DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum yang menjelaskan tentang definisi Daerah, Kabupaten, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas Kesehatan, dll - Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup - Peningkatan Kualitas Hidup Ibu dan Anak - Pelayanan Kesehatan - Sumber Daya Tenaga Kesehatan - Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan - Hak, Kewajiban dan Larangan - Wewenang Pemerintah Daerah - Kerja sama - Pembiayaan - Pengawasan dan Pembinaan - Snaksi Administrasi - Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup Ibu dan Anak; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam Lingkungan Provinsi .Iawa Tengah; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Meriular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); a.Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENINGKATANKUALITAS HIDUP IBU DAN ANAK BUPATIKARANGANYAR PROVINS! JAWA TENGAH SALIN AN

6.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lerribaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19);
8.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Kabupaten adalah Kabupaten Karanganyar. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATIKARANGANYAR MEMUTUSKAN:
16.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
17.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 ten tang Pemberian Air Susu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
20.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 ten tang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 12);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2013 ten tang Sistem Kesehatan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Karanganyar Nomor 15);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 46);
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mermmpm pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5.Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur Kesehatan.
6.Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di Daerah.
7.Dunia Usaha adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
8.Pemangku Kepentingan adalah segenap pihak yang terkait dengan permasalahan yang sedang diangkat.
9.Organisasi Profesi adalah suatu organisasi yang anggotanya adalah suatu profesi tertentu.
10.Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan , jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
11.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
12.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna (tingkat kedua dan ketiga) yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
13.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan Masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan Masyarakat yang setinggi- tingginya di wilayah kerjanya.
14.Jaringan Puskesmas adalah pendukung aksesibilitas pelayanan Puskesmas, meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Bidan Desa.
15.Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah merupakan suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk oleh, untuk, dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah Desa/kelurahan yang di dukung oleh Tenaga Kesehatan profesional untuk melakukan upaya Kesehatan promotif, preventif, dan kuratif sesuai dengan kewenangannya di bawah pembinaan teknis Puskesmas.
16.Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah wahana pemberdayaan Masyarakat, yang dibentuk atas dasar kebutuhan Masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama Masyarakat dengan bimbingan dari petugas Puskesmas, lintas sektor, dan lembaga lainnya. 1 7. Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 {dua puluh empat) jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
18.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ a tau Masyarakat.
19.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan layanan Kesehatan dasar.
20.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan layanan Kesehatan rujukan.
21.Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Berkompeten adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berkompeten sesuai peraturan yang ada.
22.Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan tertentu untuk menjalankan praktik pelayanan Kesehatan sesuai dengan profesi dan kompetensinya di tempat dan/ a tau wilayah tertentu.
23.Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
24.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi Bayi dan merupakan sumber gizi utama Bayi yang belum dapat mencerna makanan padat.
25.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut dengan ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada anak usia O (nol) hari sampai 6 (enam) bulan tanpa bantuan pemberian makanan dan minuman selain ASI.
26.Imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin, yakni virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, dibunuh, atau bagian-bagian dari bakteri (virus) tersebut telah di modifikasi.
27.Ibu adalah orang tua perempuan seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.
28.Ibu Hamil adalah Ibu yang mengandung janin di rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa.
29.Ibu Bersalin adalah Ibu yang dalam proses dikeluarkannya hasil konsepsi dari uterus ke dunia luar.
30.Ibu Nifas adalah Ibu yang dalam masa setelah persalinan sampai dengan 6 (enam) minggu setelah persalinan.
31.Bayi adalah masa tahapan kehidupan pertama seorang manusia setelah terlahir dari rahim seorang ibu sampai dengan usia 11 (sebelas) bulan.
32.Bayi Baru Lahir atau disebu_t Neonat~s adalah 1:1-asa kehidupan pertama di luar ra.hirn sa~p~1 dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, dimana terjadi pe_rubahar.i 1~nJ sangat besar dari kehidupan di dalam rahim menja 1 1 luar rahim. i
33.Anak balita adalah ariak usia 12 (dua belas) bulan sampa 59 (Iima puluh sembilan) bulan. .
34.Persalinan Normal adalah proses persalinan secara alami dan spontan dengan resiko rendah. . 35. Persalinan dengan Penyulit adalah p_roses persalman ya:~ disertai dengan penyulit yang beres1ko sedang atau be dalam proses persalinan.
36.Persalinan Tradisional adalah persalinan yang prosesnya ditolong oleh dukun bayi.
37.Program Perencanaan Pers':li.nan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya d1s11:gkat ~4K adalah suatu kegiatan yang difasilitasi oleh bidan .d1 desa/kelurahan dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga, dan Masyarakat dalam merencanakan p~rsa~inan . yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi Ibu Hamil, termasuk perencanaan penggunaan Keluarga Berencana paska persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi Ibu dan Bayi baru lahir.
38.Keluarga Berencana Paska Salin yang selanjutnya disebut KB Paska Salin adalah pemakaian alat/ obat kontrasepsi oleh lbu atau suami segera setelah melahirkan sampai 42 (empat puluh dua} hari setelahnya dengan metode apapun.
39.Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMO adalah Bayi diberi kesempatan mulai menyusu sendiri segera setelah lahir dengan membiarkan kontak kulit Bayi dengan kulit Ibu setidaknya satu jam atau lebih, sampai menyusu pertama selesai.
40.Desa atau Kelurahan Siaga adalah desa atau kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kedaruratan.
41.Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah organisasi nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan faham politik.
42.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
43.Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan Kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabili tatif.
44.Pelayanan Kesehatan Promotif adalah kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi Kesehatan.
45.Pelayanan Kesehatan Preventif adalah kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah Kesehatan/penyakit.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP IBU DAN ANAK.

