DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019

Nomor: 19
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 123

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, perubahan pada Pasal 2, perubahan pada Pasal 4, perubahan oada Pasal 5, perubahan pada Pasal 7, penghapusan Pasal 8, perubahan Pasal 9, perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 11, penghapusan Pasal 12, perubahan Pasal 13, perubahan Pasal 14, perubahan Pasal 15, penghapusan Pasal 16, perubahan Pasal 17, perubahan Pasal 18, perubahan Pasal 19, perubahan Pasal 21, perubahan Pasal 22, perubahan Pasal 23, perubahan Pasal 24, perubahan Pasal 25, perubahan Pasal 26, perubahan Pasal 27, perubahan Pasal 28, perubahan Pasal 29 ayat (2), perubahan Pasal 30, perubahan Pasal 31, perubahan Pasal 32, perubahan pada Pasal 33, perubahan pada Pasal 34, perubahan pada Pasal 35, perubahan pada Pasal 36, perubahan pada Pasal 37, perubahan pada Pasal 38, perubahan pada Pasal 39, perubahan pada Pasal 40, perubahan pada Pasal 41, penghapusan Pasal 44, 45 dan 46, perubahan pada Pasal 48, perubahan pada Pasal 49, penghapusan Pasal 50, perubahan Pasal 51, penyisipan Pasal 51A, perubahan Pasal 52, perubahan Pasal 53, perubahan Pasal 54, perubahan Pasal 55, perubahan Pasal 56, perubahan Pasal 57, perubahan Pasal 58, perubahan Pasal 60, perubahan Pasal 61, penghapusan Pasal 69, perubahan Pasal 74, perubahan Pasal 75, penghapusan Pasal 86, dan Pasal 87, penyisipan Pasal 87A, penyisipan Pasal 88A, perubahan ketentuan pada Lampiran I.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 l ' . ' Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah' ! Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi daerah, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah dapat ditinjau kembali; . d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu .

Menetapkan

menetapkan Peraturan . Daerah tentang Perubahan . atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang l Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 5 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 ; Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia j Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang j . ' Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia | Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- ; . Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang i Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara I Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan i Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah .' \ Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara j Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan i Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); t
7.Peraturan Pemerintah j Nomor 8 Tahun 2013 tentang j Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan j Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
8.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75).
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun ; 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa - Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun \ 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah - ! Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATEN KARANGANYAR f- dan S BUPATI KARANGANYAR MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR | 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANATATA RUANG WILAYAH KABUPATENKARANGANYARTAHUN 2013-2032. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata j Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 \ (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1< Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.Kabupaten adalah Kabupaten Karanganyar.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
4.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5.Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut dan Ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budidaya.
8.Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
10.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
11.Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam Penataan Ruang.
12.Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya meningkatkan kineija Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam Penataan Ruang.
13.Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
14.Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
16.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program, beserta pembiayaannya.
17.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
18.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
19.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
20.Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
21.Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
22.Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23.Sistem Wilayah adalah Struktur Ruang dan Pola Ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat Wilayah.
24.Sistem Internal Perkotaan adalah Struktur Ruang dan Pola Ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.
25.Sistem Agrobisnis adalah suatu pendekatan usaha yang bersifat kesisteman mulai dari subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistemjasa lainnya.
26.Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
27.Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
29.Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
30.Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
31.Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
32.Kawasan Taman Wisata Alam adalah Kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
33.Taman Hutan Raya adalah Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
34.Kawasan Budidaya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
35.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
36.Kawasan Pedesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
37.Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
38.Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah Wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di Wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan Budidaya maupun Kawasan Lindung.
39.Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK merupakan Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
40.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
41.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
42.Kawasan Strategis adalah Kawasan yang memiliki kemampuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kawasan dan Wilayah di sekitarnya, serta mendorong pemerataan perkembangan Wilayah.
43.Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk 'Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
44.Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
45.Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
46.Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan Sistem Agrobisnis.
47.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
48.Industri, Pertanian, dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Intanpari adalah konsep pengembangan Kabupaten sebagai sentra/basis pengembangan industri pengolahan baik industri besar maupun mikro, kecil dan menengah, sentra/basis produk unggulan pertanian dan sebagai salah satu daerah tujuan utama wisata di Jawa Tengah maupun tingkat nasional.
49.Kawasan Pertahanan Negara adalah Wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
50.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
51.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka perbandingan (prosentase) luas lantai dasar bangunan terhadap luas lahan dimana bangunan tersebut direncanakan. Dalam pengertian yang lebih mudah adalah batasan luas lahan yang diperbolehkan untuk dibangun.
52.Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
53.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD, adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya di kabupaten dan mempunyai fungsi membantu . pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
54.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk kelompok hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
55.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
56.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
57.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
58.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Tata Ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Tata Ruang yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
59.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budidaya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
60.Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur/ badan/ palung sungai.
61.Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan adalah upaya yang dilakukan untuk melestarikan daya dukung ekosistem dan terjaganya kualitas hidup yang baik.

Pasal 2

(1)Kabupaten memiliki luas Wilayah sebesar 80.240,68 ha (delapan puluh ribu dua ratus empat puluh koma enam puluh delapan hektare).
(2)Kabupaten secara geografis terletak pada 110° 40” (seratus sepuluh derajat empat puluh menit) sampai dengan 110° 70” (seratus sepuluh derajat tujuh puluh menit) Bujur Timur, dan 7° 28” (tujuh derajat dua puluh delapan menit)1sampai dengan 7° 46” (tujuh derajat empat puluh enam menit) Lintang Selatan, dengan ketinggian rata-rata. 511 mdpl (lima ratus sebelas meter diatas permukaan laut).
(3)Kabupaten memiliki batas administratif sebagai berikut:
1. a.sebelah utara dengan kabupaten Sragen;
2. b.sebelah selatan dengan kabupaten Wonogiri dan kabupaten Sukohaijo;
3. c.sebelah barat dengan kota Surakarta dan kabupaten Boyolali; dan
4. d.sebelah timur dengan kabupaten Magetan dan kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur.
(4)Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mencakup :
1. a.Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah;
2. b.Rencana Struktur Ruang Wilayah;
3. c.Rencana Pola Ruang Wilayah;
4. d.Penetapan Kawasan Strategis;
5. e.Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
6. f.Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
7. g.Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat; dan
8. h.Ketentuan Pidana.
  1. 2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
(2)Kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat- pusat perkotaan;
2. b.pembangunan prasarana utama, serta mewujudkan keterpaduan antar Wilayah di Kabupaten dan antar Wilayah Kabupaten dengan Wilayah lain;
3. c.pemantapan Kawasan Lindung melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan;
4. d.pemantapan Kawasan pertanian terpadu;
5. e.pengembangan Kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;
6. f.pengembangan industri berbasis potensi lokal;
7. g.pengurangan kesenjangan Wilayah bagian selatan dan timur dengan Wilayah bagian barat melalui optimalisasi konsep agropolitan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan potensi jasa ekosistemyang tersedia;
8. h.pengembangan dan pemantapan sistem prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air dan penyehatan lingkungan; dan
9. i.pengoptimalan kegiatan Intanpari melalui penetapan Kawasan Strategis yang mengakomodir kebutuhan Ruang bagi ketiga kegiatan tersebut.
  1. 4.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2), ditetapkan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
(2)Strategi percepatan perwujudan fungsi dan peran’ pusat-pusat perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.mempercepat perwujudan sistem pusat pelayanan perkotaan yang terintegrasi dengan pusat pelayanan perdesaan;
2. b.mendorong pertumbuhan pusat pelayanan pedesaan untuk mendukung pelayanan perkotaan;
3. c.mengarahkan pengembangan pusat kegiatan industri, jasa, dan perdagangan pada kecamatan berkembang yang berada di jalur-jalur utama transportasi;
4. d.mengarahkan pengembangan kegiatan pertanian dengan implementasi konsep agropolitan; dan
5. e.mengarahkan pengembangan kegiatan pariwisata alam dan budaya yang berbasis konservasi pada bagian timur Wilayah.
(3)Strategi pembangunan prasarana utama serta mewujudkan keterpaduan antar Wilayah di Kabupaten dan antar Wilayah Kabupaten dengan Wilayah lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.mengembangkan prasarana transportasi darat secara terpadu;
2. b.mengembangkan jaringan Jalan yang dapat mendukung Kawasan Perkotaan kota Surakarta yang berpengaruh terhadap perkembangan Wilayah bagian barat;
3. c.mengembangkan jaringan Jalan yang dapat mendukung pengembangan jaringan Jalan Tol Solo- Kertosono;
4. d.mengembangkan jaringan Jalan kolektor sebagai Jalan penghubung antar Wilayah Wonogiri-Sragen;
5. e.mengembangkan jaringan Jalan sebagai jalur alternatif pariwisata melalui perbaikan dan peningkatan kualitas Jalan;
