DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2015

Nomor: 22
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 244

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur penaggulangan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan HIV yang merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa saat ini terjadi kecenderungan peningkatan yang signifikan penderita Human Immunodefidency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome dan i penyebarannya,yang semakin meluas, sehingga dapat; mengancam derajat kesehatan masyarakat dan! kelangsungan kehidupan manusia;
c.bahwa sampai saat ini belum ada regulasi daerah yang mengatur mengenai upaya Penanggulangan Human Immunodefidency Virus dan Acquired Immune Defidency Syndrome;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ' "

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Human Immunodefidency Virus dan Acquired Immune Defidency Syndrome; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik 'Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); \ . . ·lj:,. '·, - BUPATIKARANGANYAR PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA a. b. c. d. 1. 2. 3. 4. 5. BUPATI KARANGANYAR, bahwa kesehatan · merupakan unsur utama bagi kehidupan untuk menunjang aktivitas seseorang, oleh sebab itu perlu diwujudkan dengan berbagai upaya. kesehatan, salah satunya melalui upaya , . Penanggulangan . Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome; · bahwa saat ini terjadi kecenderungan peningkatan yang signifikan penderita Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome dan , penyebarannya yang semakin meluas, sehingga dapat : mengancam derajat kesehatan masyarakat dan '. kelangsungan kehidupan manusia; bahwa sampai saat ini belum ada regulasi daerah yang mengatur mengenai upaya Penartggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome;· bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan · Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome; Pasal · 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tah'un 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam . Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara: Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lemharan Negara Republik · Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); j 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia : 8. i Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 9. Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang : Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan : Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); \ , ll. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana. telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang'Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia " "■ 12.' Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang 14. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 15. Tengah Nomor 22); Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007. tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan n/ BUPATI KARANGANYAR , i . ' . ' I • 't,:, t,.;, • ' · 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 8. 9. 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Undang-Undarig Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia · Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); . Undang-Undang · Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik -- Indonesia Nomor 5234); · 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan _ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia · Tahun . 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana. telah diubah beberapa kali terakhir - dengan Undang-Undang, Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); _
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia - Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); ·
13.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007. tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemeriri.tah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 12); _ , Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATIKARANGANYAR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME. : BABI . KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
5.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
6.'Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di Daerah.
7.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8.Dunia Usaha adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
9.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
10.Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
11.Pencegahan adalah suatu upaya agar seseorang tidak tertular HIV AIDS serta tidak menularkan kepada orang lain.
12.Penanganan adalah suatu upaya layanan yang meliputi perawatan, dukungan dan pengobatan yang diberikan secara komprehenshif kepada ODHA, agar dapat hidup lebih lama secara positif, berkualitas, dan memiliki aktivitas sosial dan ekonomi secara normal seperti masyarakat lainnya.
13.Rehabilitasi adalah suatu upaya untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA dan OHIDHA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. .
14.Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi.
15.Komisi Penanggulangan AIDS Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Karanganyar.
16.Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang selanjutnya disingkat KPAN adalah Komisi Penanggulangan AIDS Tingkat Pusat. Menetapkan ..r.-,.- ,. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME.. PENANGGULANGAN DAN ACQUIRED BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Pemerintah adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. ·
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
5.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
6.·Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di Daerah.
7.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8.Dunia Usaha adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
9.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. ·
10.Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
11.Pencegahan adalah suatu upaya agar seseorang · tidak tertular HIV AIDS serta tidak menularkan kepada orang lain.
12.Penanganan adalah suatu upaya layanan yang meliputi perawatan, dukungan dan pengobatan yang diberikan secara komprehenshif kepada ODHA, agar dapat hidup lebih lama secara positif, berkualitas, dan memiliki aktivitas sosial dan ekonomi secara normal seperti masyarakat lainnya.
13.Rehabilitasi adalah suatu upaya untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA dan OHIDHA yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara waJar.
14.Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi.
15.Komisi Penanggulangan AIDS Daerah yang selanjutnya . disingkat KPAD adalah Komisi Penanggulangan AIDS . Kabupaten Karanganyar. .
16.Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang selanjutnya disingkat KPAN adalah . Komisi Penanggulangan AIDS Tingkat Pusat. ~
17.Perawatan Komprehensif Berkesinambungan (Continuum Of Care) adalah perawatan bagi ODHA mulai pelayanan dari tingkat primer atau sekunder atau tersier sampai perawatan di tingkat rumah yang di dukung oleh sesama ODHA maupun masyarakat. 18-Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit ikutan.
