DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Objek dan Subjek Retribusi Bab III Golongan Retribusi Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VI Wilayah Pemungutan Bab VII Retribusi Terutang Bab VIII Tata Cara Pemungutan Retribusi Bab IX Tata Cara Pembayaran Bab X Tata Cara Penagihan Bab XI Sanksi Administrasi Bab XII Keberatan Bab XIII Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab XIV Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Bab XV Kadaluwarsa Penagihan Bab XVI Insentif Pemungutan Bab XVII Pemanfaatan Bab XVIII Ketentuan Pidana Bab XIX Ketentuan Penyidikan Bab XX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman clan Pengabuan Mayat sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman clan Retribusi Pelayanan Pemakaman clan . Pengabuan Mayat, perlu diubah dengan memisahkan antara Pengelolaan Pemakaman dan pengenaan Retribusi Pemakaman;
c.bahwa Retribusi Pelayanan Pemakaman merupakan salah satu objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) huruf cl clan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah yang harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurufb, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman; bahwa setiap orang berhak mendapatkana.Menimbang DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR, BUPATIKARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2022 TENT ANG RETRIBUSI PELAYANANPEMAKAMAN SALINAN MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGRETRIBUSIPELAYANAN PEMAKAMAN. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKARANGANYAR dan BUPATIKARANGANYAR Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabu paten Karanganyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya
6.Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbinzan atau petunjuk s:erhl pengawasan tsrhndap pslaksanaan pemakaman.
7.Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat, baik yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun milik atau yang dikelola oleh yayasan clan desa;
8.Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis.
14.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
16.Surat Tagihan RetribuQi D.o.erg_hyo.ng dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. 1 7. Perhitungan Rctribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi;
9.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10.Retribusi Pelayanan Pemakaman yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Pemakaman dan sewa tempat makam, yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
11.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang melaksanakan kewenangan di bidang kependudukan clan pencatatan sipil di Daerah.
12.Penduduk adalah warga negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah
13.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. diketahui identitasnya dan/ atau pdaksanaan protokol penyakit menular. b. tidakyang Pemakaman secara massal; Pemakaman terhadap Jenazah a.

a.pelayanan Pemakaman;
b.sewa tempat Makam yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

(2)Dikecualikan sebagai objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

(1)Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut pembayaran atas setiap pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

BABII NAMA,OBJEK DANSUBJEK RETRIBUSI

18.Pcmbayarari Retribusi Daerah adalah be sar-nya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Pemakaman.

Pasal 4

( 1) Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.penggalian dan penutupan:
1. 1.untuk Jenazah Penduduk Daerah;
2. 2.untuk Jenazah Penduduk luar Daerah.
b.penggalian dan pembongkaran Makam;
c.pemasangan plakat dan pusara Makam;
d.pemakaian kendaraan Jenazah tidak termasuk bahan bakar minyak dan supir:
a.sampai dengan 20 (dua puluh) kilo meter;
b.lebih dari 20 (dua puluh) kilo meter.
e.pemakaian keranda Jenazah.

(2)Sewa tempat Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b terdiri atas:
1. a.untuk Jenazah Penduduk Daerah dengan masa sewa 5 (lima) tahun dan wajib memperbaharui setelah 15 (lima belas) tahun;
2. b.untuk Jenazah Penduduk luar Daerah dengan masa sewa 5 (lima) tahun dan wajib memperbaharui setelah 15 (lima belas) tahun. b) untuk Jenazah Penduduk luar Daerah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per liang.
  1. 2.penggalian dan pembongkaran Makam sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) per Makam;

Pasal 9

( 1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a.pelayanan Pemakaman:
1. 1.penggalian dan penutupan Makam yang terdiri atas: a) untuk Jenazah Pencluduk Daerah sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) per liang;

Pasal 8

Prinsip clan sasaran clalam penetapan struktur clan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah untuk menutup seluruh/sebagian biaya penyecliaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keaclilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan Pemakaman. BABY PRINSIP DAN SASARANDALAMPENETAPANSTRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis jasa pelayanan yang diberikan.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNMN JASA

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

3.pemasangan plakat clan pusara Makam sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) per Makam;
4.pemakaian kendaraan Jenazah: a) sarnpai dengan 20 km (dua puluh kilo meter) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); b) lebih dari 20 km (dua puluh kilo meter) scbcsar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan ditambah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilo meter.
5.pemakaian keranda Jenazah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per pemakaian.

b.Sewa tempat Makam terdiri atas:
1. 1.untuk Jenazah Penduduk Daerah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Makam dengan masa sewa 5 (lima) tahun dan wajib memperbaharui setelah 15 (lima belas) tahun;
2. 2.untuk Jenazah Penduduk luar Daerah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan masa sewa 5 (lima) tahun dan wajib memperbaharui setelah 15 (lima belas) tahun.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai sewa tempat Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1)Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
(2)Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Dalam hal Pembayaran dilakukan diternpat lain yang ditunjuk, maka basil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja. BABIX TATA CARA PEMBAYARAN

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 13

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 13

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2019