6. f.mengembangkan sarana dan prasarana terminal untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap peningkatan pergerakan manusia;
7. g.mengembangkan sarana stasiun kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kebutuhan mobilitas secara cepat dan murah;
8. h.memaduserasikan arahan Pola Ruang Kabupaten dengan kabupaten/kota yang berbatasan; dan
9. i.mengembangkan jaringan Jalan dan rel untuk angkutan barang yang terpadu guna menunjang Kawasan industri dan pertambangan.
(4)Strategi pemantapan Kawasan Lindung dilakukan melalui pemeliharaan, pemulihan, dan pengkayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.mempertahankan keberadaan dan keutuhan Hutan Lindung, serta batasan Kawasan resapan air untuk mempertahankan daya dukung lingkungan;
2. b.mempertahankan fungsi Kawasan Lindung non Hutan;
3. c.merehabilitasi Kawasan Lindung berupa pelestarian Hutan lindung dan Kawasan resapan air;
4. d.mengendalikan pembangunan (eksisting) pada Kawasan yang memiliki kerawanan bencana alam banjir dan gerakan tanah tinggi dan menengah;
5. e.merehabilitasi Kawasan Lindung yang telah rusak dalam rangka mengembalikan ekosistem baik Kawasan yang bernilai ekologis maupun historis dan mengembangkan keberadaan Kawasan Lindung;
6. f.mengembangkan kegiatan pariwisata berbasis konservasi alam dan sejarah sebagai pendukung keberadaan Kawasan Lindung;
7. g.mengembangkan ekowisata dan agroforestri pada kawasan pertanian lahan kering dan tegalan;
8. h.membatasi kegiatan budidaya yang merusak fungsi lindung;
9. i.mengembangkan insentif dan disinsentif untuk mendukung konservasi Kawasan Lindung melalui penerapan pembayaran jasa lingkungan yang diatur melalui peraturan lainnya; dan
10. j.Pengembangan RTHpublik sebesar 20% (dua puluh persen) dan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen) pada kawasan perkotaan.
(5)Strategi pemantapan Kawasan pertanian terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.mengelola sistem irigasi dengan baik, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan status irigasi;
2. b.mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk penggunaan bukan pertanian melalui penetapan KP2B;
3. c.mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian;
4. d.menggunakan teknologi dan modernisasi dalam pengelolaan pertanian;
5. e.mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan secara terpadu melalui Sistem Agrobisnis; dan
6. f.mengembangkan insentif dan disinsentif untuk mendukung LP2B.
(6)Strategi pengembangan Kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:
1. a.mengembangkan objek wisata alam pegunungan sebagai daya tarik wisata yang utama;
2. b.mengembangkan budaya Masyarakat untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata budaya;
3. c.mengembangkan potensi desa untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata desa wisata;
4. d.mengembangkan, melestarikan dan memelihara peninggalan budaya, sejarah dan benda purbakala maupun benda bersejarah sebagai daya tarik wisata;
5. e.meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis Masyarakat; dan
6. f.mengembangkan jalur penghubung satu Kawasan wisata dengan Kawasan lain, serta dengan fasilitas penunjang dari sektor lain.
(7)Strategi pengembangan industri berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi:
1. a.mengembangkan dan memberdayakan industri kecil untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan;
2. b.mengembangkan industri menengah dan besar yang berwawasan lingkungan;
3. c.menempatkan Kawasan Peruntukan Industri polutif beijauhan dengan Kawasan permukiman; . d. mengendalikan perkembangan Kawasan Peruntukan Industri agar tidak mengganggu Kawasan peruntukkan pertanian;
4. e.memanfaatkan dan mengembangkan Ruang budidaya dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dan keberadaan LP2B; dan
5. f.mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri dengan sistem pengelolaan limbah terpadu demi terwujudnya keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup;
