DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2015

Nomor: 20
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: 1. Pendapatan Rp1.967.338.349.000,00 2. Belanja Rp2.052.584.508.000,00

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan kegentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ! 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan ; Provinsi Jawa Tengah; ;> 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); t ·• ~ -· • ! ~.!,- . ~·- • BUPATIKARANGANYAR PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR ~0 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR, Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Karanganyar telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja · Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 910/272/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun · Anggaran 2016;

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang le bih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2016; Mengingat . : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang ·Nomor 13 Tahun 1950 . tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran ]Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. 8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. 9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123;
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 •
13. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
14. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 'Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
15. 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
16. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
17. 8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
18. 9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik . Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
19. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentffi1g Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123; 13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan · Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga · Atas peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 ,,., .J l
22. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Q5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
23. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
24. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
25. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah '(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan ■- Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-5165);
30. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran xNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); } .;-r
31. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 / Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
32. 24.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan- Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa k ali; terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang, Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun /2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; - . 4 1 •>
t... n
1. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Q5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
3. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); ,
4. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ·(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan clan : , P.enerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. 19.Peraturan Pemerintah_,Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republiklt1donesia Nomor 4614);
8. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.5165);
9. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lemb:μ-an 1 f'l"egara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); • i :-r
10. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 . Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5272);
11. 24.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan- .Jasa. Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali: te;r:akhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang,perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun '2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; . ,.·.c
12. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; > 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; Tahun Anggaran 2016; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKY&T:*DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR -i dan BUPATI KARANGANYAR MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1.Pendapatan ; Rp 1.967.338.349.000,00
2.Belanja ’ Rp 2.052.584.508.000,00 -------------------------------- (-) Surplus/ (Defisit) (Rp 85.246.159.000,00)
3.Pembiayaan

a.Penerimaan1^ Rp 95.246.159.000,00
b.Pengeluaran Rp 10.000.000.000,00 ■ C ---------------------------- (-) Pembiayaan Netto Rp 85.246.159.000,00
r.■ ------------------------- (-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri d a ri:
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp 216.509.544.000,00
2. b.Dana Perimbangan Rp 1.538.609.267.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 212.219.538.000,00 •
  1. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaah Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberfari Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  3. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;. Dengan Persetujuan Bersama . , DEWAN PERWAKILAN RAKYA,1\DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR · ··: '..'. dan BUPATIKARANGANYAR . : MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. ::'_ ,,Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : ·
  4. 1.Pendapatan
  5. 2.Belanja Surplus/(Defisit).
  6. 3.Pembiayaan
4. a.Penerimaan ' ..
5. b.Pengeluaran .. . Pembiayaan Netto i. Rp Rp Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp Rp l.967.338.349.000,00 2.052.584.508.000,00 -------- (-) (Rp 85.246.159.000,00) 95.246.159.000,00 10.000.000.000,00 (-) Rp 85.246.159.000,00 -------(-) Tahun Berkenaan · Rp 0,00 · Pasal 2
(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah
2. b.Dana Perimbangan
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 216.509.544.000,00 Rp l.538.609.267.000,00 Rp 212.219.538.000,00
(2)
(3)
(4)
(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 91.947.965.000. 00 19.919.531.000. 00
1. a.Pajak Daerah
2. b.Retribusi Daerah
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
5. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
6. b.Dana Alokasi Umum
7. c.Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 8.138.281.000,00 96.503.767.000,00 36.959.080.000,00 996.164.049.000. 00 505.486.138.000. 00 ( 1) ( 2)
(3)
1. a.Hibah Rp 0,00
2. b.Dana Darurat Rp 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak Rp 103.533.194.000,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 108.686.344.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Rp 0,00 •• Pasal 3 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
6. a.Belanja Tidak Langsung Rp 1.479.208.785.000,00
7. b.Belanja Langsung Rp 573.375.723.000,00 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
8. a.Belanja Pegawai Rp 1.172.833.392.000,00
9. b.Belanja Bunga Rp 0,00
10. c.Belanja Subsidi Rp 0,00
11. d.Belanja Hibah; Rp 48.897.733.000,00
12. e.Belanja Bantuan Sosial Rp 4.130.000.000,00
13. f.Belanja Bagi Hasil Rp 11.186.750.000,00
14. g.Belanja Bantuan Keuangan Rp 239.660.910.000,00
15. h.Belanja Tidak Terduga Rp 2.500.000.000,00 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
16. a.Belanja Pegawai Rp 17.015.015.740,00
17. b.Belanja Barang dan Jasa Rp 319.095.944.725,00
18. c.Belanja Modal Rp 237.264.762.535,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri d a ri: . ■

a.Penerimaan Rp 95.246.159.000,00
b.Pengeluaran - Rp 10.000.000.000,00 . , ./. •

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah
2. b.Retribusi Daerah
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp Rp 91.947.965.000,00 19.919.531.000,00 Daerah yang dipisahkan Rp 8.138.281.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp 96.503.767.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 36.959.080.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum Rp 996.164.049.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus Rp 505.486.138.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah Rp
2. b.Dana Darurat Rp
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak Rp
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi 0,00 0,00 103.533.194.000,00 Khusus Rp 108.686.344.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerin41-h daerah lainnya Rp 0,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah · sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp · l.479.208.785.000,00
2. b.Belanja Langsung Rp 573.375.723.000,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Belanja Pegawai Rp l.172.833.392.000,00
2. b.Belanja Bunga Rp 0,00
3. c.Belanja Sub.sidi Rp 0,00
4. d.Belanja Hiba4, Rp 48.897.733.000,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial Rp 4.130.000.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil Rp 11.186.750.000,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan Rp 239.660.910.000,00
8. h.Belanja Tidak Terduga Rp 2.500.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Belanja Pegawai
2. b.Belanja Barang dan Jasa
3. c.Belanja Modal

