DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Indonesia, Kabupaten Karang Asem

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH BAB III Pengawasan Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa aset daerah berupa jarmgan air bersih diperlukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabu paten Karangasem dalam usaha meningkatkan pelayanan kebutuhan air bersih bagi seluruh masyarakat Kabupaten Karangasem sehingga perlu dilakukan penyertaan modal;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah berupa uang dan barang milik daerah yang menjadi salah satu sumber modal BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyertaan Modal Daerah Berupa Jaringan Air Bersih Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem; BUPATIKARANGASEM, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PENYERTAAN MODAL DAERAH BERUPA JARINGAN AIR BERSIH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 4 TAHUN 2016 BUPATIKARANGASEM PROVINS! BALI

4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5.Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2.Bupati adalah Bupati Karangasem.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIKARANGASEM dan DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENKARANGASEM Dengan Persetujuan Bersama

4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

BAB I

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODALDAERAHBERUPA JARINGANAIR BERSIH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATENKARANGASEM.

Pasal 4

(1)Pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Bupati.
(2)Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM Kabupaten Karangasem melaporkan neraca keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NO URAIANJALUR DISTRIBUSI JUMLAH JARINGANAIR BERSIH (Rp) I 2 3 I Sistem Distribusi Air Minum Jalur Manggis 11.697.715.000,00 2 Sistem Distribusi Air Minum Jalur 9.030.069.000,00 Karangasem 3 Sistem Distribusi Air Minum Jalur Abang 6.963.655.000,00 JUMLAH 27.691.439.000,00

BAB II

BESARAN PENYERTAANMODALDAERAH

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah Berupa Jaringan Air Bersih Kepada PDAM Kabupaten Karangasem adalah sebesar Rp. 27.691.439.000,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Daerah berupa jaringan air bersih adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana PDAM Kabupaten Karangasem sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Karangasem.

6.Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disebut PDAM Kabupaten Karangasem adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Karangasem yang bergerak di bidang pelayanan air minum. daerah yang tidak dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya. 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI: (4, 38/2016) I GEDE ADNYA MULYADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 NOMOR4. Diundangkan di Amlapura pada tanggal Juni 2016 ERAH KABUPATEN KARANGASEM, Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 30 Juni 2016 ~u~1NGASEM, ( d I GUSTI A~' MAS SUMATRI Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam harta kekayaan PDAM Kabupaten Karangasem.
(1)Setelah dilakukannya Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah melakukan serah terima aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 5 4 Besaran penyertaan modal daerah berupa jaringan air bersih kepada PDAM Kabupaten Karangasem merupakan hasil penilaian pada awal Tahun 2016 oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja.

Pasal 4

Cukup jelas. Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

II PASALDEMI PASAL

Pasal 1

Berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa penyertaan modal daerah berupa uang dan barang milik daerah yang menjadi salah satu sumber modal BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian dalam rangka untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dari tahun 2010 sampai saat ini telah menyerahkan pemanfaatan aset yang masih tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem. Sehingga untuk penyerahan aset tersebut sebagai aset tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Keseluruhan aset yang akan diserahkan adalah berupa Jaringan Air Bersih Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem yaitu Sistem Distribusi Air Minum Jalur Manggis, Jalur Karangasem dan Jalur Abang dengan nilai sebesar Rp. 27.691.439.000,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh satujuta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). I UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENKARANGASEM NOMOR4 TAHUN2016 TENTANG PENYERTAANMODALDAERAHBERUPAJARINGANAIR BERSIH KEPADAPERUSAHAANDAERAHAIR MINUMKABUPATENKARANGASEM 5 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM MOMOR 4. Cukup jelas. Cukup jelas.

Pasal 6

Pasal 5 6-. l . .

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem No. 4 Tahun 2016

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODALDAERAHBERUPA JARINGANAIR BERSIH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATENKARANGASEM.

Pasal 4

BESARAN PENYERTAANMODALDAERAH

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODALDAERAHBERUPA JARINGANAIR BERSIH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATENKARANGASEM.

Pasal 4

BESARAN PENYERTAANMODALDAERAH

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014