6. g.mengembangkan kawasan industri untuk industri besar dan menengah yang saling teraglomerasi;
7. h.Industri kecil yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan hidup diarahkan pada sentra industri kecil melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
(8)Strategi pengurangan kesenjangan Wilayah bagian selatan dan timur dengan Wilayah bagian barat melalui optimalisasi konsep agropolitan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi:
1. a.mengembangkan prasarana transportasi darat berupa jaringan Jalan dan rute pengangkutan barang hasil produksi agropolitan serta angkutan umum;
2. b.mengembangkan sarana transportasi darat berupa terminal dan angkutan umum bagi pengembangan kegiatan agrobisnis dan kegiatan pariwisata;
3. c.mengembangkan sarana perekonomian yang mendukung pemasaran dan distribusi barang hasil produksi agropolitan berupa pasar dan/atau pertokoan; dan
4. d.mengembangkan prasarana sumber daya yang dapat mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian.
(9)Strategi pengembangan dan pemantapan sistem prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air dan penyehatan lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, meliputi: a, mengembangkan prasarana energi alternatif dan jaringannya yang dapat mendukung perkembangan kegiatan ekonomi dan domestik;
1. b.mengembangkan prasarana jaringan telepon untuk mendukung keterbukaan aksesibilitas dalam lingkup lokal, regional, nasional, bahkan internasional;
2. c.mengembangkan prasarana sumber daya air terutama pada jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian dan jaringan air bersih perkotaan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan perkotaan;
3. d.mengembangkan prasarana Wilayah terutama jaringan drainase, sistem persampahan, dan sistem air limbah untuk mendukung kelestarian lingkungan perkotaan;
4. e.mengembangkan pengelolaan air limbah industri yang hasil buangannya sesuai dengan standar baku mutu; dan
5. f.rehabilitasi dan konservasi daerah tangkapan air di bagian timur.
(10)Strategi pengoptimalan kegiatan Intanpari melalui penetapan Kawasan Strategis yang mengakomodir kebutuhan Ruang bagi ketiga kegiatan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, meliputi:
1. a.menetapkan Kawasan yang diprioritaskan peruntukan lahannya sebagai pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
2. b.menetapkan Kawasan Agropolitan Wilayah untuk dapat melayani Kawasan Sentra Produksinya melalui pengembangan sarana dan prasarana pendukungnya; dan
3. c.menetapkan objek wisata strategis di Wilayah bagian timur sebagai pembangkit kegiatan pariwisata Wilayah guna mengembangkan dan meningkatkan kegiatan pariwisata buatan dan sejarah yang terdapat di bagian barat Wilayah.
  1. 5.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Rencana Sistem Perkotaan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas PKL, PPK, dan PPL.
(2)PKLsebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Kawasan Perkotaan Karanganyar; dan
2. b.Kawasan Perkotaan Kecamatan Colomadu;
(3)PPKsebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Kawasan Perkotaan Kecamatan Kebakkramat;
2. b.Kawasan Perkotaan Kecamatan Kerjo;
3. c.Kawasan Perkotaan Kecamatan Jumapolo;
4. d.Kawasan Perkotaan Kecamatan Gondangrejo;
5. e.Kawasan Perkotaan Kecamatan Tawangmangu;
6. f.Kawasan Perkotaan Kecamatan Karangpandan;
7. g.Kawasan Perkotaan Kecamatan Matesih; dan
8. h.Kawasan Perkotaan Kecamatan Ngargoyoso.
(4)PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.PPLdi Kecamatan Mojogedang;
2. b.PPLdi Kecamatan Kebakkramat;
3. c.PPL di Kecamatan Matesih;
4. d.PPL di Kecamatan Jenawi;
5. e.PPLdi Kecamatan Ngargoyoso;
6. f.PPLdi Kecamatan Jatipuro
7. g.PPLdi Kecamatan Jatiyoso;
8. h.PPL di Kecamatan Jumantono;
9. i.PPLdi Kecamatan Jumapolo; dan
10. j.PPLdi Kecamatan Gondangrejo.
(5)Rencana sistem perkotaan Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan Pasal 8 dihapus.

