DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kapuas

regulasi_utama

Ringkasan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Be bas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155)
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 16);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 18);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS Dan BUPATIKAPUAS MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp.
b.Belanja Daerah Rp. Surplus/ (Defisit)
c.Pembiayaan
a.Penerimaan Rp.
b.Pengeluaran Rp. Jumlah Pembiayaan Netto 1.842.170.367.000,00
1. 1.982.631.000.000,00 144.719.633.000,00 4.259.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan

Pasal 2

Rp. ( 140.460.633.000,00) Rp. 140.460.633.000,00 Rp. 0,00

(1)Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 97.695.698.000,00
2. b.Dana Perimbangan Rp. l.483.292.894.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 261.181.775.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
1. a.Pendapatan Pajak Daerah Rp.
2. b.Hasil Retribusi Daerah Rp.
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. Yang Dipisahkan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Rp. Sah 19.303.500.000,00 5.795.500.000,00 6.650.000.000,00 65.946.698.000,00 Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
5. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Rp. Pajak
6. b.Dana Alokasi Umum
7. c.Dana Alokasi Khusus Rp. Rp. 331.808.771.000,00 866.321.730.000,00 285.162.393.000,00 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
8. a.Pendapatan Hibah Rp.
9. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp. dan Pemerintah Daerah lainnya
10. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp. Khusus
11. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Rp. Pemerintah Daerah Lainnya

Pasal 3

46.574.000.000,00 53.118.000.000,00 159.989.775.000,00 1.500.000.000,00 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a.Belanja Tidak Langsung Rp. 975.494.400.000,00
b.Belanja Langsung Rp. 1.007.136.600.000,00 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
a.Belanja Pegawai
b.Belanja Bunga
c.Belanja Hibah
d.Belanja Bantuan Sosial
e.Belanja Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintah Desa kepada dan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 623.562.822.000,00 3.600.000.000,00
1. 64.916.571.000,00 10.784.800.000,00 2.335.000.000,00
f.Belanja Bantuan Keuangan kepada Rp. 267.295.207.000,00 Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerin- tahan Desa, dan Partai Politik
g.Belanja Tidak Terduga Rp. 3.000.000.000,00 Belanja Langsung sebagaimana j enis belanj a : dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari
a.· Belanja Pegawai Rp. 2.543.400.000,00
b.Belanja Barang dan Jasa Rp. 529.494.486.000,00
c.Belanja Modal Rp. 475.098.714.000,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
1. a.Penerimaan Rp. 144.719.633.000,00
2. b.Pengeluaran Rp. 4.259.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Rp. 144.719.633.000,00 Anggaran Se belumnya
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Penyertaan Modal (Investasi) Rp. 3.000.000.000,00 Pemerintah Daerah
2. b.Pembayaran Pokok Utang Rp. 1.259.000.000,00

Pasal 5

(1)Untuk mengantisipasi keadaan darurat dan keperluan mendesak, dapat dianggarkan pendanaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana alam, bencana sosial dan bencana karena ulah manusia.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lam piran VI
g.Lampiran VI
h.Lampiran VII
1. 1.Lampiran VIII J. Lampiran IX Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas; Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah; Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; I
k.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
1. 1.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebeluinnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
m.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah, dan
n.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati Kapuas menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas. Diundangkan di Kuala Kapuas pada tanggal Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal BUPATI KAPUAS, ttd BEN BRAHIM S. BAHAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, ttd RIANOVA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINS! KALIMANTAN TENGAH: 06, 138/2017 · Dengan Aslinya kum a.. =-=----st;_:¥-.-~,,_,._-...- h Kabupaten Kapuas, {(. ~::.:.-...:_~·:· ·. 5 199103 1 010 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2018 I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Be bas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155)
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 16);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 18);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS Dan BUPATIKAPUAS MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp.
b.Belanja Daerah Rp. Surplus/ (Defisit)
c.Pembiayaan
a.Penerimaan Rp.
b.Pengeluaran Rp. Jumlah Pembiayaan Netto 1.842.170.367.000,00
1. 1.982.631.000.000,00 144.719.633.000,00 4.259.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan

Pasal 2

Rp. ( 140.460.633.000,00) Rp. 140.460.633.000,00 Rp. 0,00

(1)Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 97.695.698.000,00
2. b.Dana Perimbangan Rp. l.483.292.894.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 261.181.775.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
1. a.Pendapatan Pajak Daerah Rp.
2. b.Hasil Retribusi Daerah Rp.
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. Yang Dipisahkan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Rp. Sah 19.303.500.000,00 5.795.500.000,00 6.650.000.000,00 65.946.698.000,00 Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
5. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Rp. Pajak
6. b.Dana Alokasi Umum
7. c.Dana Alokasi Khusus Rp. Rp. 331.808.771.000,00 866.321.730.000,00 285.162.393.000,00 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
8. a.Pendapatan Hibah Rp.
9. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp. dan Pemerintah Daerah lainnya
10. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp. Khusus
11. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Rp. Pemerintah Daerah Lainnya

Pasal 3

46.574.000.000,00 53.118.000.000,00 159.989.775.000,00 1.500.000.000,00 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a.Belanja Tidak Langsung Rp. 975.494.400.000,00
b.Belanja Langsung Rp. 1.007.136.600.000,00 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
a.Belanja Pegawai
b.Belanja Bunga
c.Belanja Hibah
d.Belanja Bantuan Sosial
e.Belanja Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintah Desa kepada dan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 623.562.822.000,00 3.600.000.000,00
1. 64.916.571.000,00 10.784.800.000,00 2.335.000.000,00
f.Belanja Bantuan Keuangan kepada Rp. 267.295.207.000,00 Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerin- tahan Desa, dan Partai Politik
g.Belanja Tidak Terduga Rp. 3.000.000.000,00 Belanja Langsung sebagaimana j enis belanj a : dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari
a.· Belanja Pegawai Rp. 2.543.400.000,00
b.Belanja Barang dan Jasa Rp. 529.494.486.000,00
c.Belanja Modal Rp. 475.098.714.000,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
1. a.Penerimaan Rp. 144.719.633.000,00
2. b.Pengeluaran Rp. 4.259.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Rp. 144.719.633.000,00 Anggaran Se belumnya
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Penyertaan Modal (Investasi) Rp. 3.000.000.000,00 Pemerintah Daerah
2. b.Pembayaran Pokok Utang Rp. 1.259.000.000,00

Pasal 5

(1)Untuk mengantisipasi keadaan darurat dan keperluan mendesak, dapat dianggarkan pendanaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana alam, bencana sosial dan bencana karena ulah manusia.

Pasal 6

a.Lampiran I
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lam piran VI
g.Lampiran VI
h.Lampiran VII
1. 1.Lampiran VIII J. Lampiran IX Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas; Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah; Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; I
k.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
1. 1.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebeluinnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
m.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah, dan
n.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati Kapuas menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.