 2.261.989.000,00 Perubahan
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 438.345.397 .000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 62.111.608.000,00 J umlah belanj a barang dan j asa Rp. 500.457 .005.000,00 setelah Perubahan 8
(1)
1. c.Belanja Modal 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja modal setelah Perubahan

Pasal 4

Rp. Rp. Rp. 411.241.278.000,00 70.694.851.000,00 481.936.129.000,00 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.Penerimaan 1) Semula Rp. 196.008.650.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 8.296.665.189,01 Jumlah penerimaan setelah Rp. 204.305.315.189,01 Perubahan
b.Pengeluaran 1) Semula Rp. 41.703.600.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. (30.000.000.000,00) Jumlah pengeluaran setelah Rp. 11.703.600.000,00 Perubahan

(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Sisa Lebih Perhitungan · Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan Rp. Rp. Rp. 196.008.650.000,00 8.296.665.189,01 204.305.315.189,01
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.· Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan 9 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 30.000.000.000,00 (30. 000. 000. 000 ,00) 0,00 11.703.600.000,00 0,00 11.703.600.000,00

Pasal 5

(1)Untuk mengantisipasi keadaan darurat dan keperluan mendesak, dapat dianggarkan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas.
(2)Keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana alam, bencana sosial dan bencana karena ulah manusia.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas; Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Kapuas menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
g.Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
h.Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
1. 1.Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran- Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas. Diundangkan di Kuala Kapuas pada tanggal 13 November 2017 Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 13 November 2017 BUPATI KAPUAS, ttd BEN BRAHIM S. BAHAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, ttd RIANOVA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 NOMOR 5 NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINS! KALIMANTAN TENGAH: 05, 119/2017 ~- suai Dengan Aslinya · ¥- --«~[~:;>Qif~~i~l"i ukum ~ ~--_,...::: ah Kabupaten Kapuas, 0.. ~ "'1 - , 199103 1 010 ~-'" 11 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATORAN DAERAH KABOPATEN KAPOAS NOMOR 5 TAHON 2017 TENTANG PEROBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABOPATEN KAPOAS TAHON ANGGARAN 2017 I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas 12 i ..

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…