DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum menjelaskan tentang definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dunia Usaha, dll - Ruang Lingkup - Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan - Sumber Daya Kesehatan - Kewenangan Pemerintah Daerah - Hak dan Kewajiban - Pembinaan dan Pengawasan - Sanksi Administrasi - Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 12);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabu paten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2015 tenlang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (Lembaran Oaerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATIKARANGANYAR sebagai unsur yang merrumpin yang menjadi Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan Pemerin tahan kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan UKP dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b.fasilitas penunjang pelayanan Kesehatan;

BAB III

RUANG LINGKUP Pasal 3 Pengaturan penyelenggaraan UKP bertujuan untuk:

Pasal 2

Penyelenggaraan UKP dilaksanakan berdasarkan azas :

a.perikernanusiaan:
b.keseimbangan;
c.manfaat;
d.perlindungan;
e.keadilan; dan
f.penghormatan hak asasi manusia. pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan Kesehatan perseorangan.
1. 10.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan , serta memiliki pengetahuan dan/ a tau keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan .
2. 11.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat.
3. 12.Formularium adalah daftar obat terpilih yang dibutuhkan untuk pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan.
4. 13.Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik
5. 14.Bah an Medis Ha bis Pakai adalah semua bahan medis yang digunakan sekali pakai langsung dibuang dan tidak bisa di pakai berulang kali kepada pasien.
6. 15.Alat Kesehatan adalah barang atau alat termasuk tiap komponen, bagian atau perlengkapan yang diproduksi, dijual atau dimaksudkan untuk digunakan dalam penelitian dan perawatan kesehatan, diagnosis penyembuhan, peringanan atau pencegahan penyakit, kelainan keadaan badan atau gejalanya pada manusia.

BAB V

FASILITAS PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN Pasal 8 Pendirian Fasilitas Pelayanan Kesehatan diatur dengan mempertimbangkan pemerataan sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 7

( 1} Penyelenggaraan UKP terdiri dari pelayanan pengobatan konvensional, pengobatan tradisional dan pelayanan kebugaran fisik dan kosmetika. (2} Penyelenggaraan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan sendiri dan atau terintegrasi (komplemen ter].

Pasal 6

( 1} Penyelenggara UKP terdiri dari Praktik Perseorangan dan Praktik lnstitusi.

(2)Praktik Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari praktik perawat, praktik bidan, praktik dokter, praktik dokter gigi, praktik fisioterapi, dan praktik akupuntur.
(3)Praktik Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari klinik dan Rumah Sakit.

Pasal 5

(l} Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan perseorangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang sifatnya sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

(2)Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l} meliputi pelayanan Kesehatan tingkat pertama, pelayanan Kesehatan tingkat kedua, dan pelayanan Kesehatan tingkat ketiga.
1. c.sumber daya Kesehatan;
2. d.kewenangan Pemerintah Daerah;
3. e.hak dan kewajiban;
4. f.pembinaan dan pengawasan; dan
5. g.sanksi administrasi. BABIV FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

(1)Sarana prasarana pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Standar sarana prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
(3)Pemenuhan saranaprasarana sesuai standar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi tanggung jawab pemilik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Bagi an Ked ua Sarana Prasarana

Pasal 11

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dilakukan secara adil dan merata oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Penyelenggaraan UKP harus dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan.

(2)fasilitas penunjang pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan institusi; dan
2. b.Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan mandiri.
(3)fasilitas penunjang pelayanan Kesehatan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.laboratorium;
2. b.farmasi;
3. c.fisioterapi dan akupunktur;
4. d.bank darah; dan
5. e.radiologi.
(4)fasilitas penunjang pelayanan Kesehatan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.laboratorium klinik;
2. b.apotik;
3. c.praktik fisioterapi dan akupunktur; dan
4. d.unit transfusi darah.
(5)Penyelenggaraan pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 16

(1)Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk :
1. a.merencanakan penyelenggaraan upaya Kesehatan yang merata dan terjangkau oleh Masyarakat;
2. b.mengatur penataan pendirian Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3. c.mengatur penyebaran dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan se suai kebutuhan Daerah;
4. d.mengeluarkan izin pendirian Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

BAB VII

KEWENANGANPEMERINTAHDAERAH

Pasal 15

( 1) Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Ha bis Pakai pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2)Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai se bagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) sesuai dengan j enis pelayanan yang diselenggarakan.
(3)Pemenuhan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai menjadi tanggungjawab pemilik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(4)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

( 1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus memiliki Forrnulariurn guna menjamin ketersediaan dan keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai.

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada praktik perseorangan.

Pasal 13

( 1) Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(2)Standar Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan jenis pelayanan yang diselenggarakan.
(3)Pemenuhan Alat Kesehatan menjadi tanggung jawab pemilik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…