DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015

Nomor: 19
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karanganyar

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat;
c.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); BUPATIKARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATI KARANGANYAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
11.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14.Keputusan Kepala Desa adalah produk hukum Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
15.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihaan Kepala Desa.
16.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17.Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18.Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
19.Daftar Pemilih adalah daftar nama Penduduk Desa yang disusun menurut abjad untuk masing-masing Rukun Tetangga (RT) pada wilayah Dusun.
20.Hari adalah hari kerja.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22.Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
25.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
26.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang di bentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
27.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT (dan/atau pemilihan) di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
28.Daftar Pemilih Tetap adalah data kependudukan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang telah dimutakhirkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk keperluan pemilihan umum.
29.Daftar Pemilih Sementara adalah nama-nama warga yang bisa ikut pemilihan umum.
30.Tempat Pemungutan Suara adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1)Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.
(4)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 5

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan di Kecamatan dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
(2)Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa Jabatan kepada Bupati dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
(3)BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan dengan Keputusan BPD.

Pasal 7

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas unsur Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa.

Pasal 8

(1)Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. i.melaksanakan pemungutan suara;
10. j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
11. k.menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
12. l.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(2)Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) bersifat mandiri dan tidak memihak.
(3)Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

(1)Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
(2)Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
1. a.pengadaan surat suara;
2. b.pengadaan kotak suara;
3. c.pengadaan peralatan lainnya ;
4. d.honorarium Panitia tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan; dan
5. e.biaya Pelantikan.

Pasal 10

(1)Desa mengalokasikan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBDesa.
(2)Kegiatan pemilihan Kepala Desa selain yang telah dibiayai dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibiayai dari APBDesa.
(3)Perencanaan biaya kegiatan pemilihan Kepala Desa yang menjadi beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
(4)Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…