Pasal 2

Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup Ibu dan Anak dilaksanakan berdasarkan:

a.asas keadilan;
b.asas non diskriminasi;
c.asas manfaat;
d.asas kemanusiaan;
1. 46.Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. 4 7. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam Masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota Masyarakat yang berguna untuk dirinya dan Masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
2. 48.Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disebut KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan angka kematian Ibu, angka kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita.
3. 49.Tenaga Kesehatan Ibu , Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disebut Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, maupun mandiri.
4. 50.Pelayanan Kesehatan lbu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disebut Pelayanan KIBBLA adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa Kesehatan yang mencakup paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah cfektif berhasil menurunkan angka kematian Ibu, angka kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita.
5. 51.Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disebut SPDGT adalah sebuah sistem penanggulangan pasien gawat darurat yang terdiri dari unsur pelayanan pra Rumah Sakit, pelayanan di Rumah Sakit, dan antar Rumah Sakit.
6. 52.Perilaku Hidup Bersih dan Schat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga, kelompok atau Masyarakat mampu menolong diri sendiri di bidang Kesehatan clan berperan aktif dalam mewujudkan Kesehatan Masyarakat.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 6

Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Ibu dan Anak, terdiri atas:

a.Pelayanan Kesehatan Promotif;
b.Pelayanan Kesehatan Preventif;
c.Pelayanan Kesehatan Kuratif; dan
d.Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif.
a.peningkatan kualitas hidup lbu dan Anak;
b.pelayanan kesehatan;
c.sumber daya Tenaga Kesehatan;
d.peran serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
e.hak, kewajiban, dan larangan;
f.tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
g.kerjasama;
h.pembiayaan;
1. 1.pembinaan dan pengawasan; J. sanksi administrasi; dan
k.ketentuan peralihan.

BAB III

PENINGKATANKUALITASHIDUP IBU DAN ANAK PasalS Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup Ibu dan Anak dalam Peraturan Daerah mi, meliputi:

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a.mewujudkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas;
b.menurunkan angka kematian Ibu, angka kematian Bayi, dan angka kematian Anak Balita;
c.meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan lbu dan Anak;
d.memberdayakan peran serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan; dan
e.mendorong perubahan perilaku Masyarakat dan pemberi pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap Peningkatan Kualitas Hidup lbu dan Anak.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam upaya untuk Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup Ibu dan Anak.

e.asas keseimbangan; dan
f.asas perlindungan.

Pasal 10

( 1) Pelayanan Kesehatan Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

a.skrining Kesehatan;

Pasal 9

Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan Preventif, meliputi :

a.Ibu dan Anak;
b.keluarga;
c.Masyarakat; dan
d.Pemerintah.

