DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Indonesia, Kabupaten Karang Asem

Ringkasan

Pasal 1 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 9 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2015 Pasal 13 Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; BUPATIKARANGASEM, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 TENTANG NOMOR 6 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM PROVINS! BALI BUPATIKARANGASEM Mengingat Menimbang

9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2
19.Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 3 Rp l.367.577.569.045,00 Rp 1.351.846.276.4 75,30 Rp 15.731.292.569,70 Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

a.pendapatan
b.belanja surplus/ defisit

Pasal 2

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.
(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.laporan operasional;
4. d.neraca;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.

Pasal 1

Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2015. MEMUTUSKAN: BUPATIKARANGASEM dan DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENKARANGASEM Dengan Persetujuan Bersama

20.Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 5); Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4); 4

f.Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 263.427.083,16 dengan rincian sebagai berikut:
e.Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(251.627.083,16) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 28.978.010.016,49
2. 2.realisasi Rp 28.726.382.933,33 Selisih lebih/(kurang) Rp (251.627.083,16)
d.Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 11.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 155.844.273.975,44
2. 2.realisasi Rp 155.856.073.975,44 Selisih lebih/ (kurang) Rp 11.800.000,00 142.597 .556.528,65Rp. ( 126.866.263.598, 95) 15.731.292.569,70 Rp Rp Rp l .511.620.323.425,45 Rp 1.351.846.276.4 75,30 Rp (159.774.046.950,15) belanja rincian
c.Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp 142.597.556.528,65 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.surplus/ defisit setelah perubahan
2. 2.realisasi Selisih lebih/ (kurang)
b.Selisih Anggaran dengan realisasi sejumlah Rp (159.774.046.950,15) dengan sebagai berikut :
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan
2. 2.realisasi Selisih lebih/ (kurang) Rp 1.384.754.059.466,50 Rp 1.367.577.569.045,00 Rp ( 17.176.490.421,50)
3. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan
4. 2.realisasi Selisih lebih/ (kurang)
a.Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (17.176.490.421,50) dengan rincian sebagai berikut: Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Pasal 3

Rp 155.856.073.975,44 Rp 28.726.382.933,33 Rp 127.129.691.042,11

c.pembiayaan
a.penerimaan
b.pengeluaran Pembiayaan Netto 5 136.932.049.762,59 l.309.879.317.060,06 733.053.130.434,41 56.502.322.196,01 135.604.401.523,00 29.982.754.090,00 29.764.526. 930,00 4.458.177 .336,66 0,00
1. 46.794.006.800,00 1.650.312. 900,00 m.beban transfer
n.beban lain-lain Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: Kegiatan Operasional
1. 1.pendapatan Rp 1.381.130.585.918,35
b.pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 252.715.300.681,09
c.pendapatan transfer Rp 991.483.235.474,67
d.Lain-lain Pendapatan yang SAH Rp
1. 2.beban Rp a.beban pegawai Rp b.beban persediaan Rp c.bebanjasa Rp d.beban pemeliharaan Rp e.beban perjalanan dinas Rp f.beban bunga Rp g.beban subsidi Rp h.beban hibah Rp i.beban bantuan social Rp j.beban penyusutan dan amortisasio Rp 108.327.972.475,96 k.beban penyisihan piutang Rp 16.167.983.055,91
2. 1.beban penyisihan investasi non permanen Rp 11.783.443.625.08 Rp 130.721.852.573.04 Rp 5.068.433.120,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 142.860.983.611,81 Rp 155.844.273.975,44 Rp 0,00 Rp 142.860.983.611,81 Rp 142.860.983.611,81 Rp 155.844.273.975,44

