DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGI<A MENENGAH DAERAI-1 TAHUN 2014-2018

BAB I

V BAG V BAG V I

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

l.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pernerintahan daerah.
2. 3.Bupati adalah Bupnti Karanganyar.
3. 4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
4. 5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen pcrencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2010 sarnpai dengan Tahun 20 14.
5. 6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokurnen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) Lahun dari TA.hun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
6. 7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokurnen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.
7. 8.Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.
8. 9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rcncana Kerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk periode 1 (satu) tahun.
9. 10.Visi adalah n..1musan urnum mengenai keadaan yang cliinginkan pada akhir pe1-iode perencanaan.
10. 11.Misi adalah rumusan umum mcngenai upaya-upaya yan g akan d ilaksanakan untuk mewujudkan visi .
11. 12.Strategi Pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikalif unluk mewujudkan visi dan m1s1.
12. 13.Program Pembangunan adalah in strumen kebijakan yang berisi satu alau lcbi h kegiatan ya n g dilaksanakan o leh inslansi Pcmcrintah / Lc:mbaga untuk mcncapai sasaran dan lUJUan scrta mcmperolch a lokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat ya n g dikoordinasikan oleh in stansi peme1-intah.

BAB II

RENC/\N/\ PEMl3ANGUN/\N ,JANG KA ME:NENGAH 0/\ERAH

Pasal 2

Renc-ana Pembangunan Jnngka Mencngah Daerah merupakan dokumcn pei-encanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pcdoman bagi Pemcrintah Daerah dalam mclaksannkan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung s<·jak Tahun 2014 sampai dengan T a hun 20 18 dan pelaksanaan lebih lanjuL dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika scbagai berikut: ·a. BAB I Pcndahu lua n;
1. b.BAB II Gambarnn Umum Kondisi Daerah;
2. c.BAB Ill Gambaran Pengelolaan Keuangan cl. c. f. g. h. I. J.
3. k.BAB X I Dacrah scrta K e r a n gka Pendanaan; Analisis I su- l su Strategis; Vis i , Misi, Tujuan dan Sasa ran; Strategi dan Arah I<ebijakan; Kcbijakan Umum dan Program Pcmbangu n a n Daerah; lndikasi Rencana Program Prioritas ya11g Discrtai Kebutuhan Pendanaan; Penetapan Dae rah; lndikalor Pcdoman Transisi dan Pelaksanaan; Penutup. Kinerja Kaidah
(2)RPJMD berikut matriknya sebagaimana dalam Lampiran mcrupakan bagian tcrpisahkan dari Peraturnn Daerah m1. lercantum yan g tidak

BAB VIII

BABIX BAl3 X

Pasal 4

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari v1s1, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan h:epala Dae rah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013. (2 ) RPJMD bcrpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi .

Pasal 5

(1)RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di d aerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 20 14 sampai dengan 20 18. (2 ) P e nyusu n a n RKPD tahun 2019 dis usun dengan b c rpe cloman pada RPJMD Tahun 2014 - 2018, RPJP D ,ierah , RPJIVID Provinsi serta mempe rhatikan RPJMN sampai dengan dite tap ka nnya RPJMD Tahun 2019 - 2023. Pasa l 6 RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam penyelenggaran pembangunan di Daerah.

BAB ILL

PENGENDALlAN DAN EVALUASI

Pasal 7

rangka ( 1) Bupati m e la kuka n pengendalian d a n evaluasi pelaksanaan RPJMD. (2 ) Pengcndalian sebagaima na dimaksud pada ayat (1) m e li puti: a . kebijakan p crenca n aan RPJIVID;

b.pelaksan aan RPJMD. (3 ) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipu t i: a . k cbijakan pcrencannan RPJMD;
b.p e laksanaan RPJMD; d a n
c.h asil RPJMD.

(4)Pe laksa n aan pengendalian dan evaluasi se bagaima n a dimaksud pada ayat (1) dilakukan ole h k e pala S a d a n Perencanaan Pembangunan D ae ra h Kabupate n Karanganya r ; (5 ) Tata cara pe n gend a lia n dan e va luas i p e la ksanaan RPJIVID se bagaimana dima ksud pada ayat (1) Peraturan D aerah ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pera tura n P e rund a n g-unda n gan.

BAB IV

.PERUBAHAN RENCANA PEIVIBANGUNAN JANGKA M ENENGAH DAERAH

Pasal 8

( 1) Pe ruba han RPJMD h a nya dapat d ilakukan apabila: a . h as il pengendalia n d a n evaluasi menunjukka n b a hwa proses perumusan, tidak sesu a i den gan tahapan dan tata cara penyusu n a n re n can a pemba n gun a n dae r a h;

b.h asi l pengendalia n d a n evaluasi menunjukkan bahwa subs ta n s i yang dirumu s k a n tida k sesuai dengan Pcraturan Pen..111.da n g- undangan; c . terjacli pcrubahan ya n g mendasar; cl a n /a tau
d.merugikan kcpentingan dae ra h dan n asional.

