DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pembangunan Desa merupakan rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat agar turut serta dalam proses pembangunan di desa;
c.bahwa Kerja sama desa merupakan upaya untuk mendorong pertumbuhan bagi desa dan masyarakat desa;
d.bahwa Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang Pembangunan Desa dan Kerja sama Desa, sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Desa dan Kerja sama Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); BUPATIKARANGANYAR PROVINS! JAWA TENGAH SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATI KARANGANYAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DESA DAN KERJA SAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
5.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
6.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
7.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
9.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
10.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23.Pihak Ketiga adalah orang atau pihak lain yang berkedudukan di luar Pemerintah dan/atau Pemerintah Desa.

BAB II

PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan.

Pasal 3

(1)Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka, meliputi :
1. a.RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
2. b.RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3)RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(4)Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dokumen perencanaan di Desa.
(5)RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan APBDesa.

Pasal 4

(1)RPJM Desa mengacu pada RPJM Daerah.
(2)RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
(3)RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas pembangunan Daerah.
(4)RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

Pasal 5

(1)Dalam rangka menyusun RPJM Desa, Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.kepala Desa selaku pembina;
2. b.sekretaris Desa selaku ketua;
3. c.ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
4. d.anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
(3)Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
(4)Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
(5)Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kegiatan :
1. a.penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah;
2. b.pengkajian keadaan Desa;
3. c.penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
4. d.penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
(6)Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
(7)Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.

Pasal 6

(1)BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.
(3)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas dan menyepakati sebagai berikut :
1. a.laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
2. b.rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
3. c.rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(4)Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.
(5)Atas hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim menyusun Rancangan RPJM Desa dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa.
(6)Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
(7)Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
(8)Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 7

(1)RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2)RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(3)RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi uraian :
1. a.evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
2. b.prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
3. c.prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
4. d.rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
5. e.pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
(4)RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
(5)RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
(6)RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDesa tahun berikutnya.

Pasal 8

(1)BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
(2)Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
(3)BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 9

(1)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
1. a.mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
2. b.menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
3. c.membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
(2)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa.
(3)Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
(4)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa untuk pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…