DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karanganyar

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan BUPATIKARANGANYAR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
7.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karanganyar.
8.Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Karanganyar.
9.Satuan Palisi Pamong Praja adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban um um, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
10.Badan Daerah adalah Badan Kabupaten Karanganyar.
11.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunJang tertentu.
12.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunJang tertentu.
13.Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
14.Tipe A adalah klasifikasi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan yang memiliki beban kerja besar.
15.Tipe B adalah klasifikasi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan yang memiliki beban kerja sedang.
16.Tipe C adalah klasifikasi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan yang memiliki beban kerj a kecil.
17.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
18.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja Perangkat Daerah di Jingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang clan/ atau jasa yang dijual tan pa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam me!akukan kegiatannya didasarkan pada prms1p efisiensi dan produktivitas.

(1)Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
3. c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
4. d.Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan biclang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.Dinas Perclagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, clan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perclagangan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang transmigrasi;
  5. 5.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengenclalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan biclang pemberclayaan perempuan clan perlindungan anak, bidang pengenclalian penduduk dan keluarga berencana;
  6. 6.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum clan penataan ruang sub urusan persampahan; e.
  7. 7.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan biclang ketenteraman, ketertiban umum, clan perlinclungan masyarakat clan sub urusan kebakaran;
  8. 8.Dinas Perhubungan, Perumahan, clan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan biclang perhubungan, biclang perumahan rakyat clan kawasan permukiman, clan biclang pertanahan;
  9. 9.Dinas Pertanian clan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan biclang pertanian clan biclang pangan;
  10. 10.Dinas Kepencluclukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan biclang administrasi kepencludukan clan pencatatan sipil;
  11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan biclang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpaclu satu pin tu, bidang perinclustrian clan bidang energi sumber daya mineral;
  13. 13.Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan biclang pariwisata, bidang kepemudaan dan olah raga;
  14. 14.Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan biclang sosial.
  15. 15.Dinas Komunikasi dan lnformatika Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, bidang persandian, dan biclang statistik;
  16. 16.Dinas Kearsipan clan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan biclang kearsipan clan biclang perpustakaan;
  17. 17.Dinas Perikanan clan Peternakan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan biclang kelautan clan perikanan, biclang pertanian sub urusan peternakan. Baclan Daerah, tercliri clari :
  18. 1.Baclan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang biclang Keuangan;
  19. 2.Baclan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Tipe A melaksanakan penunjang biclang Perencanaan clan Penelitian clan Pengembangan; clan fungsi biclang
  20. 3.Baclan Kepegawaian clan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang biclang kepegawaian, pencliclikan, clan pelatihan.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2

Pasal 3

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Kecamatan Colomadu dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Gondangrejo dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Jaten dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Kebakkramat dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Tasikmadu dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Karanganyar dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Mojogedang dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Kerjo dengan Tipe A;
  1. 1.Kecamatan Ngargoyoso dengan Tipe A; J. Kecamatan Jenawi dengan Tipe A;
9. k.Kecamatan Tawangmangu dengan Tipe A;
  1. 1.Kecamatan Matesih dengan Tipe A;
10. m.Kecamatan Karangpandan dengan Tipe A;
11. n.Kecamatan Jumantono dengan Tipe A;
12. o.Kecamatan Jumapolo dengan Tipe A;
13. p.Kecamatan Jatipuro dengan Tipe A; dan
14. q.Kecamatan Jatiyoso dengan Tipe A.
(3)Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf k dibentuk kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas sebagai berikut :

a.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dengan Peraturan Bupati.
(2)Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan se bagian kegiatan teknis operasional dan / a tau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah antara lain :
1. a.di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah; dan
2. b.di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berhentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, serta menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(2)Ketentuan mengenai kedudukan, nomenklatur, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Staf Ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BABV KEPEGAWAIAN

BAB IV

STAF AHLI Pasal 8

Pasal 9

Pejabat ASN pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Uru~8:n Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan pohtik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan umum diundangkan.
(2)Anggaran penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan Pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Rumah Sakit Umum Daerah dengan susunan organisasi dan tata kerja yang dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi dan tata hubungan kerja tentang Rumah Sakit Umum Daerah diundangkan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…