19.Orang yang Hidup dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.
20.Kelompok Dukungan Sebaya adalah kelompok ODHA yang mendukung sesama ODHA untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
21.Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan/atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
22.Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
23.Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh orang dewasa yang secara kognisi dapat mengambil keputusan dengan sadar untuk melaksanakan prosedur (test HIV, operasi, dan tindakan medis lainnya) bagi dirinya atau atas spesimen bagian darinya.
24.Skrining HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
25.Surveilans HIV atau sero-Surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS, di mana tes HIV dilakukan secara unlinked anonymous.
26.Surveilans Perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh . informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya. untuk perumusan kebijakan dan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS.
27.Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki dan perempuan pada waktu akan melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.
28.Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat alami atau sintetis yang bila dikonsumsi menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis, serta menimbulkan ketergantungan.
29.Antiretroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah sejenis obat yang digunakan untuk mengambat perkembangbiakan virus dalam tubuh orang yang terinveksi HIV. 1.: •
17.Perawatan Komprehensif Berkesinambungan (Continuum Of Care) adalah perawatan bagi ODHA mulai pelayanan dari tingkat primer atau sekunder atau tersier sampai perawatan di tingkat rumah yang di dukung oleh sesama ODHA maupun masyarakat. 18 .. 0rang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA ada!ah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada . tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit ikutan.
19.Orang yang Hidup dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan · perhatian kepada mereka.
20.Kelompok Dukungan Sebaya adalah kelompok ODHA yang mendukung sesama ODHA untuk meningkatkan kua!itas hidupnya. ·
21.Infeksi Menu!ar Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan/atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
22.Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya · disingkat KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
23.Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) adalah · persetujuan yang diberikan oleh orang dewasa yang secara kognisi dapat mengambil keputusan dengan sadar untuk melaksanakan prosedur (test HIV, operasi, dan tindakan medis lainnya) bagi dirinya atau atas spesimen bagian darinya.
24.Skrining HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan. ·
25.Surveilans HIV atau sero-Surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS, di mana tes HIV dilakukan secara unlinked anonymous.
26.Surveilans Perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi ten tang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan · dan kegiatan Penanggu!angan HIV dan AIDS. ·
27.Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki dan perempuan pada waktu akan . melakukan hubungan · seksual dengan maksud untuk · mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.
28.Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat alami atau sintetis yang bila dikonsumsi menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis, serta menimbulkan ketergantungan.
29.Antiretroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah sejenis obat yang digunakan untuk mengambat . perkembangbiakan virus dalam tubuh orang yang terinveksi HIV. .,._/
30.Deoxyribo Nucleid Acid/Ribo Nucleid Acid yang selanjutnya disingkat DNA/RNA adalah suatu molekul yang membawa informasi genetik dalam sel.
31.Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan pada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
32.Epidemi adalah suatu keadaan dimana suatu masalah kesehatan (penyakit) yang ditemukan pada suatu daerah tertentu dalam waktu yang singkat berada dalam frekuensi yang meningkat.
33.Mitigasi D
34.ampak adalah upaya untuk mengurangi dampak kesehatan sosial dan ekonomi akibat penyakit menular melalui pendidikan epidemiologi, memberikan jaminan kesehatan, menghilangkan deskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat, menyelenggarakan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat.
35.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tuntutan memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
36.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
37.Rumah Sakit Tipe C adalah Rumah .Sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kemampuan medik yang minimal.
38.Rumah Sakit Tipe D adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
39.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang ■menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya di wilayah keijanya.
40.Tuna Susila adalah sesorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang- ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
41.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar. . .
30.Deoxyribo Nucleid Acid/Ribo Nucleid Acid yang selanjutnya · disingkat DNA/RNA adalah suatu molekul yang membawa informasi genetik dalam sel.
31.Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayatian Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan pada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
32.Epidemi adalah suatu keadaan dimana suatu masalah kesehatan (penyakit) yang ditemukan pada suatu daerah tertentu dalam · waktu yang singkat berada dalam frekuensi yang meningkat.
33.Mitigasi D
34.ampak adalah upaya untuk mengurangi dampak kesehatan sosial dan ekonomi akibat penyakit menular melalui pendidikan epidemiologi, memberikan jaminan kesehatan, menghilangkan deskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat, menyelenggarakan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan . pemberdayaan masyarakat.
35.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tuntutan memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
36.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawatjalan dan gawat darurat.
37.Rumah Sakit Tipe C adalah Rumah. Sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kemampuan medik yang minimal.
38.Rumah Sakit Tipe D adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka . menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pe!ayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
39.Pusat Kesebatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang .menye!enggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesebatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyar~at yang setinggi- tingginya di wilayah kerjanya.
40.Tuna. Susila adalah sesorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang- ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi a tau jasa.
41.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
42.Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas: 1

