DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Perauran Daerah ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum yang menjelaskan tentang definisi Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah, Pedagang Kaki Lima, dll - Ruang Lingkup dan Tujuan - Penataan PKL - Pemberdayaan PKL - Hak dan Kewajiban - Larangan - Monitoring dan Evaluasi - Pembiayaan - Sanksi Administrasi - Ketentuan Penyidikan - Ketentuan Pidana - Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan keselarasan aktifitas pedagang kaki lima dengan kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan, diperlukan penataan pedagang kaki lima;
b.bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha pedagang kaki lima yang merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan pedagang kaki lima;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Bupati melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; Menimbang DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATIKARANGANYAR, PERATURAN DAERAH KABUPATENKARANGANYAR NOMOR t TAHUN 2016 TENTANG PENATAANDAN PEMBERDAYAANPEDAGANG KAKI LIMA BUPATIKARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH SALIN AN '\ Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabu paten Karanganyar.
2. 2.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. 3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu paten Karanganyar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. 4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. 5.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan clan jasa dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. 6.Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKARANGANYAR dan BUPATIKARANGANYAR

5.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pendayagunaan Tanah Negara Untuk Pedagang Kaki Lima;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 53). Menetapkan

(1)Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.

Pasal 4

a.memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
c.untuk mewujudkan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III

PENATAANPKL Tujuan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL adalah :

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah mi meliputi Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 2

7.Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8.Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/ atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/ atau swasta.
9.Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
10.Tanda Daftar Usaha PKL yang selanjutnya disingkat TDU PKL adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas Lokasi PKL sesuai peruntukannya dan Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) dilakukan berdasarkan:
1. a.identitas PKL;
2. b.Lokasi PKL;
3. c.jenis tempat usaha;
4. d.bidang usaha; dan
5. e.modal usaha.
(2)Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan sebagai · dasar untuk Penataan dan Pemberdayaan PKL. ( 1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan PKL.
(2)Tahapan dalam melakukan pendataan PKL se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan pejabat yang ditunjuk dengan cara antara lain:
1. a.membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
2. b.memetakan lokasi; dan
3. c.melakukan validasi/ pemutakhiran data.

Pasal 6

a.pendataan PKL;
b.pendaftaran PKL;
c.penetapan lokasi PKL;
d.pemindahan PKL.
e.penghapusan Lokasi PKL; dan
f.peremajaan Lokasi PKL.

Pasal 5

(2)Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 7

(1)Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
(2)Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.kendaraan bermotor roda dua;
2. b.kendaraan bermotor roda tiga; dan
3. c.kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Pasal 13

(1)Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain:
1. a.gelaran;
2. b.lesehan;
3. c.tenda; dan
4. d.selter.
(2)Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain:
1. a.tidak bermotor; dan
2. b.bermotor. Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 11

Paragraf 3 Jenis Tempat Usaha Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 10

( 1) Lokasi PKL sesuai perun tukannya se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

a.Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
b.Lokasi PKL yang bersifat sementara.

(2)Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
(3)Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…