Pasal 8

Dihapus.

7.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan . dengan Peraturan Daerah.

8.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

a.rencana sistemjaringan transportasi;
b.rencana sistemjaringan energi;
c.rencana sistemjaringan telekomunikasi;
d.rencana sistemjaringan sumber daya air; dan
e.rencana sistemjaringan prasarana lainnya.
1. 9.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berupa pengembangan sistemjaringan transportasi darat.
(2)Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.jaringan Jalan; dan
2. b.jaringan kereta api;
(3)Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.jaringan Jalan nasional yang ada dalam Wilayah Kabupaten;
2. b.jaringan Jalan provinsi yang ada dalam Wilayah Kabupaten;
3. c.jaringan Jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
4. d.terminal penumpang; dan
5. e.terminal barang.
(4)Jaringan Jalan nasional yang ada dalam Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.Jalan arteri primer; dan
2. b.Jalan tol.
(5)Jaringan Jalan arteri primer yang ada dalam Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
1. a.ruas Jalan batas kota Surakarta-Palur; :
2. b.ruas Jalan Palur-batas kabupaten Sragen; dan
3. c.ruas Jalan Adi Sucipto - Bandara Adi Soemarmo. -
(6)Jaringan Jalan tol yang ada dalam Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :
1. a.ruas Jalan tol Solo-Ngawi; dan
2. b.ruas Jalan tol Solo-Jogja.
(7)Jaringan Jalan provinsi yang ada di dalam Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Jalan kolektor primer dua (JKP-2) meliputi :
1. a.ruas Jalan Sragen - Batujamus;
2. b.ruas Jalan Karanganyar - Batujamus;
3. c.ruas Jalan Palur - Karanganyar;
4. d.ruas Jalan Karanganyar - Tawangmangu - Kalisoro;
5. e.ruas Jalan Ngadirejo -Jatipuro;
6. f.ruas Jalan Karanganyar - Jatipuro;
7. g.ruas Jalan Sudirman;
8. h.ruas Jalan Urip Sumoharjo;
9. i.ruas Jalan Ngaliyan;
10. j.ruas Jalan Jendral Basuki Rachmat;
11. k.Jalan lingkar utara Surakarta yang melewati di Kecamatan Gondangrejo dan di Kecamatan Jaten; dan
  1. 1.Jalan lingkar timur selatan Surakarta yang melewati di Kecamatan Kebakkramat dan di Kecamatan Jaten.
(8)Jaringan Jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa jaringan Jalan lokal primer.
(9)Jaringan Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (8), meliputi ruas Jalan lokal di Kabupaten sebagaimana tercantum - dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(10)Rencana terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
1. a.Pembangunan dan pemantapan terminal penumpang tipe B, meliputi:
  1. 1.Terminal Tegalgede di Kecamatan Karanganyar; dan
  2. 2.Terminal Tawangmangu di Kecamatan Tawangmangu.
2. b.Pembangunan dan pemantapan terminal penumpang tipe C, meliputi:
  1. 1.Terminal Jungke di Kecamatan Karanganyar;
  2. 2.Terminal Jumapolo di Kecamatan Jumapolo;
  3. 3.Terminal Jatipuro di Kecamatan Jatipuro;
  4. 4.Terminal Jambangan dan Terminal Mojogedang di Kecamatan Mojogedang;
  5. 5.Terminal Jenawi di Kecamatan Jenawi;
  6. 6.Terminal Kemuning di Kecamatan Ngargoyoso;
  7. 7.Terminal Palur di Kecamatan Jaten;
  8. 8.Terminal Jatiyoso di Kecamatan Jatiyoso;
  9. 9.Terminal Jumantono di Kecamatan Jumantono; dan
  10. 10.Terminal Matesih di Kecamatan Matesih.
3. c.Peningkatan terminal tipe C, meliputi :
  1. 1.Terminal Karangpandan di Kecamatan Karangpandan; dan
  2. 2.Terminal Gondangrejo di Kecamatan Gondangrejo.
(11)Rencana terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berupa rencana pembangunan terminal angkutan barang di Kecamatan Jaten.
(12)Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, meliputi:
1. a.jaringan jalur kereta api; dan
2. b.stasiun kereta api.
(13)Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a meliputi:
1. a.pengembangan jalan rel ganda jalur Solo-Madiun, yang melewati Kecamatan Jaten dan Kecamatan Kebakkramat;
2. b.pembangunan prasarana penunjang jalan rel fly over Palur;
3. c.pembangunan rel jalur Stasiun Balapan Solo- Bandara Internasional Adi Sumarmo di Kecamatan Gondangrejo; dan
4. d.Pengembangan . rel kereta api tunggal jalur Solo - Semarang yang melewati Kecamatan Gondangrejo.
(14)Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat
(12)huruf b meliputi:
1. a.peningkatan fungsi stasiun Palur di Kecamatan Jaten;
2. b.peningkatan fungsi stasiun Kemiri di Kecamatan Kebakramat; dan
3. c.peningkatan fungsi stasiun Kaliyoso di Kecamatan Gondangrejo.
(15)Rencana sistem jaringan transportasi darat Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10.Ketentuan Pasal 12 dihapus.

Pasal 12

Dihapus

11.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks123PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2022