DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar No. 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menjelaskan tentang penambahan anggaran dari Rp2.052.584.508.000,00 menjadi Rp2.313.306.894.000,00.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATIKARANGANYAR, BUPATIKARANGANYAR PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANCANYAR NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 SALIN AN ..

Mengingat

9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tah un 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. PERATU RAN PENDAPATAN Menetapkan DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATIKARANGANYAR Dengan Persetujuan Ber sarna

19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lernbar an Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
23.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tcntang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pcngadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
24.Peraturan Me nteri Da lam Negeri Nornor 13 Tah un 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Peridapatan da n Belanja Daerah;
26.Peraturan Menteri Dal am Ncgcri Nomor 52 Tahun 2015 ten tang Pedoman Penyusurian Anggaran Pcridapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 20); Rp 1.457.330.903.000,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan l .538.609.267.000,00 (81.278.364.000,00)

b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp 2) Berkurang Rp Rp 250.4 72.357 .000,00 Jumlah Pendapatan Ash Daerah setelah Perubahan

Pasal 2

( 1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :

a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp 216.509.544.000,00 2) Bertambah Rp 33.962.813.000,00 Rp 0,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp 297 .098.856.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 25.899.426.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah Peru bahan 10.000.000.000,00 15.899.426.000,00 2) Pengeluaran a) Semula Rp b) Bertambah Rp Rp 322.998.282.000,00 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 95.246.159.000,00 227.752.123.000,00
c.Pembiayaan 1) Penerimaan a) Semula Rp b) Bertambah Rp (Rp 297.098.856.000,00)Surplus/ (Defisit) Rp 2.313.306.894.000,00 Jumlah Belanja setelah Peru bah an Rp 2.052.584.508.000,00 Rp 260.722.386.000,00
b.Belanja 1) Semula 2) Bertambah Rp 2.016.208.038.000,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp l.967.338.349.000,00 Rp 48.869.689.000,00

Pasal 1

Anggaran P~ndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjurnlah Rp 2.052.584.508.000,00 bertambah sejumlah Rp 260.722.386.000,00, schingga me njadi Rp 2.313.306.894.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan 1) Semula 2) Bertambah 996.164.049.000,00 38.168.427.000,00 116.812.856.000,00 8.522. 799.000,00 21.058. 737 .000,00 l 04 .077 .965.000,00 Rp Jumlah Dana Aloka si Urn urn setelah Perubahan 996.164.049.000,00 0,00
b.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp 2) Bertambah Rp Rp Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan 36.959.080.000,00 1.209.34 7.000,00 Rp Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp 96.503.767.000,00 2) Bertambah Rp 20.309.089.000,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp 8. 138.281.000,00 2) Bertambah Rp 384.518.000,00 Rp Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan 19.919.531.000,00 1.139.206.000,00
b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp 2) Bertambah Rp RpJumlah Pajak Daerah 91.94 7.965.000,00 I 2. 130.000.000,00

(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, tcrdiri dari jcnis pcndapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp 2) Bertambah Rp dimaksud pada ayat ( 1) 308.404. 778.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp 2) Bertarnbah Rp Rp Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan
2. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1) Semula Rp 212.219.538.000,00 2) Bertambah Rp 96.185.240.000,00 837.161.591.000,00Rp Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan 573.375. 723.000,00
  1. 263.785.868.000,00
3. b.Belanja Langsung l) Semula Rp 2) Bertambah Rp Rp 1.4 76.145.303.000,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan

