DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2018

Nomor: 19
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019yang selanjutnya disebut APBD adalah sebagai berikut: 1. Pendapatan Rp 2.123.842.477.000,00 2. Belanja Rp 2.313.588.178.000,00

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang ; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik ' l Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan * Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan , Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); . BUPATIKARANGANYAR PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 19 TAHUN 2018 < ~r' i TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (6) . Undang-Undang Nomor 23 ..Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Bela.nja Daerah Sementara serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Mengingat. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); i 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. 8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 1 Indonesia Nomor 5049);
8. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
10. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); •
12. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
14. 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
15. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
16. 8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. 9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
20. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
21. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); : 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); . 20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman l Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); ‘ 23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATI KARANGANYAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
26. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
27. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
28. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
29. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
30. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
31. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
32. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
33. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
34. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
35. 23.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATIKARANGANYAR MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut APBD adalah sebagai berikut:

1.Pendapatan Rp 2.123.842.477.000,00
2.Belanja - Rp 2.313.588.178.000,00 --------------------------------- (-> Surplus/(Defisit) (Rp 189.745.701.000,00)
3.Pembiayaan

a.Penerimaan Rp 199.745.701.000,00
b.Pengeluaran Rp 10.000.000.000,00 (-) Pembiayaan Netto Rp 189.745.701.000,00 ------------------------------ h Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp 327.921.842.000,00
2. b.Dana Perimbangan Rpl.397.422.275.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 398.498.360.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah Rp 144.550.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah Rp 14.684.582.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 14.956.651.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp 153.730.609.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 38.857.259.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum Rp 1.013.422.549.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus Rp 345.142.467.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah Rp 76.734.900.000,00
2. b.Dana Darurat Rp 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak Rp 130.533.194.000,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 191.230.266.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Rp 0,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung Rpl.426.431.128.000,00
2. b.Belanja Langsung Rp 887.157.050.000,00

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut APBD adalah sebagai berikut :

1.Pendapatan Rp 2.123.842.4 77.000,00
2.Belanja Rp 2.313.588.178.000,00 Surplus/ (Defisit) --------- (-) (Rp 189.745.701.000,00)
3.Pembiayaan

a.Penerimaan Rp 199.745.701.000,00
b.Pengeluaran Rp 10.000.000.000,00 (-) Pembiayaan Netto Rp 189.745.701.000,00 --------(-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah
2. b.Dana Perimbangan
3. c.Lain-lain Pendapatan Rp 327.921.842.000,00 Rpl .397.422.275.000,00 Daerah yang Sah Rp 398.498.360.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah
2. b.Retribusi Daerah
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp 144.550.000.000,00 Rp 14.684.582.000,00 Daerah yang dipisahkan Rp 14.956.651.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp 153.730.609.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 38.857.259.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum Rp l.013.422.549.000,00
3. c.DanaAlokasi Khusus Rp 345.142.467.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah Rp 76.734.900.000,00
2. b.Dana Darurat Rp 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak Rp 130.533.194.000,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 191.230.266.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Rp 0,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung
2. b.Belanja Langsung Rpl .426.431.128.000,00 Rp 887.157.050.000,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai Rp 1.015.579.441.000,00
2. b.Belanja Bunga Rp 0,00
3. c.Belanja Subsidi Rp 0,00
4. d.Belanja Hibah Rp 57.134.000.000,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial Rp 13.295.000.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil Rp 15.923.459.000,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan Rp 321.999.228.000,00
8. h.Belanja Tidak Terduga Rp 2.500.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai Rp 7.042.743.000,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa Rp 542.157.138.000,00
3. c.Belanja Modal Rp 337.957.169.000,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Rp 199.745.701.000,00
2. b.Pengeluaran Rp 10.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Rp 109.745.701.000,00
2. b.Pencairan dana cadangan Rp 0,00
3. c.Hasil penjualan kekayaan yang Dipisahkan Rp 0,00
4. d.Penerimaan pinjaman daerah Rp 90.000.000.000,00
5. e.Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Rp 0,00
6. f.Penerimaan piutang daerah Rp 0,00
7. g.Penarikan dari AMU Bank Jateng Rp 0,00
8. h.Sharing cadangan tujuan dari Bank Jateng Rp 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan dana cadangan Rp 0,00
2. b.Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah Rp 10.000.000.000,00
3. c.Pembayaraan pokok utang Rp 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah Rp 0,00
5. e.Pemberian pinjaman bergulir Dana Tunda Jual Rp 0,00
6. f.Pembayaran utang talangan LUEP kepada Propinsi Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Ringkasan APBD;
b.Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1). huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai Rp 1.015.579.441.000,00
2. b.Belanja Bunga Rp 0,00
3. c.Belanja Subsidi Rp 0,00
4. d.Belanja Hibah Rp 57.134.000.000,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial Rp 13.295.000.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil Rp 15.923.459.000,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan Rp 321.999.228.000,00
8. h.Belanja Tidak Terduga Rp 2.500.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : ·
1. a.Belanja Pegawai
2. b.Belanja Barang dan Jasa
3. c.Belanja Modal

Pasal 4

Rp Rp Rp 7.042.743.000,00 542.157.138.000,00 337.957.169.000,00

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: .
1. a.Penerimaan Rp 199.745.701.000,00
2. b.Pengeluaran Rp 10.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Rp
2. b.Pencairan dana cadangan Rp
3. c.Hasil penjualan kekayaan yang Dipisahkan
4. d.Penerimaan pinjaman daerah
5. e.Penerimaan kembali pemberian Pinjaman
6. f.Penerimaan piutang daerah
7. g.Penarikan dari AMU Bank Jateng
8. h.Sharing cadangan tujuan dari Rp Rp Rp Rp Rp 109.745.701.000,00 0,00 0,00 90.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Bank Jateng Rp 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : .
1. a.Pembentukan dana cadangan
2. b.Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah
3. c.Pembayaraan pokok utang
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah
5. e.Pemberian pinjaman bergulir Dana TundaJual
6. f.Pembayaran utang talangan LUEP kepada Propinsi

Pasal 5

Rp Rp Rp Rp Rp Rp 0,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I Ringkasan APBD;
b.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
i.Lampiran IX
j.Lampiran X
k.Lampiran XI
l.Lampiran XII
m.Lampiran XIII Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…