DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karanganyar

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tindakan membentuk, menghapus, menggabung, merubah status, dan menetapkan Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di desa, maka perlu dilakukan Penataan Desa;
c.bahwa Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang Penataan Desa, sehingga dapat menjadi pedoman dalam menyelenggarakan Penataan Desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); BUPATIKARANGANYAR PROVINS! JAWA TENGAH SALINAN
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATI KARANGANYAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
5.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karanganyar.
7.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
8.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
10.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
11.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20.Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
21.Penataan Desa adalah tindakan membentuk, menghapus, menggabung, merubah status, dan menetapkan Desa.
22.Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
23.Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada.
24.Penggabungan Desa adalah tindakan penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru.
25.Perubahan Desa adalah tindakan merubah Desa menjadi Kelurahan dan atau sebaliknya.
26.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENATAAN DESA

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan Penataan Desa.
(2)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan :
1. a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. d.meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
5. e.meningkatkan daya saing Desa.
(4)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.pembentukan;
2. b.penghapusan;
3. c.penggabungan;
4. d.perubahan status; dan
5. e.penetapan Desa.

Pasal 3

(1)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
(2)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 4

Pembentukan Desa diprakarsai oleh :

a.Pemerintah; atau
b.Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.
(2)Prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian terkait.
(3)Usul prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 6

(1)Usul prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibahas oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemerintahan Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian pemrakarsa, serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
(2)Dalam hal hasil pembahasan usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati untuk membentuk Desa, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemerintahan Dalam Negeri menerbitkan keputusan persetujuan pembentukan Desa.
(3)Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Daerah dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa.
(4)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah ditetapkan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 7

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa :

a.pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
b.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
(2)Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 9

Pembentukan Desa harus memenuhi syarat :

a.batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
b.jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
c.Setiap Desa paling sedikit 4 (empat) Dusun, setiap Dusun paling sedikit 2 (dua) Rukun Warga, setiap Rukun Warga paling sedikit 3 (tiga) Rukun Tetangga dan setiap Rukun Tetangga paling sedikit 40 (empat puluh) Kepala Keluarga;
d.wilayah Desa merupakan satu kesatuan wilayah yang menjadi kekuasaan dan kewenangannya;
e.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
f.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
g.batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
h.sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
i.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
(2)Rencana pemekaran Desa dibahas oleh BPD induk dalam Musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
(3)Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
(4)Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…