DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karanganyar

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 Kepala Desa

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 ten tang Kcpala Desa perlu diubah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; tentang dalam
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); • •
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Tahun 2015 ten tang Pemberhentian Kepala Desa; Negeri Nomor 82 Pengangkatan dan
8.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 ten tang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 44); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan Menetapkan BUPATIKARANGANYAR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 44), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 1, angka 2, angka 6, angka 10, angka 14, angka 22, dan angka 24 diubah, dan diantara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 18A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerin tahan Dae rah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. • •
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6.Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu!, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Perangkat Desa sebagai unsur Pemerintahan Desa. Desa dibantu penyelenggara
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah .
11.Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihaan Kepala Desa. • •
16.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Ka bu paten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17.Calon Kepala Desa adalah Sakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18.Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 18A. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19.Daftar Pemilih adalah daftar nama Penduduk Desa yang disusun menurut abjad untuk masing-masing RT pada wilayah Dusun.
20.Hari adalah hari kerja .
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatus Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
25.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
26.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. • •
27.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
28.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar nama penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Desa yang disusun menurut abjad untuk masing-masing RT pada wilayah Dusun.
29.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
30.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
31.Daftar Pemilih Tam bahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih, karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
2.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

( 1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.dihapus;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penJara;
1. 1.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; • • J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah;
1. 1.bebas narkoba yang dibuktikan dengan keterangan Dokter Rumah Sakit Umum Daerah; dan
m.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

(2)Calon Kepala Desa terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa, harus bertempat tinggal di Desa setempat.

3.Pasal 47 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati, karena :
1. a.tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
2. b.melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
3. c.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan; dan
4. d.Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/ a tau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
(2)Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46, sebelum diberhentikan sementara dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(3)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
1. a.peringatan pertama oleh Camat; dan
2. b.peringatan Kedua oleh Bupati.
(4)Apabila Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan permasalahannya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan pertama oleh Camat, maka Bupati memberikan peringatan kedua berdasarkan laporan Camat.
(5)Apabila Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan permasalahannya dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari setelah peringatan kedua, maka Bupati dapat memberhentikan sementara atas usulan BPD. •
(6)Dalam ha! BPD tidak mengusulkan pemberhentian sementara dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah berakhirnya jangka waktu penyelesaian setelah peringatan kedua, BPD dianggap telah mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa.
(7)Pem berhen tian semen tara se bagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 6 (enam) bulan.
(8)Dalam ha! pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, maka Bupati menetapkan pemberhentian Kepala Desa dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4).
(9)Dalam ha! Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

5.Pasal 50 dihapus .
6.Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dan huruf d, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

7.Pasal 52 dihapus.
8.Ketentuan ayat (1) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : • Pasal 53

(1)Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dan huruf d, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
(2)Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara se bagaimana dimaksud pad a aya t ( 1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. • •

9.Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dan huruf d, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

10.Ketentuan ayat (1) Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

(1)Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, dan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak le bih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
(2)Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

11.Ketentuan ayat ( 1) Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

( 1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari unsur Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa defini tif.
(3)Kepala Desa definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(4)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan. • •
(5)Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai dengan habisnya sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan. Peraturan Daerah diundangkan. !Ill Pasal II mulai berlaku pada tanggal Agar setiap pengundangan penempatannya Karanganyar. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Dae rah m1 dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ditetapkan di Karan_ganyar pada tanggal M Jta7Ztt....-~tv Mib ~UPAT!r~ {""'JULIYATMONO Diundangkan di Karanganyar pada tanggal <>y..........,~~ bw hJ./b SEKRETARIS D ERA KABUPATEN KARANGANYAR, ARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR /<1.-.c NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINS! JAWA TENGAH: (12/2016) • • Huruf f Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Surat keterangan dari Ketua Negeri bahwa tidak sedang hukuman pidana penjara. Pengadilan menjalani Huruf i Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih. Huruf j Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Huruf k Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah. Hurufl Bebas narkoba dibutkikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah. Hurufm Surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan . Ayat (2) Cukup jelas.

3.Pasal 49 Cukup jelas.
4.Pasal 51 Cukup jelas.
5.Pasal 53 Cukup jelas.
6.Pasal 54 Cukup jelas.
7.Pasal 55 Ayat (I) Yang dimaksud dengan "tidak lebih dari 1 (satu) tahun" adalah 1 (satu) tahun atau kurang. Ayat (2) Cukup jelas.
8.Pasal 56 Pasal II Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "musyawarah Desa" adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu (bukan musyawarah BPD), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa terhitung sejak yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. • Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR .f>.'f •

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…