DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Informasi dan Pelaporan Kerugian Negara - Penyelesaian Kerugian Daerah - Penentuan Nilai Kerugian Daerah - Penagihan dan Penyetoran - Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Daerah Kepada Instansi Yang Menangani Pengurusan Piutang Daerah - Kadaluwarsa - Akuntansi dan Pelaporan - Sanksi - Ketentuan Peralihan - Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, . Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan, Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATI KARANGANYAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraaan urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
7.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8.Kepala Perangkat Daerah Pengelolan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
9.Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
10.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11.Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang Daerah.
12.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian, untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
14.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas Bendahara.
15.Pejabat Negara adalah Pejabat yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
16.Pejabat Lain adalah Pejabat Negara dan Pejabat penyelenggara Pemerintahan yang tidak berstatus Pejabat Negara, tidak termasuk Bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
17.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka APBD.
18.Uang adalah bagian dari kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
19.Surat Berharga adalah bagian kekayaan Daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi, dan surat berharga lain yang sejenis.
20.Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali Uang dan surat berharga lainnya.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
23.Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
24.Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah, dalam hal ini dijabat oleh Bupati.
25.Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
26.Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat MP-TGR adalah para pejabat dan/atau Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
27.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
28.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
29.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
30.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang, karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
31.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan Uang, Surat Berharga, dan/atau barang dari Pihak yang Merugikan.
32.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup. yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
33.Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TGR terhadap pelaku Kerugian Daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini mengatur mengenai tata cara TGR terhadap Kerugian Daerah, yang dilakukan oleh:
1. a.Pegawai Negeri Bukan Bendahara, terdiri atas:
  1. 1.Pegawai ASN; dan
  2. 2.Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
2. b.Pejabat Lain, terdiri atas:
  1. 1.Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. 2.Pejabat Penyelenggara Pemerintah yang tidak berstatus Pejabat Negara tidak termasuk Bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
(2)Pejabat penyelenggara Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, terdiri atas:
1. a.Ketua dan Anggota DPRD sebagai Pejabat Daerah; dan
2. b.Pimpinan dan Anggota Lembaga non Struktural yang, dibiayai APBD. '

Pasal 3

(1)Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi kerugian:
1. a.Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Daerah;
2. b.Uang dan/atau Barang bukan milik Daerah dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan.
(2)Kerugian Daerah sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) timbul apabila Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melakukan tindakan melawan hukum baik dengan sengaja maupun tidak sengaja (lalai). BABU INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

Informasi mengenai adanya perbuatan yang merugikan Keuangan Daerah, dapat diketahui dari:

a.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
b.Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
c.pemeriksaan BPK;
d.laporan tertulis yang bersangkutan;
e.informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab; :
f.perhitungan ex-officio\ dan/atau
g.pelapor secara tertulis.

Pasal 5

(1)Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan verifikasi terhadap informasi Kerugian Daerah di lingkungan Perangkat Daerahnya berdasarkan sumber informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf g.
(2)Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Tim untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi mengenai adanya perbuatan yang merugikan Keuangan Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
(3)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Daerah, maka Kepala Perangkat Daerah melaporkannya kepada Bupati dengan tembusan kepada:
1. a.Inspektur; dan
2. b.Kepala SKPKD selaku BUD.
(4)Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala SKPKD, maka verifikasi dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pelaksanaan verifikasi diatur dengan Peraturan Bupati,

Pasal 6

(1)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), antara lain:
1. a.Pejabat atasan langsung PNS yang bersangkutan;
2. b.Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah bersangkutan;
3. c.pengurus Barang Daerah pada Perangkat Daerah; dan
4. d.Pejabat Lain yang dibutuhkan.
(2)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan mengumpulkan berbagai bukti pendukung terhadap kebenaran informasi; dan
2. b.menyimpulkan hasil verifikasi dalam berita acara verifikasi informasi.
(3)Berita acara verifikasi informasi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya, Tim verifikasi dapat meminta pendapat dan/atau berkonsultasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.

Pasal 7

(lj Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat indikasi Kerugian Daerah, maka apabila yang menimbulkan Kerugian Daerah meliputi:

a.Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang berada di SKPKD, maka Kepala SKPKD selaku BUD melaporkan kepada Bupati dengan pemberitahuan ke BPK;
b.Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berada di Perangkat Daerah, maka Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Bupati dengan pemberitahuan ke BPK;
c.Kepala SKPKD, maka Bupati melaporkan kepada BPK; atau
d.Kepala Perangkat Daerah, maka Sekretaris Daerah melaporkan kepada Bupati dengan pemberitahuan ke BPK.

(2)Laporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Dalam hal PNS/Pejabat Lain tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IIIcp PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 8

(1)Bupati bertindak sebagai PPKD bagi Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Kewenangan PPKD dalam menyelesaikan Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala SKPKD.
(3)Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD, maka kewenangan menyelesaikan Kerugian Daerah dilakukan oleh Bupati.
(4)Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan TGR.

Pasal 9

(1)Untuk menyelesaikan Kerugian Daerah, Bupati membentuk TPKD.
(2)TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. a.menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
2. b.mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
3. c.menghitung jumlah Kerugian Daerah;
4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
5. e.melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD.
(3)TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi pegelolaan Keuangan Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan TPKD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagai berikut:
1. a.menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
2. b.tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
(2)Dalam hal tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Kerugian Daerah oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…