DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 27 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban, Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak, Upaya Kesehatan Bayi dan Anak Penyandang Disabilitas, Sistem Informasi Kesehatan, Sinergitas, Kerja Sama dan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan kesehatan bayi dan anak harus dilakukan secara terencana, sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan dan akuntabel melalui peraturan yang humanis dan berkeadilan dalam mendukung kualitas bayi dan anak sebagai generasi bangsa yang sehat dan cerdas, penghapusan tengkes (stunting), dan penurunan angka kesakitan, kematian dan kedisabilitasan bayi dan anak;
c.bahwa untuk memberikan arah, pedoman dan landasan hukum penyelenggaraan kesehatan bayi dan anak, serta pemenuhan dan pelindungan hak terhadap kesehatan bayi dan anak, perlu dibentuk peraturan daerah mengenai penyelenggaraan kesehatan bayi dan anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATI KARANGANYAR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN BAYI DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Penyelenggaraan adalah serangkaian tindakan yang terencana, sistematis, terpadu, dan berkesinambungan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan.
6.Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
7.Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
9.Kesehatan Bayi dan Anak adalah keadaan sehat pada Bayi dan Anak, baik secara fisik, jiwa maupun sosial untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan Bayi dan Anak dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan Kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan Kesehatan.
10.Kesehatan Bayi adalah keadaan sehat pada Bayi yang ditujukan untuk menjaga Bayi tumbuh dan berkembang dengan sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kedisabilitasan Bayi.
11.Kesehatan Anak adalah keadaan sehat pada Anak yang ditujukan untuk menjaga Anak tumbuh dan berkembang dengan sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kedisabilitasan Anak.
12.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
13.Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
14.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada Bayi dan Anak untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan Bayi dan Anak dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
15.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada Bayi dan Anak dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
16.Sumber Daya Kesehatan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
17.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat dengan ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
18.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut dengan ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
19.Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/ meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
20.Masyarakat adalah orang-perseorangan atau kelompok orang.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan hukum dalam menjamin peningkatan derajat Kesehatan Bayi dan Anak dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berkualitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan kesejahteraan dan pelindungan terhadap Bayi dan Anak melalui Pelayanan Kesehatan berkualitas;
b.meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak untuk mewujudkan Bayi dan Anak yang sehat, cerdas dan berkualitas, menurunkan tengkes (stunting), menurunkan angka kesakitan dan kematian Bayi dan Anak;
c.mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
d.mewujudkan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.hak dan kewajiban;
c.pelaksanaan Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak;
d.upaya Kesehatan Bayi dan Anak penyandang disabilitas;
e.sistem informasi Kesehatan;
f.sinergitas, kerja sama dan kemitraan;
g.peran serta Masyarakat;
h.pembinaan dan pengawasan; dan
i.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memiliki kewenangan Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak.
(2)Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab:
1. a.merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan Bayi dan Anak yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh Masyarakat;
2. b.meningkatkan dan mengembangkan Upaya Kesehatan Bayi dan Anak dalam rangka meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak;
3. c.atas ketersediaan lingkungan yang sehat bagi Bayi dan Anak;
4. d.atas ketersediaan Sumber Daya Kesehatan dalam Upaya Kesehatan Bayi dan Anak;
5. e.atas ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta informasi dan edukasi Kesehatan;
6. f.pelindungan kepada Bayi dan Anak dan Sumber Daya manusia Kesehatan;
7. g.perencanaan, pemenuhan, pendayagunaan, dan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
8. h.memberdayakan dan mendorong partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak;
9. i.menggerakan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan upaya Kesehatan Bayi dan Anak; dan
10. j.menetapkan kebijakan Daerah dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan Kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
(3)Bupati dalam melaksanakan kewenangan dan tangggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
(4)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dalam melaksanakan tugas pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain dan pemangku kepentingan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Setiap Bayi baru lahir berhak untuk:
1. a.mendapatkan pelayanan neonatal essensial sesuai standar yang bertujuan untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
2. b.mendapatkan penanganan komplikasi sesuai standar pelayanan minimal bidang Kesehatan untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
3. c.mendapatkan pelayanan rawat gabung;
4. d.mendapatkan pelayanan skrining;
5. e.pemberian ASI Eksklusif;
6. f.pelayanan rujukan berjenjang;
7. g.Imunisasi dasar yang berkualitas; dan
8. h.rujukan kasus ke fasilitas Kesehatan yang kompeten.
(2)Setiap Bayi dan Anak balita berhak untuk:
1. a.mendapat surat keterangan lahir yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan sebagai persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran;
2. b.mendapat ASI eksklusif sampai usia 6 (enam) bulan;
3. c.mendapatkan ASI sampai dengan usia 2 (dua) tahun;
4. d.mendapatkan gizi sesuai kebutuhan melalui pemberian makanan pendamping ASI sejak usia 6 (enam) bulan;
5. e.mendapatkan Imunisasi dasar lengkap bagi Bayi;
6. f.pemberian Imunisasi lanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.mendapatkan pelayanan stimulasi dan deteksi dini tumbuh kembang serta pemeriksaan gigi secara berkala;
8. h.mendapatkan pelayanan sesuai standar manajemen terpadu Bayi muda berupa penilaian kondisi Bayi, klasifikasi membuat keputusan mengenai kemungkinan penyakit, tindakan dan pengobatan, konseling dan pelayanan tindak lanjut pada saat kunjungan ulang serta asuhan klinis dan perawatan sesuai standar di rumah sakit rujukan;
9. i.mendapatkan lingkungan yang bersih dan aman dari bahan-bahan yang merugikan Kesehatan dan keselamatan Bayi; dan
10. j.mendapatkan perlindungan, pendidikan Kesehatan, rasa aman dan nyaman dari orang tua, guru dan Masyarakat.
(3)Setiap Anak berhak untuk:
1. a.mendapatkan asuhan Kesehatan Anak serta perawatan berkualitas di sarana Pelayanan Kesehatan untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
2. b.mendapatkan Imunisasi lanjutan lengkap dan berkualitas;
3. c.mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan mempunyai instrumen/pencatatan pertumbuhan dan perkembangan;
4. d.mendapatkan lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan Kesehatan dan keselamatan Anak;
5. e.mendapatkan perlindungan, pendidikan Kesehatan dan reproduksi, rasa aman dan nyaman dari orang tua, guru dan masyarakatnya;
6. f.terlindungi dari pengaruh negatif media yang nantinya berdampak negatif terhadap perkembangan jiwa; dan
7. g.mendapatkan informasi mengenai Kesehatan reproduksi remaja.

