DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2015 berupa laporan keuangan yang memuat : - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih (LPSAL) - Neraca - Laporan Operasional (LO) - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) - Laporan Arus Kas (LAK); dan - Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).8 hlm

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATIKARANGANYAR, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2015 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATENKARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2016 BUPATIKARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH SALINAN Mengingat Menimbang

Mengingat

6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5240);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Menetapkan

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATIKARANGANYAR MEMUTUSKAN :

13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 13);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2015 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 5). Rp 2.003.373.777.000,00 Rp l.775.944.203.663,00 (Rp 227.429.573.337,00) setelah perubahan
2.Realisasi Selisih lebih/ (kurang)

b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 227.429.573.337,00), dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran belanja Rp l.747.594.182.000,00 Rp 1.834.209.380.84 l ,OO Rp 86.615.198.841,00 setelah perubahan
2. 2.Realisasi Selisih lebih/ (kurang) Uraian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:
a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 86.615.198.841,00, dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan

Pasal 3

Rp. 314.620.282.313,00 262.855.105.135,00 6.500.000.000,00 Rp. Rp.

1.Penerimaan
2.Pengeluaran Pembiayaan Netto

d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pasal 2 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
a.Pendapatan Rp. l .834.209.380.841,00
b.Belanja Rp. l .775.944.203.663,00 Surplus/ (Defisit) Rp. 58.265.1 77 .178,00
c.Pembiayaan

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, berupa laporan keuangan yang memuat:
1. a.La po ran Realisasi Anggaran (LRA);
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional (LO);
5. e.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
6. f.Laporan Arus Kas (LAK); dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Rp. 256.355.105.135,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.Jumlah aset Rp 2.639.214.244.404,46
b.Jumlah kewajiban Rp 8.303.407 .607 .00
c.Jumlah ekuitas dana Rp 2.630.910.836.797,46 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2015 sebagai berikut:
a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 261.829.595.806,00
b.Sisa Lebih/Kurang pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 314.620.282.313,00
c.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 314.620.282.313,00

Pasal 4

Rp 255.779.595.000,00 Rp 256.355.105.135,00 Rp 575.510.135,00 setelah perubahan

2.Realisasi Selisih lebih/ (kurang)

f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 575.510.135,00, dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pembiayaan netto 0,00Rp 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00Rp2. Realisasi Selisih lebih / (kurang)
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00, dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp Rp 262.855.105.135,00 Rp 575.510.135,00
2. 2.Realisasi Selisih lebih/ (kurang)
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejurnlah Rp575.510.135,00, dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 262.279.595.000,00
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. 314.044. 772.178,00, dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Defisit setelah perubahan (Rp 255.779.595.000,00)
2. 2.Realisasi (Rp 58.265.177 .178,00) Selisih lebih/ {kurang) Rp 314.044.772.178,00 Pendapatan dan Pasal 1, tercantum Lampiran 1.2 Lampiran I .1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Pasal 10

Pertanggungj a wa ban pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam Lampiran, yang terdiri dari :

a.Lampiran 1 Laporan realisasi anggaran; Rp. 10.196.891.646,00 Rp. 314.708.328.358,00 Rp. 10.000.490.908,00 Rp. 2.667.250,00 Rp. 87.555.137,00 Rp. 248.005.271. 737 ,00 Rp. 290.149.816.106,00
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran
f.Kas di Bendahara Penerimaan
g.Kas di Bendahara Pengeluaran
h.Kas di Badan Layanan Umum Dae rah
i.Saldo kas akhir per 31 Des 2015
c.Koreksi Ekuitas Lainnya
d.Ekuitas Akhir Pasal 9 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos Laporan Keuangan. 1 Januari tahun 2015
b.Arus kas dari aktivitas operasi
c.Arus kas dan aktivitas investasi aset non-keuangan (Rp. 238.259.873.755,00)
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan (Rp. 5.4 74.490.671,00)

Pasal 8

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sarnpai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf e, per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp 2.376.865.650.891,31
b.Surplus defisit-LO Rp 227.546.674.300,84 Pasal 6 Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, per 31 Desember 2015 sebagai berikut:
a.Pendapatan-LO Rp l.939.379.589.293,42
b.Beban Rp l.711.832.914.992,58
c.Surplus defisit-LO Rp 227.546.674.300,84 Rp 26.498.511.605,31 Rp 2.630.910.836.797,46

Pasal 13

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagai rincian lebih Ian jut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 telah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan kinerjab. Larnpiran IX

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…