(2)?erubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Dalam ha! pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Karanganyar. orang mengetahuinya, memerinta hkan Peraturan Daerah ini dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Diun~>igkc:'\Q•\.. c;:li Karanganya r p a da , ~ ~rr7 , Met .:2814 ;,~/ - ~ I ,,_ S /:CE_: - ~JaJ:?,AERAH " BUPATEN ·1, SE ItAAA'NGAN AR .. --·.~ \ ... \. ~ /'-.. ' .., ~'f'.~MBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR 2. {.~Salina n sesuai engan a slinya, I;'.',_ _J<EPA.~A BA AN HUKUM ~( t \ s C ~f ..,) I - \~• ..-..----- C: -.~,>---._ Zylfik r H didh,S.H. " · _NTP-:--1.,975 ,311 199903 1 009 NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINS! PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR J._ TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGI0\ MENENGAH OAERAH TAHUN 2014 - 2018 I. PENJELASAN UMUM Pada hakekatnya pere n canaan pe mbangunan daerah merupakan bagian integral ya n g lidak lerpisah k a n dari sislern perencanaan pembangunan nasiona! clengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagain1.ana ditelapkan dalarn RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan clalam RPJMN dengan tujuan untuk memberika n gambaran mengenai wujud masa dcpan yang diinginkan kurun waktu lima tahun. RPJMN scbagai rencana jangka rn e nengah selanjutnya diterjemahkan secara kongkrit, spcsifik dan operasional rnenjadi r e ncana operasional tahunc1.n. Selain ntuk mencapai saran p e mbangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan unluk mcningkatkan hasil-hasil pembangunan claerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar rnasyarakat lebih sejahtera. Oalam rangka mernberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cila-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Bupati berdasarkftn Undang-U nd ang Nomor 25 Tahun 2004 tenlang Sistem Pembanguan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 54 Tahun 20 l O ten tang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pernbangunan Daerah pcrlu disusun Rencana Pernbangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati untuk waktu 5 (lirna) tnhun yang penyusunannya berpedoman pada RP,JPD dan mernpe rhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan daerah, kebijakan urnum, dan program p e mbangunan daerah, dan program kewi layahan disertai dengan rcncana-rcncana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bcrsifat indikatif. Penyusunan RPJMD dilakukan sccara partisipatif melaibatkan seluruh pe rnangku kepen tingan pembangunan, mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. dengan serta RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-SKPD dan pedoman penyusun a n RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi p c nyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupalen Kara nganyar. Khusus penyusunan RKPD Tahun '.2019 yan g ditclapkan pada tahun 2018, dikarenakan belum disusunnya RPJMD tahun 2019 - 2023, maka penyusunannya berpedoman pada RPJMD Tahun 2014 - 20 18, RPJP Daerah, RPJMD Provinsi dan RPJM N . JI. PENJELASAN PASAL DEMI PASA L Pasal Pasal Pasal 1 Cukup jelas. 2 Cukup jelas. 3 Ayat (1) : Sistematika RPJMD m erujuk pada Pasa l 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah No m or 8 Tahun 2008 tentang Tah a p a n Tata Cara Penyu s unan, Pengendalian Dan Eva luas i P e laksanaan Rencana Pembangunan Dae rah Ayat (2 ) : Cukup jelas Pasal 4 Cukup jclas. Pasal 5 Ayat (1) : yan g dimaksud dengan "pemangku k e pentingan" ada lah pih ak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan m anfaat a tau dampak dari p erencanaan dan pe laksa n aan pemb angunan dae rah antara lain unsur DPRD, TN!, POLRI, Kej a ksaan, Akademisi, LSM / ORMAS, Toko h Masyarakat Ka ranganyar, pengusaha/ investo r , Pemerintah Pusat, Pemer-intah Provinsi, P e m erinta h an Desa dan Kelurahan serta keterwakilan p erempuan dan kelompok masyara kat rentan termarginalkan. Ayat (2) : Karena RPJMD 20 14-20 18 dila k san akan pada 5 tahun anggar a n penuh, m a ka guna kela n caran penyelenggaraan pembangunan daerah, penyusunan RKPD Lahun 20 19 yan g dilaksanakan pada 2018 berpedoman pada RPJMD Ta hun 2014 - 2 018, RPJP Daerah, RPJMD Provinsi dan RPJMN. Pasal Pasal PasRl 6 Cukup jclas. 7 Cukup jclas. 8

Pasal 10

Pasal 1 1 Ayat (1) Hurur a : Cukup jelas. Huruf b : Cukup jelas. Huruf c : Cukup jelas. Huruf d yang dimnksud merugikan kepentingan daerah dan nasional apabi la dokumen RPJMD bertentangan dengan kebijakan dae rah dan nasional. Ayat (2) : Cukup jclas. Cukup jelas. Cukup jclas. Cukup jclas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERA H KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR .

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…