Pasal 8

Bentuk Penyelenggaraan promosi Kesehatan, antara lain :

a.penyuluhan Kesehatan;
b.advokasi Kesehatan;
c.penggalangan dukungan sosial;
d.gerakan pemberdayaan Masyarakat, mengidentifikasi potensi wilayah yang berkaitan dengan masalah kesehatan; dan
e.pengembangan media penyuluhan.

Pasal 7

Pelaya~an Kesehatan Promotif, meliputi :

a.penmgkatan . kemitraan dengan lintas pro ram linta sektoral, duma. usaha, dan pendidikan dala~ melakuka~ upaya prornosi kepada Masyarakat tentang pentingnya Kualitas Hidup Ibu clan Anak;
b.penyelenggaraan upaya penambahan Kualitas Hidup Ibu dan Anak kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
c.peningkatan kompetensi tenaga promosi kepada Tenaga Kesehatan khususnya dalam upaya promosi peningkatan kualitas hidup Ibu dan Anak;
d.pemberian promosi kepada Masyarakat melalui media kelompok yang ada, dalam rangka meningkatkan Kualitas Hidup lbu dan Anak;
e.pemberdayaan UKBM yang ada untuk memberikan pemahaman dan kesadaran tentang Kesehatan khususnya Ibu dan Anak;
f.peningkatan peran serta Masyarakat, tokoh Masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam upaya memberikan pemahaman kesadaran kepada Masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan Kesehatan lbu dan Anak;
g.pembudayaan perilaku hidup sehat bagi individu, keluarga, dan Masyarakat guna mendukung Kualitas Hidup Ibu dan Anak; dan
h.pemberian suplemen kepada Ibu dan/ atau Anak dapat berupa suplemen fisik dan/ atau suplemen non fisik.

Pasal 11

( 1) Pelayanan Kesehatan Kuratif dilaksanakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kompeten baik tingkat dasar maupun rujukan.

(2)Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terstruktur, terukur berjenjang, bermutu, dan terstandar.
(3)Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selalu meningkatkan kompetensi Tenaga Kesehatannya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kebutuhan pelayanan.
1. b.deteksi dini terhadap faktor resiko;
2. c.pemeliharaan Kesehatan.; dan . a pemberian
3. d.memberikan intervens1 tek~1s . berup lmunisasi diutamakan Imumsas1 dasar wajib dan pemberian suplemen. . di k d ela anan Kesehatan Preventif sebaga1man.a ima su .
(2)~ala: Pasal 9 huruf b, dilakukan dengan kegiatan scbagar berikut : 1- H'd lbu dan
1. a.memberikan pengertian tentang Kua itas 1 up Anak; ik
2. b.memberikan pengertian tentang faktor rest o yang dapat membahayakan Ibu dan ~nak; dan
3. c.mewujudkan peran serta suami dan anggota kelu~rga lain dalam melaksanakan Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Ibu dan Anak. . .
(3)Pelayanan Kesehatan Preventif sebegaimana d1maksu~ dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
1. a.memberikan pengertian tentang Kualitas Hidup Ibu dan Anak;
2. b.memberikan pengertian tentang faktor resiko yang dapat membahayakan Masyarakat; dan
3. c.mewujudkan peran Masyarakat dalam melaksanakan Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Ibu dan Anak.
(4)Pelayanan Kesehatan Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memfasilitasi dan menjamin terselenggaranya Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Ibu dan Anak;
2. b.menyusun, merumuskan, merietapkan, dan memfasilitasi sumber daya program Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Ibu dan Anak; dan
3. c.menyusun, merumuskan, dan menetapkan peraturan penyelenggaraan program se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 1

Pasal 14

(1)Penanganan terhadap Ibu Hamil, meliputi :
1. a.penyampaian informasi kepada Ibu Hamil yang diperiksa, suami dan/ a tau keluarganya mengenai Ibu Hamil yang terdeteksi terutarna yang memiliki gangguan;
2. b.pemberian perhatian dan penanganan khusus kepada Ibu Hamil yang terdeteksi terutama yang memiliki gangguan;dan
3. c.penanganan kasus gawat darurat, dimana Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menolak Ibu Hamil untuk periksa dan/ a tau meminta uang muka.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…