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

a.saldo anggaran awal
b.pengguna sal sebagai penerima pembiayaan tahun berjalan
c.sub.total
d.SILPA/SIKPA
e.sub. total
f.koreksi keslahan tahun sebelumnya
g.lain-lain
c.saldo anggaran lebih akhir
1. 1.anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 126.866.263.958,95
2. 2.realisasi .A.llRll,,llllp~_l.._..2......7-......J 2......9~6.-9.....J .......Q........4.......2~, _J 1 Selisih lebih/ (kurang) Rp 263.427 .083, 16 6 358.000,00); 2.134.674.513,96;e. saldo akhir kas FKTP Kenaikan / Penurunan Kas Rp (6.677.026.953,90);
a.saldo awal kas BUD Rp 135.391.131.060,46;
b.saldo akhir kas BUD Rp 128.714.104.106,56;
c.saldo akhir kas di bendahara penerimaan I Rp 70.218.030,00);
d.saldo akhir di bendahara pengeluaran PFK Rp Rp 0,00; 97.078.133.388,47; 97.078.133.388,47; Arus Kas Dari AktivitasTransitoris Rp a.arus masuk kas Rp
b.arus keluar kas Rp (23.736.572. 916,84); 11.800.000,00; 23.748.372.916,84; a.arus masuk kas b.arus keluar kas Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Rp Rp Rp Arus Kas Dari AktivitasInvestasi Rp (162.454.524.995,95); a.arus masuk kas Rp 67.274.150,00; b.arus keluar kas Rp (162.521.799.145,95); Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: Saldo Kas Awalper 1 Januari 2015 Rp 101.404.491.089,31; Arus Kas Dari Aktivitas Operasional Rp 179.514.070.958,89;
a.arus kas masuk Rp 1.234.118.492.090,23;
b.arus kas keluar Rp l.054.604.421.131,34;

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp 1.282.291.042.562,05;
b.jumlah kewajiban Rp 54.379.242.194,75; dan
c.jumlah ekuitas Rp 1.227.911.800.367 ,30;

Pasal 6

Surplus (Defisit)dari kegiatan Operasional Rp. 71.251.268.858,29 Kegiatan Non Operasional Rp. ( 389.397.520,00) Surplus (Defisit)dari kegiatan Non Operasional Rp. ( 389.397.520,00) Surplus (Defisit)Sebelum Pos Luar Biasa Rp 70.861.871.338,29 Rp (608.582.646,00) Rp. 0,00 Rp 608.582.646,00 Rp (608.582.646,00 Rp 70.253.288.692,29 Pos Luar Biasa a.Pendapatan Luar Biasa b.Beban Luar Biasa Jumlah Pos Luar Biasa Surplus/ (Defisit)-LO 7 dan Organisasi; Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; : Laporan Realisasi Anggaran dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja; : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Lampiran 1.1

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Ekuitas Awai Rp l.238.704.761.105,66; Surplus/ deficit-LO Rp 70.253.288.692,29; Dampak kumulatif perubahan kebijakan /kesalahan mendasar Rp (81.046.249.430.65); Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Rp (70.650. 998.202, 71); Ekuitas akhir Rp 1.227. 911.800.367 ,30; Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Pasal 8

Rp 142.952.161.067,27;

g.saldo akhir kas per 31 Desember 2015 Rp 1.242.559.845,94;f. saldo akhir kas BOS 8 Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

: Catatan Atas Laporan Keuangan; dan : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah. : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara; : Daftar Piutang Daerah; : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; · : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; : Laporan Operasional; : Neraca; : Laporan arus kas; : Laporan Perubahan Ekuitas; 9

g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
b.Lampiran II Lampiran 1.10 Lampiran 1.11 Lampiran 1.9 Lampiran 1.8 Lampiran 1.7 Lampiran 1.5 Lampiran 1.6 Lampiran 1.4 NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,PROVINSI BALI: ( 6,51/2016) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 NOMOR 6 SEKRETARIS AERAH KABUPATEN KARANGASEM, Diundangkan di Amlapura pada tanggal 16 Agustus 2016 ~l--'1,.......~SEM' d I GUSTI A U MAS SUMATRI Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 16 Agustus 2016 orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah mi dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agar setiap pengundangan penempatannya Karangasem. Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…