Pasal 7

Setiap Bayi dan Anak penyandang disabilitas dan keluarganya berhak:

a.memperoleh akses atas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar, aman, bermutu, dan terjangkau;
b.memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dan dipahami sesuai ragam disabilitas;
c.memperoleh kesamaan dan kesempatan dalam menentukan Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
d.memperoleh pelindungan dari tindak kekerasan, dan perdagangan orang;
e.memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah sesuai dengan kebutuhan;
f.memperoleh pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
g.memperoleh pelindungan dalam penelitian dan pengembangan Kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Pasal 8

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak berhak:

a.mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Bayi dan Anak;
b.mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari keluarga Bayi dan Anak;
c.mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.mendapatkan perlindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan;
e.mendapatkan jaminan Kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mendapatkan pelindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;
g.mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya; dan/atau
i.menolak keinginan keluarga Bayi dan Anak atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Setiap Bayi, Anak dan keluarganya dalam Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak mempunyai kewajiban:
1. a.memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
2. b.mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
3. c.mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
4. d.memberikan imbalan jasa atas Pelayanan Kesehatan yang diterima.
(2)Pemberian informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mengenai:
1. a.data diri Bayi dan Anak;
2. b.riwayat penyakit, pemeriksaan, tindakan, dan obat yang pernah diterima; dan
3. c.masalah Kesehatan Bayi dan Anak yang dirasakan saat diperiksa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan Bayi dan Anak atau keluarganya.

Pasal 10

(1)Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak berkewajiban:
1. a.memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Bayi dan Anak;
2. b.memperoleh persetujuan dari Bayi dan Anak atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
3. c.menjaga rahasia Kesehatan Bayi dan Anak;
4. d.membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
5. e.merujuk Bayi dan Anak ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi yang sesuai.
(2)Rahasia Kesehatan Bayi dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…