DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2022

Nomor: 15
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Deteksi Dini Bab III Antisipasi Dini Bab IV Pencegahan Bab V Pemberantasan Bab VI Penanganan Bab VII Kelembagaan Bab VIII Sarana, Prasarana dan Suber Daya Manusia Bab IX Kerja Sama Bab X Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Bab XI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bab XII Pembinaan dan Pengawasan Bab XIII Sistem Data dan Informasi Bab XIV Penghargaan Bab XV Pembiayaan Bab XVI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mengingat . ^ Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATI KARANGANYAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Karanganyar.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan.
6.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
7.Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
8.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
9.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
10.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11.Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menangani pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika.
12.Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
13.Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
14.Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
15.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
16.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun Sosial, agar bekas pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi Sosial dalam kehidupan Masyarakat.
17.Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian pecandu Narkotika, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika ke Masyarakat setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
18.Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tersembunyi.
19.Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan Pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
20.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
21.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
22.Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Deteksi Dini;
b.Antisipasi Dini;
c.Pencegahan;
d.Pemberantasan;
e.Penanganan;
f.kelembagaan;
g.sarana, prasarana, dan sumber daya manusia;
h.kerja sama;
i.partisipasi dan pemberdayaan Masyarakat;
j.monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
k.pembinaan dan pengawasan; L sistem data dan informasi;
m.penghargaan; dan
n.pembiayaan.

BAB II

DETEKSI DINI

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Deteksi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan :
1. a.pengumpulan bahan keterangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. b.pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
3. c.pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan Daerah dan Masyarakat.
(3)Pelaksanaan Deteksi Dini dapat melibatkan Masyarakat dan satuan tugas.

BAB III

ANTISIPASI DINI

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Antisipasi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
1. a.memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
2. b.melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekusor Narkotika;
3. c.bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
4. d.melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan pejabat publik;
5. e.melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan Masyarakat;
6. f.melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. g.melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, siswa dan mahasiswa baru serta pengangkatan jabatan publik atau profesi; dan
8. h.membentuk satuan tugas atau relawan anti Narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan Masyarakat.
(3)Dalam melakukan upaya Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Daerah, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional, dan instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tes urin di lingkungan Satuan Pendidikan sebagai persyaratan penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil Deteksi Dini, Antisipasi Dini dan/atau data pendukung lainnya.
(3)Perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal dan Masyarakat.

Pasal 6

(1)Bentuk Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu:
1. a.sosialisasi;
2. b.edukasi;
3. c.pembentukan satuan tugas atau relawan;
4. d.pembentukan Desa bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
5. e.pemberdayaan Masyarakat.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.seminar;
2. b.keagamaan;
3. c.penyuluhan;
4. d.seni dan budaya;
5. e.sosial;
6. f.kampanye;
7. g.pengumuman; dan/atau
8. h.iklan sosial.
(3)Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.integrasi materi pembelajaran;
2. b.karya tulis ilmiah;
3. c.lokakarya;
4. d.workshop;
5. e.bimbingan teknis;
6. f.pelatihan Masyarakat;
7. g.outbond; dan/atau
8. h.perlombaan.
(4)Satuan Pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(5)Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha milik swasta serta pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada karyawan/pekerja/buruhnya.
(6)Pembentukan satuan tugas atau relawan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan pembentukan:
1. a.satuan tugas anti Narkotika Pemerintah Daerah;
2. b.satuan tugas pelajar anti Narkotika;
3. c.unit kegiatan mahasiswa anti Narkotika; dan/atau
4. d.relawan anti Narkotika.
(7)Pembentukan Desa bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan melalui pencanangan dan pembentukan Desa bersih Narkotika atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(8)Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(9)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pembekuan izin sementara;
4. d.pencabutan izin; dan
5. e.denda administrasi.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Tata cara Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dalam bentuk rencana aksi Daerah.
(2)Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dan mendasarkan pada kondisi Daerah dan rencana aksi nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(3)Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBERANTASAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

PENANGANAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan Penanganan terhadap pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika.
(2)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyediaan layanan Rehabilitasi Medis;
2. b.penyediaan layanan Rehabilitasi Sosial; dan
3. c.penyediaan layanan Reintegrasi Sosial.
(3)Pemerintah Daerah menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan Penanganan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
(4)Pemerintah Daerah melakukan koordinasi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
(5)Ketentuan mengenai petunjuk teknis Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
(2)Pusat kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai IPWL wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan Rehabilitasi Medis.
(3)Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil kajian.
(4)Teknis pelaksanaan layanan Rehabilitasi Medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kesehatan.
(5)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan belum dapat memberikan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka layanan Rehabilitasi Medis dapat dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang dapat memberikan layanan Rehabilitasi Medis.
(6)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.denda administrasi.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Penyediaan layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
(2)Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil kajian.
(3)Teknis pelaksanaan layanan Rehabilitasi Sosial berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sosial.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…