Pasal 3

(1)Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 1.479.208.785.000,00 2) Berkurang Rp (3.063.482.000,00)
  1. 95.944 .800.000,00 .Iurrilah Bantuan Kcuarigan dari Provin si atau dari pe merim ah daerah lain nya setelah Perubahan Rp 0,00 95.944.800.000,00
2. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya 1) Semula Rp 2) Bertambah Rp 108.686.344.000,00Rp Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Peru bahan 108.686.344 .000,00 0,00
3. c.Dana Penvesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp 2) Bertambah Rp 103.533.194.000,00Rp Jumlah Dana bagi Hasil Pajak setelah peru bah an
4. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 1) Semula Rp 103.533.194.000,00 2) Bertambah Rp 0,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hi bah 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 240.440.000,00
  1. 422.998.427 .000,00Rp Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan
2. c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp 505.486.138.000,00 2) Berkurang Rp (82.487.711.000,00) 240.440.000,00Rp Jumlah Pendapatan Hibah setelah Peru bah an 18.534.318.550,00Rp Jumlah Belanja Pegawai setelah Peru bahan 17.015.015.740,00 1.51 Y .302 .810,00
3. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp 2) Bertambah Rp (3} Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja : 2.500.000.000,00Rp Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan 2 .500.000.000,00 0,00
4. f.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp 2) Bertambah Rp 255.620.410.000,00 .Jurnlah Belanja Bant uan Kcuangan setclah Perubahan Rp
5. e.Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp 239.660.910.000,00 2) Bertambah Rp 15.959.500.000,00 12.513. 788.000,00Rp Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan 11.186.750.000,00 1.327 .038.000,00
6. d.Belanja Bagi Hasil l} Semula Rp 2) Bertambah Rp 4.130.000.000,00
  1. 2.743.000.000,00
7. c.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp 2) Bertambah Rp 56.061.44 7 .000,00Rp Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan 48.897.733.000,00 7 .163.714.000,00
8. b.Belanja Hibah 1) Semula Rp 2) Bertambah Rp Rp 1.142.576.658.000,00 Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, terdiri dari jeriis belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1. l 72.833.392.000,00 2) Berkurang Rp (30.256.734.000,00) 6.873.000.000,00Rp Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan 326.000.000,00 Jumlah Periarikan Dari AMU Bank Jateng Setelah Perubahan Rp 0,00 326.000.000,00
2. c.Penarikan dari AMU Bank Jateng 1) Sernula Rp 2) Bertambah Rp Jumlah Penerirnaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp 0,00
3. b.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 314.620.282.000,00Rp Jumlah SiLPA setelah Perubahan
4. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) 1) Semula Rp 95.246.159.000,00 2) Bertambah Rp 219.374.123.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : 10.000.000.000,00 15.899.426.000,00
1. b.Pengeluaran 1) Semula Rp 2) Bertambah Rp 322.998.282.000,00Rp Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 95.246.159.000,00 227.752.123.000,00 25.899.426.000,00Rp J umlah Pengeluaran sete lah Peru bah an

Pasal 4

( 1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a.Penerimaan 1) Semula Rp 2) Bertambah Rp 427.452.217.675,00Rp Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan 237 .264. 762.535,00 I 90.187.455.140,00
c.Belanja Modal I) Semula Rp 2) Bertambah Rp 391.175.054.775,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp
b.Belanja Barang dan Jasa I) Semula Rp 3 I 9.095.944. 725,00 2) Bertambah Rp 72.079.110.050,00
c.Lampiran III
b.Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pernbiavaan;
a.Lampiran I

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Pcrubahan Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

58.576.000,00Rp Jumlah Pembayaran Hutang setelah Perubahan 0,00 58.576.000,00

c.Pembayaran Hutang 1) Semula Rp 2) Bertambah Rp 905.850.000,00 Jumlah Pembayaran Hutang Talangan LUEP Kepada Propinsi setelah Perubahan Rp
b.Pembayaran Hutang Talangan LUEP Kepada Propinsi 1) Semula Rp 0,00 2) Bertarnbah Rp 905.850.000,00 24.935.000.000,00Rpsetelah Perubahan Jumlah Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah

(3)Pengeluaran sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Penyertaan modal/investasi Pemerintah Dae rah 1) Semula Rp 10.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 14.935.000.000,00 1.128.000.000,00Rp Jumlah Sisa Saldo Laba Setelah Peru bah an 0,00 1.128.000.000,00
2. e.Sisa Saldo Laba 1) Semula Rp 2) Bertambah Rp Jumlah Sharing Cadangan Tujuan Dari Bank Jateng Setelah Perubahan Rp 6.924.000.000,00
3. d.Sharing Cadangan Tujuan Dari Bank Jateng 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 6.924.000.000,00 NIP. 19750 ZULFI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KA NGANYAR Hukum ttd SAMS I LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINS! JAWA TENGAH: (14/2016) SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, ttd JULIYATMONO Ditctapkan di Karanganvar pada tanggal 17 Oktober 2016 BUPATI KARANGANYAR, Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 20 Oktober 2016

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan. Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Laporan Keuangan Pernerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Daftar kcgiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnva yang bcl urn dise lcsaikan dan dianggarkan kernbali dularn tahun anggaran ini; Daftar Pinjaman Daeruh dan Obligasi Daerah.1. Lampiran IX

h.Lampiran VIII
g.Lampiran VII
f.Lampiran VI
e.Lampiran V
d.Lampiran IV

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar No. 14 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 6

Dasar hukum (1)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANCANYAR NOMOR 14 TAHUN 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 6

Dasar hukum (1)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANCANYAR NOMOR 14 TAHUN 2016