DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN BAB V TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAB VI PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM BAB VII PELAPORAN BAB VIII LARANGAN BAB IX PENGAWASAN BAB X PANITIA PENGAWAS DAERAH BAB XI PENDANAAN BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); SALINAN 4. 5. 6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS dan BUPATI KAPUAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.
8.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
9.Miskin adalah keadaan terhadap ketidakmampuan untuk memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
10.Masyarakat miskin adalah setiap orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Kapuas yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Kartu Domisili Sementara, yang ditandai dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin dan/atau memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah, Kepala Desa atau Pejabat Instansi yang berwenang.
11.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang/sekelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
12.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
13.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
16.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
17.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah dalam APBD untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Kapuas yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.
19.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang di tetapkan oleh Bupati sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
20.Panitia Pengawas Daerah adalah panitia yang melaksanakan pengawasan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan dalam hukum;
c.perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d.keterbukaan;
e.efisiensi;
f.efektifitas; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah untuk menjamin dan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
b.mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di daerah; dan
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi :

a.penyelenggaraan Bantuan Hukum;
b.hak dan kewajiban, tata cara pemberian Bantuan Hukum;
c.penyaluran Dana Bantuan Hukum;
d.pelaporan;
e.larangan;
f.pengawasan;
g.Panitia Pengawas Daerah; dan
h.Pendanaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tidak diberikan terhadap permasalahan hukum sebagai berikut:
1. a.Pelanggaran HAM berat;
2. b.Pelecehan seksual;
3. c.Terorisme; dan
4. d.Narkotika.
(3)Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(4)Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 6

(1)Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.
(2)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
(3)Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
(4)Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.

Pasal 7

Bupati dalam menyelenggarakan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertugas:

a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan Hukum;
b.menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
c.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
d.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
e.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 8

(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati berwenang:
1. a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum; dan
2. b.melakukan Verifikasi dan Akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:
1. a.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah;
2. b.akademisi;
3. c.tokoh masyarakat; dan
4. d.lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.
(3)Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Penerima bantuan hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum wajib:

a.menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
b.membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 11

Pemberi bantuan hukum berhak:

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…