a.kemanusiaan;
b.keadilan; dan
c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :

a.masyarakat mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
b.memenuhi kebutuhan Masyarakat tentang informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan Masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
c.melindungi Masyarakat terhadap timbulnya segala kemungkinan terjadinya penularan HIV dan AIDS;
d.memberikan kemudahan dalam menunjang peningkatan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS;
e.meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS;
f.meningkatkan kualitas hidup ODHA;
g.meniadakan diskriminasi terhadap ODHA; dan
h.mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan Masyarakat.

Pasal 5

Sasaran pengaturan Peraturan Daerah ini adalah:

a.Pemerintah Daerah;
b.KPAD;
c.ODHA;
d.OHIDHA;
e.Tenaga Kesehatan;
f.Masyarakat;
g.Organisasi Masyarakat;
h.Dunia Usaha dan swasta;
i.LSM. . ' . • .
1. 42.Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat. LSM adalah organisasi yang didirikan · oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya

Pasal 2

Upaya . Penanggulangan HIV dan AIDS diseienggarakan berdasarkan asas: a; kemanusiaan;

b.keadilan;dan
c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah. · Pasal 4 Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :

a.masyarakat mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS; b .. memenuhi kebutuhan Masyarakat ten tang informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan Masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
c.melindungi Masyarakat terhadap timbulnya segala kemungkinan terjadinya penularan HIV dan AIDS;
d.memberikan kemudahan dalam menunjang peningkatan · upaya Penanggulangan HIV da:n AIDS;
e.meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS;
f.meningkatkan kualitas hidup ODHA;
g.meniadakan diskriminasi terhadap ODHA; dan
h.mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan Masyarakat.

Pasal 5

Sasaran pengaturan·Peraturan Daerah ini adala:h: ·

a.Pemerintah Daera:h;
b.KPAD;
c.ODHA;
d.OHIDHA;
e.Tenaga Kesehatan;
f.Masyarakat;
g.Organisasi Masyarakat;
h.Dunia Usaha dan swasta;
i.LSM. ~

BAB III

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Pasal 6

Kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS terdiri atas:

a.promosi kesehatan;
b.pencegahan penularan HIV;.
c.pemeriksaan diagnosis HIV;
d.pengobatan, perawatan dan dukungan; dan
e.rehabilitasi dan pemberdayaan.

Pasal 7

(1)Promosi kesehatan dilakukan melalui upaya meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV dan menghilangkan stigma serta disloiminasi.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk advokasi, bina suasana, pemberdayaan, kemitraan dan peran serta Masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya serta didukung kebijakan publik.
(3)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan terlatih.
(4)Sasaran promosi kesehatan meliputi pembuat kebijakan, sektor swasta, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat.
(5)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memasukkan pendidikan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS dalam kegiatan masa orientasi sekolah serta materi pendidikan dan pelatihan calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil.

Isi peraturan

Teks244PDFHirarki

Memuat teks peraturan…