Pasal 4

Rp Rp Rp 17.015.015.740,00 319.095.944. 725,00 237.264.762.535,00

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan •. 1,\
2. b.Pengeluaran_:,_ Rp Rp 95.246.159.000,00 10.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Rp 95.246.159.000,00
2. b.Pencairan dana cadangan Rp 0,00
3. c.Hasil penjualan kekayaan yang Dipisahkan Rp 0,00
4. d.Penerimaan pinjaman daerah Rp 0,00
5. e.Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Rp 0,00
6. f.Penerimaan piutang daerah Rp 0,00 g- Penarikan dari AMU Bank Jateng Rp 0,00
7. h.Sharing cadangan tujuan dari Bank Jateng Rp 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan dana cadangan Rp 0,00
2. b.Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah Rp 10.000.000.000,00
3. c.Pembayaraan pokok utang Rp 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah Rp 0,00
5. e.Pemberian pinjaman bergulir Dana Tunda Jual Rp 0,00
6. f.Pembayaran utang talangan LUEP kepada Propinsi Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri d a ri:

a.Lampiran I
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
i.Lampiran IX j . Lampiran X Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; T " ' .

(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Rp
2. b.Pencairan dana cadangan Rp
3. c.Hasil penjualan kekayaan yang Dipisahkan
4. d.Penerimaan pinjaman daerah
5. e.Penerimaan kembali pemberian Pinjaman
6. f.Penerimaan piutang daerah
7. g.Penarikan dari AMU Bank Jateng
8. h.Sharing cadangan tujuan dari Rp Rp Rp Rp Rp 95.246.159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bank Jateng Rp 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan dana cadangan
2. b.Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah
3. c.Pembayaraan pokok utang
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah
5. e.Pemberian pinjaman bergulir Dana TundaJual
6. f.Pembayaran utang talangan LUEP kepada Propinsi

Pasal 5

Rp Rp Rp Rp Rp Rp 0,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
l.Lampiran IX
j.LampiranX Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Keselarasan dan Keterpaduan Pemerintah Daerah dan Fungsi Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; untuk Urusan dalam Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (investasi ) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; J * * * 1 k. Lampiran XI : Daftar Kegiatan - kegiatan Tahun ■•j ' Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam ■ tahun anggaran ini; . 1 . Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 'r m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. ■;' ' -Pasal 6 Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya •f. diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau ;■■■■! disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. /. ■ Pasal 7 i Bupati menetapkan Peraturan ten tan g : Penjabaran Anggaran V Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional j pelaksanaan APBD. : 1 . Pasal 8 v . iVAPBD ini berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. I ; Pasal 9 . -Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan > Peraturan. Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 1 Daerah Kabupaten Karanganyar. ; : Ditetapkan di Karanganyar . pada tanggal 23 Desember 2015 j z; * y , BUPATI KARANGANYAR, . ■ ■ ttd ; ; ; ; juliyatm ono Diundangkan di Karanganyar pada tanggal ‘ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, : - .ttd . ■ - f '■ , ■■ ' ‘ ;. SAMSI ‘ ■ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 20 ' NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA -- t" ' ' '.· ,: k. Lampiran XI .. Daftar Kegiatan kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya · yang belum diselesaikan clan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; . • · · . , 1. Lampiran XII : ;· m. Lampiran XIII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan . Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. . . . ) . Pasal 6 · Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan · pengeluaran yang belum tersedia ·anggarannya, yang' selanjutnya di11::3ulkan ~alam Rancangan .. Perubahan APBD, dan/atau disampaikari dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturari. tentang :; Penjabaran Anggaran , Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional :, ·. pelaksanaan APBD. ·; ,1 ,. . . . . . . . . Pasal 8 . . .·· . ,' APBD.ini berlaku sejakJJanuari sampai dengan 31 Desember 2016. ~ . ; . . - . .. ' ,__ - . . . : ·Pasal 9 .. ·. i '·· Peraturan Daerah ini_ m:i;ilai berlah.'U pada tanggal diundangkan. Aga,;· setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan . Peraturan. Daerah ini dengan · penempatannya dalam Lembaran ;' Daerah Kabupaten Karanganyar. . -:, ,· i Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 23 Desember 2015 BUPATI KARANGANYAR, · ttd : I : ! l Diundangkati di Karanganyar JULIYATMONO · ·· pada tanggal ·•' · SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, . ·. _ttd ,SAMS! .. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 20 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, . PROVINS! JAWA- TENGA~: ~7-0/-»fl . ' '

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…