DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

a. pembentukan dan kedudukan; b. sifat, tujuan dan fungsi; c. klasifikasi penyiaran; d. media penyiaran, penggunaan frekuensi dan jaringan siaran; e. struktur organisasi; f. pengangkatan, pemeberhentian dan pemberhentian sementara dewan pengawas dan kepala stasiun; g. tata kerja; h. pertanggung jawaban; i. pengangkatan dan pemberhentian pegawai LPPL; j. kegiatan usaha; k. penyelenggaraan penyiaran; l. rencana dasar teknik dan persyaratan teknik perangkat penyiaran; dan m. sumber pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lembaga penyiaran publik lokal diharapkan berfungsi untuk memberikan keseimbangan kepada masyarakat di Daerah dalam memperoleh informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kapuas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3.Udang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaga Negara RI Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaga Negara RI Tahun Nomor 3980);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
12.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/P/M.KOMINFO/2007 tentang Tata Cara dan Kriteria Seleksi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Penyelenggaraan Penyiaran;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);
15.Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
16.Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Pedoman Perilaku Penyiaran; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS dan BUPATI KAPUAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN KAPUAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Kapuas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas selaku pengelola barang milik daerah.
6.Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPP Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan Hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggaraan kegiatan Penyiaran Radio atau Penyiaran Televisi, bersifat Independen, Netral tidak Komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya dapat berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk Radio, dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk Televisi atau/ dengan Lembaga Penyiaran Publik Lainnya.
7.Dewan Pengawas yang selajutnya disebut Dewan Pengawas LPP Lokal Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah organisasi lembaga Penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik lokal.
8.Kepala Stasiun adalah Kepala Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
9.Pegawai adalah pegawai Pemerintah Kabupaten Kapuas yang diperbantukan pada LPPL Kabupaten Kapuas.
10.Masa Perbantuan adalah masa transisi yang dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau pegawai tidak tetap yang bekerja pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kapuas sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan ini.
11.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar maupun yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun yang tidak tidak dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
12.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
13.Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan pada LPPL Kabupaten Kapuas.
14.Siaran Iklan Niaga adalah siaran komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
15.Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dan televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
16.Kanal Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta angkasa tanpa sarana penghantar buatan merupakan ranah publik dan daya alam terbatas.
17.Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelengaraan penyiaran Nasional berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya azas, tujuan fungsi dan arah penyiaran Nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita Nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
18.Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
19.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik LPP Lokal Kabupaten. Kedudukan

Pasal 3

LPP Lokal Kabupaten berkedudukan di Kota Kuala Kapuas dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SIFAT, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)LPP Lokal Kabupaten dalam penyelenggaraan penyiarannya secara kelembagaan bersifat independen, netral dan tidak komersial.
(2)LPPL Kabupaten Kapuas bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui jasa penyiaran dengan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integritas nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) guna membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
(3)Fungsi penyelenggaraan penyiaran LPPL Kabupaten Kapuas adalah sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat terkontrol dan sebagai perekat sosial serta pelestarian budaya bangsa dengan menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat.

BAB IV

KLASIFIKASI PENYIARAN

Pasal 5

LPP Lokal dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dengan klasifikasi sebagai berikut :

a.Siaran TV; dan
b.Siaran Radio FM

Pasal 6

Biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan frekuensi untuk LPP Lokal ditanggung oleh Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas.

Pasal 7

Siaran Radio yang diselenggarakan LPP Lokal namanya adalah RSPD Kabupaten.

Pasal 8

Siaran Televisi yang diselenggarakan LPP Lokal namanya adalah Metro Kapuas.

BAB V

MEDIA PENYIARAN, PENGGUNAAN FREKUENSI DAN JARINGAN SIARAN

Pasal 9

(1)LPP Lokal menyelenggarakan 2 (dua) media siaran yaitu Radio dan Televisi Kapuas.
(2)Masing-masing media siaran sebagaimana pada ayat (1) dapat menggunakan satu saluran frekuensi radio.
(3)Ketentuan penggunaan frekuensi radio mengikuti ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 10

LPP Lokal dapat berjaringan secara program siaran dengan RRI untuk Radio Suaka FM, dan dengan TVRI untuk Televisi Kapuas.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…