DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Indonesia, Kabupaten Karang Asem

Ringkasan

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 8A Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 Pasal II eraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Menimbang BUPATIKARANGASEM, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR 10 TAHUN2011 TENTANGRETRIBUSIPENGENDALIAN MENARATELEKOMUNIKASI TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 3 TAHUN2016 PROVINS! BALI BUPATIKARANGASEM

Pasal 6A

(1)Indeks Peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
1. a.Peruntukan I adalah bangunan menara yang berada di area terbuka seperti sawah, ladang dan perbukitan;
2. b.Peruntukan II adalah bangunan menara yang berada pada pusat keramaian dan perdagangan di pedesaan;
  1. 2.Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 68 sehingga berbunyi sebagai berikut: ( 1) Tingkat penggunaan jasa · menara telekomunikasi didasarkan atas indeks peruntukan dan ketinggian menara.
(2)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan perkalian antara indeks peruntukan dan indeks ketinggian atau dihitung dengan rumus sebagai berikut: Tingkat Penggunaan Jasa = (Indeks Peruntukan x Indeks Ketinggian).

Pasal 6

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAHNOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSIPENGENDALIANMENARATELEKOMUNIKASI. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIKARANGASEM dan DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENKARANGASEM Dengan Persetujuan Bersama Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2

Pasal 8

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 3.407.843,- (tiga juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Ketinggian Indeks Sampai dengan 12 meter 1,0 Lebih dari 12 - 24 meter 1,1 Lebih dari 24 - 36 meter 1,2 Lebih dari 36 - 48 meter 1,3 Lebih dari 48 - 60 meter 1,4 Paling tinggi 72 meter 1,5

(2)Angka Indeks dalam penentuan ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebagai berikut :

Pasal 6B

(1)Indeks Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
1. a.Ketinggian I adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian sampai dengan 12 (dua belas) meter;
2. b.Ketinggian II adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter;
3. c.Ketinggian III adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 24 (dua puluh empat) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) meter;
4. d.Ketinggian IV adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 36 (tiga puluh enam) meter sampai dengan 48 (empat puluh delapan) meter;
5. e.Ketinggian V adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 48 (empat puluh delapan) meter sampai dengan 60 (enam puluh) meter; dan
6. f.Ketinggian VI adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian paling tinggi 72 (tujuh puluh dua) meter. Peruntukan Indeks I 1,0 II 1,2 III 1,4 IV 1,5
7. c.Peruntukan III adalah bangunan menara yang berada pada pusat keramaian dan perdagangan di perkotaan; dan
8. d.Peruntukan IV adalah bangunan menara yang berada pada kawasan pariwisata.
(2)Angka indeks dalam penentuan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 3 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINS! BALI : (3, 37 /2016) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 NOMOR 3. Diundangkan di Amlapura pada tanggal 2 Juni 2016 AERAH KABUPATEN KARANGASEM, Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 22 Juni 2016 \JluP~;'GASEM, / A I GUSTI AYU MAS SUMATRI Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem. Pasal II
(3)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 8A

4.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 4 Angka 2

Pasal 6A

Cukupjelas

Pasal 6B

Cukupjelas II. PASALDEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 6

Cukupjelas I. UMUM Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014, menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasan Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan memperhatikan hal tersebut maka penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Karangasem sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2011 yang menetapkan besaran tarifnya sebesar 2% (dua persen) yang mengambil dari penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat diterapkan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah. PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR 10 TAHUN2011 TENTANGRETRIBUSIPENGENDALIAN MENARATELEKOMUNIKASI TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENKARANGASEM NOMOR3 TAHUN2016 5 Contoh 1: - Sebuah menara telekomunikasi berada pada pusat keramaian di pedesaan dengan ketinggian 40 meter. Besarnya Retribusi yang terutang adalah : Tarif retribusi = Rp. 3.407.843 - Tingkat Penggunaan Jasa = indeks peruntukan x indeks ketinggian = 1,2 x 1,3 = 1,56 - Retribusi = 1,56 x Rp. 3. 407 .843 = Rp. 5.316.235 Ayat (2) Cara menghitung besarnya Retribusi yang terutang yaitu : - Retribusi = tingkat penggunaan jasa x tarif retribusi DESKRIPSI BANYAK NILAI SATUAN JUMLAH KETERANGAN Honorarium 15 Rp. 96 Rp. 15 orang Tim 150.000 216.000.000 sebanyak: 96 Monitoring kali ke Uangmakan 15 Rp. 50.000 96 Rp. lapangan 72.000.000 Transportasi 2 Rp. 96 Rp. 2 kendaraan 300.000 57.600.000 tiap turun ke lapangan Alat tulis Rp. 1 tahun kantor 2.000.000 Biaya Rl2:. pengeluaran 347.600.000 DESKRIPSI MINGGU MENARA 1 TARIF DASAR RETRIBUSI PER BULAN PENGENDALIAN MENARA · TAHUN TELEKOMUNIKASI Kegiatan 96 102 8-10 = Rp. 347.600.000 / 102 Pengawasan Menara = Rp. 3.407.843 dan Pengendalian Menara Telekomunika si Angka 3

Pasal 8

Ayat (1) Cara menghitung tarif Retribusi yaitu : 6 TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENKARANGASEMNOMOR3. Pasal II Cukupjelas . Angka4 Pasal SA Cukup jelas. Contoh 4: - Sebuah menara telekomunikasi berada pada kawasan pariwisata dengan ketinggian 40 meter. Besarnya Retribusi yang terutang adalah : - Tarif retribusi = Rp. 3. 407 .843 - Tingkat Penggunaan Jasa = indeks peruntukan x indeks ketinggian = 1,5 x 1,3 = 1,95 - Retribusi = 1,95 x Rp. 3. 407.843 = Rp. 6.645.293 Contoh 3: - Sebuah menara telekomunikasi berada pada pusat keramaian di daerah perkotaan dengan ketinggian 24 meter. Besarnya Retribusi yang terutang adalah : Tarif retribusi = Rp. 3. 407 .843 - Tingkat Penggunaan Jasa = indeks peruntukan x indeks ketinggian = 1,4 x 1, 1 = 1,54 - Retribusi = 1,54 x Rp. 3. 407 .843 = Rp. 5.248.078 Contoh 2: - Sebuah menara telekomunikasi berada pada pusat keramaian di daerah perkotaan dengan ketinggian 72 meter. Besarnya Retribusi yang terutang adalah : - Tarif retribusi = Rp. 3. 407 .843 - Tingkat Penggunaan Jasa = indeks peruntukan x indeks ketinggian = 1,4 x 1,5 = 2,1 - Retribusi = 2,1 x Rp. 3. 407.843 = Rp. 7.156.470 7

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…