DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022

Nomor: 17
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan lampirannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 ` Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATI KARANGANYAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. `
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11.Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada Daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh.
12.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14.Tahun Anggaran 2023 adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2023. `

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp 2.253.052.639.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh tiga miliar lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp2.152.452.639.000,00
b.Belanja Daerah Rp2.243.052.409.000,00 defisit (Rp90.599.770.000,00)
c.Pembiayaan Daerah 1) penerimaan Rp100.600.000.000,00 2) pengeluaran Rp10.000.230.000,00 pembiayaan neto Rp90.599.770.000,00 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.152.452.639.000,00 (dua triliun seratus lima puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp382.871.676.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; `
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp188.286.600.000,00 (seratus delapan puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.289.262.000,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.168.176.000,00 (tujuh belas miliar seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp170.127.638.000,00 (seratus tujuh puluh miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.762.370.963.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.604.417.769.000,00 (satu triliun enam ratus empat miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp157.953.194.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah). `

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp7.210.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.210.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus sepuluh juta rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.243.052.409.000,00 (dua triliun dua ratus empat puluh tiga miliar lima puluh dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.661.396.132.714,00 (satu triliun enam ratus enam puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa; `
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.026.224.015.126,00 (satu triliun dua puluh enam miliar dua ratus dua puluh empat juta lima belas ribu seratus dua puluh enam rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp544.223.991.568,00 (lima ratus empat puluh empat miliar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp83.784.819.120,00 (delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.163.306.900,00 (tujuh miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp229.047.070.886,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar empat puluh tujuh juta tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah.
2. b.belanja modal peralatan dan mesin.
3. c.belanja modal gedung dan bangunan.
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya. `
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.432.258.334,00 (enam puluh dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.080.318.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.938.230.000,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.421.264.552,00 (dua puluh enam miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp344.609.205.400,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus sembilan juta dua ratus lima ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan `
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.577.417.200,00 (sembilan belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp325.031.788.200,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…