Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabu paten Karanganyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya
6.Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbinzan atau petunjuk s:erhl pengawasan tsrhndap pslaksanaan pemakaman.
7.Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat, baik yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun milik atau yang dikelola oleh yayasan clan desa;
8.Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis.
BAB I KETENTUAN UMUM
14.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
16.Surat Tagihan RetribuQi D.o.erg_hyo.ng dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
1 7. Perhitungan Rctribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi;
9.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10.Retribusi Pelayanan Pemakaman yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Pemakaman dan sewa tempat makam, yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
11.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang melaksanakan kewenangan di bidang kependudukan clan pencatatan sipil di Daerah.
12.Penduduk adalah warga negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah
13.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
diketahui identitasnya dan/ atau pdaksanaan protokol penyakit menular. b. tidakyang Pemakaman secara massal; Pemakaman terhadap Jenazah a.
a.pelayanan Pemakaman;
b.sewa tempat Makam yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan sebagai objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: